Sehari menjelang perayaan ultah ke 74 Proklamasi RI. Parduru, pengamat budaya dari Bekasi mengirimkan tulisan untuk pembaca Bergelora.com mengkritik para politisi berebut kursi menteri berdasarkan peraupan suara terbanyak. Ia mengingatkan bahwa jumlah suara golput adalah yang terbesar diatas pemilih partai-partai kontestan Pemilu 2019 lalu. (Redaksi)
Oleh: Parduru
PADA tanggal 12 Nopember 1949 di stadion Sriwedari Solo, saat serahkan kota Solo, komandan pasukan Belanda, Mayjen. Mollinger, berpostur tinggi melebihi umumnya kualifikasi militer Belanda di Indonesia, amat terpana mengetahui lawan tangguhnya di medan tempur. Dihadapannya berdiri komandan pasukan pejuang Indonesia, Slamet Riyadi, anak berusia 22 tahun dan bertubuh kecil pula. Jika aku tak salah ingat, apakah dibahu Slamet Riyadi ketika itu ada atau tidak terselipi tanda pangkat Letkol (?).
Begitu seadanya! Seadanya seperti keadaan fisik rakyat yang menjadi tumpuan berjuang mengkukuhkan berdirinya kemerdekaan RI yang dirongrong agresi Belanda dengan pendukung tersembunyinya Amerika Serikat.
Kemerdekaan RI bisa diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Betawi, bertumpu basiskan pada perjuangan sepenuh hati rakyat pedesaan utamanya. Sedia menyerahkan nyawa apalagi harta benda asalkan terbebas dari terjajah dan demi hidup generasi berikutnya. Sepenuh hati idamkan merdeka yang mencita-citakan adanya peluang yang selama ini ajaib baginya,– yaitu kesempatan kerja dan milik untuk bisa digarap secara leluasa tentram agar menyehatkan kenikmatan hidup masing-masing keluarga secara bersama, termasuk menambah milik yang ada. Samasekali tidak bertendensi demi kepentingan diri sendiri atau agama yang dianut.
Setelah merdeka, para terpelajar terutama yang berdalil politik budi baik penjajah Belanda itulah pengangkatnya sehingga berpendidikan terpandang, pembentuk dirinya berpotensi berkuasa memerintah, menjemput karya pengorbanan mati-matian rakyat mayoritas warga pedesaan itu, untuk aktualisasi dirinya mengambil kesempatan berkuasa demi kepentingannya. Bahkan tak sungkan merayakan dirinya adalah pembuat kemerdekaan. Juga tak pelak lagi mengabai peran Slamet Riyadi yang disebut diatas. Menafikan perang rakyat misalnya di Aceh (Cut Nya Dhin), Tapanuli (Raja Sisingamaraja), dan lainnya. Seolah kemerdekaan tidak bertiang nyawa berbeton darah.
Dalam hal kekuasaan memerintah, novelis Ceko, Milan Kundera (lahir 1929) dalam karyanya The Book of Laughter anda Forgetting, menulis— “then struggle of man against power, is there struggle of memory about forgetting. Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.
Terbukti pada periode awal mengisi kemerdekaan yang dengan sendirinya terbuka ruang berkuasa memerintah penggantikan posisi para aktor penjajah, kebanyakan terpelajar warga Indonesia tersebut yang semula berkarakter sekolahan Belanda mendalilkan intelektualnya berkat adanya politik: balas budi dari penjajah Belanda. Mainstream berpikirnya hengkang dari melawan lupa atas penjajah Belanda. Malahan mengkapitalisasi demokrasi liberal yang disuguhkan dunia kapitalisme Belanda dan kapitalisme lain merecovery kembali narasi penjajahan ekonomi, politik maupun budaya minus perangkat militer, menjadi sarana ke peradaban merdeka.
Pemerintahan RI di masa kekuasaan berwajah presidentil yakni saat perjuangan mengkukuhkan kemerdekaan yang berlangsung sebelum RIS, situasi politik selalu gaduh hingga kabinet berganti dalam waktu singkat.
Setelah lepas dari jerat RIS, kabar kabinet berganti dalam waktu pendek, acap kali selaku tontonan nasional, sebelum era Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno.
Bahkan kabinet Susanto Tirtodiprojo hanya berusia sekitar dua bulan doang, 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950. Sebelumnya rekor tiga bulan dialami Kabinet Amir Syarifuddin kedua, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948, sedang kabinetnya terdahulu berusia empat bulan, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947.
Sebanyak 17 kabinet RI sebelum Demokrasi Terpimpin Bung Karno, keseluruhannya riuh guntur rebutan sekaligus saling jegal serta aktif skema dagang sapi kursi menteri. Koalisi pendukung pemerintah dan oposisi saling adu ketelitian inteligensia rasional dalam muatan argumen berpropaganda di media massa maupun parlemen. Setiap partai terutama yang besar dan luas massa pengikutnya berupaya sebanyaknya menduduki kementerian. Jika tidak,–memilih posisi oposisi.
Jika bercermin dengan pandangan Milan Kundera atas interaksi parpol saat sebelum Demokrasi Terpimpin itu, tampak orientasi banyakan partai itu menanggalkan memori perjuangan rakyat, yang kongkrit obyektif, digantikan dengan subyektif mementingkan arus nafsu golongan sendiri yang cenderung justru memilih sistim ekonomi, politik, budaya yang digunakan penjajah. Hanya satu dua partai tampaknya bereksperimen mengekspressikan memorinya tentang peranan rakyat mengkondisikan proklamasi kemerdekaan dan menegak-kukuhkannya. Yang penting dicatat di dalam ajang dagang sapi itu, bukan bermotif uang.
Kini pada era tanpa Demokrasi Terpimpin, yakni di era yang disebut zaman Reformasi ini, muncul gemuruh kembali perangai teknis elit politik seperti di masa awal pemerintahan Bung Karno.– menjelang tersusunnya kabinet periode kedua Presiden Jokowi, pemenang suara terbanyak dalam pilpres April 2019. Hal itu sangat wajar, namun seharusnya tahu diri.
Keriuhan motif rebutan kursi menteri di masa sebelum Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno, sangat berbeda dengan gemuruh motif untuk even sama di masa menjelang periode kedua pemerintahan Jokowi.
Dahulu tuntutan rebutan kursi, katakanlah secara kompetisi tarung ide, gagasan, progam paling rasional menurut analisa tiap parpol bersangkutan. Boleh dikata bukan bermotif kejar uang, harta, atau kesempatan mengkapitalisasi investasi. Diantara mereka setelah menjadi menteri bahkan mendiami rumah kontrakan. Bung Harta sendiri tidak punya uang bayar listrik. Slamat Riyadi yang disebut diatas hanya punya patung di Solo,– dibangun bukan olehnya melainkan oleh Pemda Surakarta.
Kini rebutan kursi ditengarai sangat kuat bermotif uang meski mungkin demi kepentingan partai, bukan dirinya. Wallahualam….. Bukankah selama kampanye pemilu, pengeluaran uang kas atau kantong perorangan luar biasa besarnya? Wallahualam…..
Namun siapakah sesungguhnya pemenang tertinggi signikan pemilu parlemen RI pada bulan April itu?
KPU telah merilis bahwa PDIP peringkat atas hanya sebanyak 19.33 % (27.053.961) dan peringkat kedua partai Gerindra, hanya memperoleh suara 12.31 % (17.594.839) dari antara pemilih. Partai-partai lainnya tentu dibawah angka tersebut.
Data dan fakta oleh KPU itu, digunakan dasar hitungan merebut jumlah posisi menteri oleh para elit parpol tentu sangat wajar, namun seharusnya tahu diri. Selayaknya tahu malu jika bermotif untuk kesempatan dapat uang. Dan memang gemuruh itu ternyata tidak oleh berlangsungnya tarung ide kenegaraan dan program pembangunan keadilan sejahtera yang merata, dengan jadwal pelaksanaan dan budgeting yang transparan.
Terlebih lagi, mestinya para parpol itu tahu, total Golput terbukti mencapai 29.30%, artinya sekitar lebih 45-an juta orang. Berasal dari angka Golput yang hadir di bilik pemilu dan yang tidak hadir. Angka sangat signifikan selisih jauh dari PDIP, apalagi dari partai kontestan pemilu lainnya. Bukankah ini sudah bukti nyata seterang matahari siang bersinar ditengah cuaca tanpa awan, mendiktumkan obyektif pemenang pemilu 2019 adalah (partai) Golput?
Angka itu bukankah rekapitulasi obyektif KPU? Nah, dalam rebutan kursi menteri seharusnya bukankah terbanyak kandidatnya selayaknya dari kekuatan riil Golput? Parpol mestinya malu.
Mungkinkah Jokowi, pekerja keras lurus jujur dan kontekstual ini, mempertimbangkan hal rasional suara atau pemilih Golput ini?
Beliau seorang negarawan ulung yang sanggup tak populer, namun bertekad menembus batasan-batasan muskil,– masuk akal bila mengakomodasi Golput dalam kabinetnya. Jika Golput tidak dapat posisi menteri atau jabatan tinggi yang patut dimilikinya, setidaknya ide mereka yang diekpresikan Milan Kundera, sungguh nyata diwujudkan merealisasi pemulihan Nawacita yang lunglai kedodoran pada periode kesatu lalu.
Merdeka!
