Masih banyak orang enggan bahkan ketakutan dengan rencana pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Hasan Aoni, Omah Dongeng Marwah kepada pembaca Bergelora.com menggambarkan kepindahan Ibu Kita Negara ini seperti hijrah dari Makkah ke Madinah. (Redaksi)
Oleh: Hasan Aoni
MENINGGALKAN Makkah dan seluruh kenangan di tanah kelahiran dan tak tahu kapan kembali, bukan saja mengharukan, tetapi juga menggetarkan. Demikian pada tahun 1 H/622 M, orang-orang beriman angkatan pertama menghadapi situasi psikologis yang rumit ketika memilih hijrah bersama Nabi ke Madinah. Kerumitan itu tergambar dalam daftar risiko hubungan yang retak antara suami dengan isteri, anak dengan orangtua, budak dengan majikan, teman dengan sahabatnya, kekasih dengan pasangannya, bahkan dia dengan dirinya sendiri.
Serumit apapun risikonya, batas ketidakrumitannya terletak pada keyakinan. “Mesin virtual” psikologis yang membuat penghinaan, pelecehan, bahkan teror pembunuhan tak mampu menghentikan kualitas kepatuhan orang-orang itu kepada pemimpinnya. Yang retak secara iman tersisa menjadi fasik (inkonsisten) dan munafik (oportunis). Dua golongan manusia teologis yang teridentifikasi secara sosial pasca hijrah.
Memilih hijrah dengan jarak 450 km, melewati hamparan stepa dengan risiko terkubur badai pasir, disiram terik dan dingin yang ekstrim hanya bermoda unta berkecepatan maksimum 65 km/jam, itulah kisah perjalanan yang sangat menggetarkan iman kita hari ini. Performa teknis spido-camelus meter seperti itu hanya mungkin bisa dicapai setelah melewati delapan hari delapan malam perjalanan waktu hingga finish. Moda transportasi yang sangat lamban untuk ukuran teknologi, tetapi sangat cepat menguji kadar iman. Kecepatan kadang tak berbanding lurus dengan mutu ujian. Makin lambat cobaan kesengsaraan berakhir, makin cepat mutu kesabaran bakal dilalui.
Hijrah dan peristiwa yang tercatat dalam sejarah Islam itu ditulis secara jernih dalam al-Quran dan Hadits. Terhampar bukan hanya untuk dihapal, tetapi dipahami. Sebuah fakta historik yang kepadanya kita menyandarkan semua peristiwa sebagai teladan. Dan Jokowi, dengan segala keputusan berani memindahkan ibukota Jakarta ke Kutai Kertanegara, mengingatkan kembali peristiwa hijrah 1441 tahun yang lalu.
Membaca media yang mengabarkan sebagian ASN memilih pensiun dini daripada hijrah dengan berbagai argumen publik yang diutarakan, dan ternyata di balik itu terbenam alasan pribadi, adalah hak. Tapi, yang tak mau pergi lalu mencibir di ruang publik, sama berarti telah menolak hak warga lain menerima estafet ibukota ini. Meski di antara yang menolak itu kita tahu di waktu lalu mereka menikmati penugasan ke luar pulau selaksa mencubit pipi surga dengan fasilitas hotel mewah, makan enak dan kecukupan uang saku tanpa sedikitpun mencubit gajinya.
Maka, kecemasan orang-orang yang telah disumpah mengabdi dan memakan nasi dan menaiki mobil yang dimilikinya, bukan unta itu, dari uang pajak seluruh negeri, tak lagi penting dibanding kecemasan belum meratanya pembangunan di seluruh pelosok negeri.
Pertanyaan lebih pentingnya, mengapa harus ada kecemasan itu? Bukankah Jakarta diputuskan sebagai ibukota RI bukan dimulai setelah negeri ini merdeka? Melainkan sejak Pieter Both, Gubernur VOC pertama di Hindia Belanda (Nusantara) memindahkan Sunda Kalapa di Banten ke Batavia kurun 1610-1614?
Bukankah di jaman kemerdekaan Jakarta pernah juga diparkir di Jogjakarta pada 3 Januari 1946? Yaitu sehari setelah oleh alasan politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyurati Soekarno untuk segera pindah dan tak diulur-ulur. “Kita akan pindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak,” kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adams dalam biografi “Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”.
Terhitung sejak Both, usia keibukotaan Jakarta hari ini sudah 409 tahun. Umur yang sangat lama untuk sejarah ibu kota, tetapi sekaligus capaian yang lamban untuk pemerataan pembangunan.
Apa selain alasan darurat ibukota harus hijrah ke Kutai Kertanegara? Sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau, suku, bangsa, bahasa, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, kepindahan ini bijak dimaknai sebagai ikhtiar untuk mendekatkan Keindonesiaan di tali pusar Nusantara. Solusi sebelum piring bhineka tunggal ika terlanjur retak. Meski Jokowi perlu juga dbantu dengan kritik atas rencana mercusuar ini, baik aspek lingkungan, biaya, dan budaya.
Sejak keputusan itu, saatnya Jokowi menguji konsistensi dan keteguhan calon muhajirin (orang-orang yang berhijrah) dengan menyodorkan “Piagam Hijrah”, semacam pre-Madinah, dengan para ASN dan penduduk swasta terkait. Biarkan yang memilih pensiun dini mengambil hak menjadi kaum yang menua di masa muda. Tak perlu dipaksa. Selain menyodorkan “Piagam Nusantara” kepada penduduk Kutai Kertanegara dan sekitarnya sebagai kaum Anshor (penerima/penolong) untuk berikrar membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serupa “Piagam Madinah”.
Saatnya berbagi cinta membangun negeri dari Kutai Kertanegara yang mungkin akan berganti nama “Ibukota Nusantara” atau entah apa. Wallahu a’lam bishowab.
