JAKARTA- Presiden Joko Widodo perlu segera menindak lanjuti tawaran Jepang untuk mendirikan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan. Hal ini mengingat kekurangan energi listrik yang sangat dibutuhkan untuk memperluas pembangunan Indonesia seperti yang sedang digencarkan saat ini. Hal ini disampaikan Dr. Kurtubi, Dewan Pakar HIMNI (Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia) kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (20/11) menyambut positif tawaran Jepang baru-baru tersebut.
“Sudah lama pemerintah dan rakyat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menginginkan pembangunan PLTN di daerahnya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakatnya,” jelasnya.
Kurtubi mengingatkan, setelah Kalimatan Timur ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara, maka cita-cita untuk membangun PLTN menjadi semakin mendesak.
“Kesediaan Jepang untuk ikut serta membangun Kalimantan Timur, khususnya terkait PLTN, perlu segera ditindak lanjuti. Sebagai lokasi Ibu Kota Negara, wajar bila listriknya disediakan dari pembangkit listrik yang bersih,” ujarnya.
Seyogyanya menurutnya, tawaran Jepang ini perlu segera disambut positif dan ditindak lanjuti oleh semua pihak baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), maupun oleh kalangan perguruan tinggi dan masyarakat.
“Agar, kita secepatnya bisa mengatasi masalah enerji yang sudah berlarut-larut bertahun-tahun tanpa jalan keluar yang kongkrit,” tegasnya.
Tawaran Jepang
Sebelumnya dikabarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi serta perangkat daerah lainnya menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang untuk Indonesia di Surabaya, Tani Masaki, untuk melihat secara langsung potensi provinsi yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Baru tersebut.
Dalam Kesempatan tersebut Tani Masaki menawarkan untuk membangun PLTN di Kalimatan Timur baik untuk kepentingan mendukung kesedian listrik di Ibu Kota Baru, maupun untuk kepentingan nasional.
“Sekarang kami masih mempertimbangkan kerja sama apa yang dapat dilakukan. Pemerintah Jepang tertarik ikut terlibat dalam pembangunan Kalimatan Timur karena sudah diumumkan terkait pemindahan IKN,” ungkap Tani Masaki
Dia mengaku secara prinsip Pemerintah Jepang akan siap bekerja sama dalam semua bidang, mulai dari infrastruktur energi hingga pendidikan.
Menyambut hal tersebut, Hadi Mulyadi mengatakan penetapan IKN baru di Kaltim merupakan proyek nasional yang akan menelan biaya sekitar Rp466 triliun. Dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai pada 2021 dan ditargetkan selesai pada 2024.
“Banyak infrastruktur penunjang IKN yang bisa kita adopsi ataupun kerja sama teknologi dengan Jepang. Seperti untuk ketersediaan air baku, transportasi publik dan infrastruktur penunjang lainnya, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Artinya kami dalam konteks ini siap untuk bekerjasama,” jelas Hadi.
Tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki ketersediaan pasokan bahan baku untuk energi listrik berupa uranium dalam jumlah cukup besar.
“Kalimantan Timur ini punya potensi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan Pak Awang, gubernur periode sebelumnya pernah membentuk tim untuk itu. Saya juga waktu masih di DPR RI pernah membentuk kaukus nuklir,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut dihadiri juga Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, M Syafranuddin, Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin, Kepala Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltim, Deni Sutrisno, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim, Riawati. (Web Warouw)
