JAKARTA- Jika yang mengusulkan Joko Widodo agar maju kembali pada kontestasi 2029 adalah elit politik, maka gagasan tersebut patut dicurigai bertujuan untuk mempermalukan, menampar atau cari muka. Tetapi jika usulan ini dari rakyat yang tulus, maka Jokowi harap mempertimbangkannya demi kemajuan serta keberlangsungan eksistensi NKRI dan Pancasila di bumi nusantara. Hal ini disampaikan, Kordinator Forum Aktifis 98 Sumut Muhammad Ikhyar Velayati Harahap di Medan, Selasa (23/3) kepada Bergelora.com.
“Keberhasilan pembangunan serta konsistensi Jokowi dalam menjaga keutuhan NKRI menjadi alasan dasar rakyat meminta Jokowi bersedia untuk di calonkan kembali tiga priode, tentunya setelah MPR RI melakukan amandemen UU tentang masa jabatan tersebut,” tegasnya.
Ia mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa, kelompok oposisi yang berkembà ng saat ini mempunyai karakter destruktif-oportunis. Kelompok oposisi ini selalu berusaha merusak kewibawaan pemerintah dan melakukan provokasi ke rakyat agar melakukan perlawanan.
“Dampak dari kerja kerja politik oposisi destruktif tersebut membuat stabilitas politik dan ekonomi menjadi tidak kondusif. Kelompok-kelompok semacam ini lebih solid untuk mengambil alih kekuasaan 2024 dan menjarah Indonesia kembali,” ujarnya.
Menurutnya, tipe oposisi seperti ini, sejatinya tidak sesuai dengan amanah reformasi 98 serta UUD 45. Peran Oposisi paska reformasi idealnya bersifat kontruktif demokratik, yaitu bukan hanya melakukan kritikan tetapi juga mampu melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah, sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara seimbang.
“Kelompok oposisi konstruktif demokratif tidak pernah berniat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu, tetapi patuh pada regulasi, hukum dan perundang undangan,” ujarnya.
Akan tetapi menurut Ikhyar, rakyat cukup cerdas dalam menyikapi kampanye hitam kelompok oposisi. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK priode pertama telah nyata dirasakan oleh masyarakat misalnya penurunan tingkat stunting dan kemiskinan serta mengawal anggaran pendidikan tetap 20 persen.
“Target penerimaan negara yang cukup besar 102,5 persen pada tahun 2018. Selain itu, saat ini masyarakat yang sudah bisa mengakses listrik mencapai 99 persen,”.
Capaian keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan tersebut menurutnya diapresiasi oleh rakyat dengan memilih kembali Jokowi untuk priode 2019-2024.
Yang paling penting, hingga saat ini empat pilar kebangsaan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Kebhinnekaan masih tegak berdiri disebabkan ketegasan, keberanian dan konsistensi Jokowi dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok trans nasional yang bersekutu dengan oposisi oportunis.
“Tunjukkan pada rakyat bukti figur yang bisa dipercaya mampu melanjutkan semua yang sudah dilakukan Jokowi dan menjaga NKRI. Karena tidak ada, maka tidak perlu menggantinya. Segera ubah pasal UUD 45 agar Jokowi tetap bisa membangun untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi adil makmur sejahterah dan berdaulat. Karena ini lebih penting ketimbang membela peraturan yang akan merugikan seluruh bangsa dan negara ,” tegasnya. (Sugianto)
