JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui pengelolaan anggaran di kementeriannya tidak efisien.
Hal itu ia sampaikan di tengah kasus dugaan korupsi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
Ketidakefesienan anggaran katanya sesuai dengan yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Prediksi dari Pak Prabowo sudah tepat bahwa memang di PU ini sedang terjadi ketidakefisienan penggunaan anggaran,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (5/7).
Dody mengatakan anggaran yang tidak efisien tercermin dari kasus dugaan korupsi di BWS Babel. Kebocoran anggaran akibat kasus itu mencapai lebih dari 40 persen katanya.
“Kami juga sedang mempercepat proses hukum yang sudah berjalan di Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen,” katanya.
Dody mengatakan anggaran yang tidak efisien membuat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di Indonesia tinggi.
ICOR adalah gambaran besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan modal dengan tambahan output.
Semakin tinggi ICOR maka menunjukkan investasi yang tidak efisien. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6.
Dody mengatakan pemerintah menargetkan ICOR bisa ditekan ke bawah 6.
“Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan infrastruktur belanja, belanja yang kemudian dibutuhkan. Belanja-belanja yang nantinya bisa dikerjakan oleh swasta, kita semua akan diserahkan kepada swasta untuk mengerjakannya. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari 6,” katanya. (Web Warouw)
