JAKARTA – Duta Besar Indonesia untuk Kamboja Santo Darmosumarto menyampaikan, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) telah meminta pulang ke tanah air.
Sebanyak 308 WNI melapor diri ke Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh dan mengajukan fasilitas deportasi setelah keluar dari sindikat penipuan daring atau online scam tempat mereka bekerja.
Santo menuturkan, lonjakan tersebut terjadi seiring dengan semakin intensifnya pemberantasan sindikat penipuan daring.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menginstruksikan pemberantasan bisnis haram itu hingga membuat para sindikat akhirnya melepas pekerjanya begitu saja.
“Selama dua hari terakhir, sudah terdapat 308 WNI yang melapor secara walk-in ke KBRI setelah dikeluarkan dari sindikat penipuan daring,” kata Santo, Senin (19/1/2026).
KBRI Phnom Penh mencatat, pada Januari 2026, sudah ada 375 WNI melapor ke KBRI Phnom Penh setelah keluar dari sindikat penipuan daring.
Dari jumlah itu, 243 di antaranya datang hanya dalam kurun waktu dua hari pada 16-17 Januari.
Kemudian pada 18 Januari, ada tambahan 65 WNI dengan latar belakang yang sama, melapor ke KBRI di Phnom Penh.
Santo mengatakan, para WNI tersebut pada umumnya dalam kondisi aman dan sehat, tetapi mereka memiliki permasalahan yang bervariasi.
“Ada yang pegang paspor, dan ada yang paspornya disita sindikat. Ada yang statusnya overstay, dan ada yang masih punya izin tinggal yang valid di Kamboja,” kata dia.
Ada pula WNI yang masih ingin coba-coba mencari pekerjaan lain di Kamboja, kata dia, meskipun sebagian lainnya ingin segera pulang ke Indonesia.
Dia memastikan, KBRI Phnom Penh akan menangani ratusan WNI tersebut sesuai dengan prosedur standar yang telah diterapkan kepada ribuan WNI senasib yang sebelumnya ditangani.
KBRI Phnom Penh juga akan meningkatkan koordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak lain di Kamboja, begitu pula dengan pihak berwenang di tanah air, untuk mempercepat proses deportasi para WNI bermasalah.
“Namun, seluruh WNI diarahkan untuk pulang ke tanah air secara mandiri,” tutur Santo.
Dia juga mengingatkan supaya para WNI tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar dengan minim pengalaman, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan ilegal di negara asing, seperti sindikat penipuan daring.
Chen Zhi Bos Besar Scam Kamboja Tiba di China, Terancam 40 Tahun PenjaraK
Sebelumya dilaporkan, otoritas China secara resmi menerima ekstradisi terduga bos besar scam Kamboja, Chen Zhi, setelah dituduh memimpin jaringan penipuan siber lintas negara yang menyebabkan kerugian miliaran dollar AS.
Stasiun televisi Pemerintah China CCTV menayangkan momen ketika Chen, dengan borgol dan kepala ditutup, digiring keluar dari pesawat oleh petugas SWAT berpakaian hitam di Bandara
CCTV menyebut Chen sebagai pemimpin sindikat kejahatan perjudian dan penipuan transnasional besar.
Ekstradisi Chen Zhi merupakan tindakan terkuat internasional sejauh ini, untuk membongkar kompleks penipuan di Asia Tenggara yang mempekerjakan puluhan ribu orang. Banyak di antaranya merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dipaksa melakukan penipuan secara online.
Siapa Chen Zhi?
Chen Zhi adalah pendiri Prince Group, konglomerat berbasis di Kamboja yang menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) digunakan sebagai kedok untuk menjalankan berbagai kejahatan finansial global.
AS dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Chen sejak Oktober 2025, menuduhnya mengatur jaringan online scam yang melibatkan ratusan pekerja di Kamboja.
Skema yang dijalankan disebut sebagai pig butchering, yakni metode penipuan yang menyasar korban dengan membangun relasi emosional sebelum mencuri dana mereka.
Chen bersama sejumlah eksekutif perusahaannya juga disebut menyuap pejabat di berbagai negara guna melindungi kegiatan ilegal mereka. Dia memang berhubungan dekat dengan elite politik Kamboja karena pernah menjabat sebagai penasihat bagi Perdana Menteri Hun Manet dan mantan pemimpin Hun Sen.
Namun, pada Desember 2025, Pemerintah Kamboja mencabut kewarganegaraan Chen.
Otoritas Kamboja mengumumkan penangkapannya pada Rabu (7/1/2026) malam, setelah penyelidikan kejahatan lintas negara selama berbulan-bulan bersama China.
Meski dakwaan resmi dari Beijing belum diungkap ke publik, Kementerian Keamanan Publik China menyebut Chen sebagai target utama. Pihak kementerian pun akan segera mengeluarkan surat penangkapan untuk kelompok pertama anggota kunci dari grup kriminal Chen Zhi.
“Pencapaian ini merupakan hasil besar dari kerja sama penegakan hukum China-Kamboja,” tulis pernyataan resmi kementerian tersebut, dikutip dari Channel News Asia.
Jika terbukti bersalah atas dakwaan penipuan siber dan pencucian uang di AS, Chen terancam hukuman hingga 40 tahun penjara.
Menurut Jaksa AS, Chen menggunakan kompleks-kompleks tertutup di Kamboja untuk menahan para pekerja. Banyak di antaranya direkrut lewat iklan palsu dan dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan.
“Mayoritas dari puluhan kompleks scam ini beroperasi dengan dukungan kuat dari pemerintah,” ujar Jacob Daniel Sims, peneliti tamu di Pusat Asia Universitas Harvard dan pakar kejahatan transnasional.
“Penangkapan ini terjadi setelah berbulan-bulan tekanan terhadap Pemerintah Kamboja karena dianggap melindungi pelaku kriminal kelas atas,” lanjutnya.
Amnesty International sebelumnya juga menyampaikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi dalam skala besar di pusat-pusat scam, dan lemahnya respons pemerintah menjadi indikator dugaan keterlibatan negara.
Di tengah berita penangkapannya, Bank Sentral Kamboja (NBC) mengumumkan bahwa Prince Bank—lembaga keuangan yang didirikan Chen—resmi ditempatkan dalam proses likuidasi. Bank tersebut dilarang membuka layanan baru, termasuk menerima simpanan maupun menyalurkan pinjaman.
Meski demikian, nasabah NBC tetap bisa menarik dana seperti biasa dan peminjam diminta tetap melunasi kewajibannya.
Prince Bank tercatat memiliki aset kelolaan senilai sekitar 1 miliar dollar AS (Rp 16,8 triliun).
Jaksa AS menambahkan, sejak 2015 Prince Group beroperasi di lebih dari 30 negara dengan kedok bisnis properti, keuangan, dan barang konsumen.
Terkait kasus ini, otoritas AS menyita sekitar 127.271 bitcoin—senilai lebih dari 11 miliar dollar AS (Rp 185 triliun)—yang diduga terkait aktivitas kriminal tersebut.
Prince Group membantah semua tuduhan, tetapi baik Prince Bank maupun firma hukum yang sebelumnya mewakilinya tidak memberikan komentar saat dimintai keterangan terbaru.
36 Cabang Bank Dilikuidasi
Bank Nasional Kamboja (NBC) memerintahkan likuidasi Prince Bank pada Kamis (8/1/2026), setelah pendiri bank tersebut, Chen Zhi, ditangkap dan diekstradisi ke China. Chen Zhi ditahan atas dugaan terlibat jaringan penipuan daring (online scam) berskala internasional.
Dalam pernyataan resminya, NBC menyatakan bahwa Prince Bank yang memiliki 36 cabang di seluruh Kamboja kini di bawah pengawasan kurator untuk proses pembubaran aset.
“Prince Bank telah ditempatkan dalam likuidasi sesuai hukum negara,” tulis pernyataan NBC, dikutip dari kantor berita AFP.
Operasional Dihentikan, Nasabah Tetap Bisa Tarik Dana
Menyusul perintah tersebut, NBC menunjuk auditor Morisonkak MKA sebagai likuidator yang akan mengelola aset bank. Sejak keputusan ini dikeluarkan, Prince Bank dilarang melakukan aktivitas perbankan baru.
“Bank ditangguhkan dalam menyediakan layanan perbankan baru, termasuk menerima simpanan dan memberikan kredit,” tambah NBC.
Meski demikian, pihak berwenang memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap dilindungi. Nasabah yang memiliki simpanan di bank dengan 36 cabang tersebut tetap dapat mengambil dana mereka.
“Nasabah dapat menarik uang secara normal dengan menyiapkan dokumen penarikan. Akan tetapi, bagi para peminjam, mereka harus terus memenuhi kewajiban (cicilan) seperti biasa,” tegas pihak bank sentral. (Web Warouw)
