JAKARTA- Pemerintah padtikan pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (24/4).
Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.
Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.
AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.
Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.
Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.
Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.
“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
Butuh Investor Asing
Sebelumnya dilaporkan, Menko AHY mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur sepanjang 14.000 kilometer tidak cukup hanya mengandalkan APBN dan Danantara.
Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menyatakan akan bekerja sama dengan investor asing untuk membantu pembiayaan proyek pembangunan kereta api Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
AHY mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur sepanjang 14.000 kilometer tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Skema pembiayaan proyek tersebut juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga investasi dari luar negeri.
“Karena pemerintah daerah juga harus terlibat langsung, tapi juga dengan skema-skema kerja sama antara pemerintah dan swasta, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, termasuk juga investasi dari luar,” ujar AHY.
Selain itu, pemerintah juga mendorong ada sumber keuangan kreatif lainnya yang dapat dikembangkan.
“Dan itulah mengapa kami juga mengundang mengajak serta Kementerian Investasi tentunya dan Danantara,” jelasnya.
Di sisi lain, AHY mengatakan bahwa pemerintah belum melakukan penjajakan kerja sama dengan investor asing atau negara lain.
Meskipun Indonesia pernah bekerja sama dengan China dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh, tetapi kerja sama investasi untuk proyek kereta api luar Pulau Jawa masih belum ditentukan.
“Kita belum definitif, tapi berdasarkan pengalaman atau yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, ada sejumlah negara yang tentunya juga sudah pernah bekerja sama sampai dengan hari ini dengan Indonesia,” jelas AHY.
AHY menegaskan pemerintah masih membuka peluang kerja sama seluas-luasnya dengan investor asing yang lain.
“Kita ingin terus mencari mereka yang memiliki ketertarikan baik itu pengembangan kereta dalam kota atau juga kereta logistik,” tandasnya. (Web Wsrouw)
