JAKARTA – Wilmar International Limited buka suara terkait transfer pricing ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang menyeret raksasa sawit itu.
Belakangan, Wilmar bersama dengan raksasa sawit lainnya tengah memeriksa otoritas fiskal dan Kejaksaan Agung terkait upaya pengurangan pembayaran pajak melalui modus transfer pricing.
Dalam pernyataan resminya, Wilmar menegaskan hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi terkait proses penyelidikan tersebut.
Meski begitu, perusahaan menyatakan tetap menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk memahami isu yang menjadi perhatian regulator.
“Kami belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan yang disebutkan, namun kami sedang bekerja sama dengan pihak yang berwenang terkait untuk memahami kekhawatiran mereka,” tulis manajemen Wilmar International Limited dalam keterangannya, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Manajemen Wilmar menambahkan, jika nantinya menerima pemberitahuan resmi terkait dugaan penggelapan nilai faktur dan transfer pricing ekspor, perusahaan akan segera menyampaikan perkembangan tersebut kepada publik dan pasar.
“Jika kami menerima pemberitahuan resmi bahwa Wilmar sedang mencari karena dugaan penggelapan tersebut, kami akan segera memperbarui informasi ke pasar,” lanjut manajemen Wilmar.
Kejaksaan Agung belakangan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam tata niaga ekspor komoditas, termasuk CPO dan turunannya.
Penyelidikan tersebut mencakup dugaan manipulasi nilai ekspor melalui skema transfer pricing dan praktik under-invoicing yang berpotensi merugikan negara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan lembaganya telah membuka laporan penyelidikan Kementerian Keuangan terkait transfer pricing ekspor CPO tersebut.
“Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sedang melakukan investigasi transfer pricing Ekspor CPO,” kata pelaksana harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Jefri, Jumat (29/05/2026).
Jampidsus menduga adanya niat jahat melakukan praktik transfer pricing atau penentuan harga CPO yang memanipulasi perolehan omzet menjadi lebih kecil.
Sejumlah perusahaan CPO tersebut diperkirakan hendak mengurangi kewajiban pajak atau penerimaan negara dari kegiatan ekspor tersebut.
10 Perusahaan yang Melakukan Transfer Pricing
Berdasarkan data yang diterima, Kemenkeu menemukan 10 perusahaan sawit yang diduga melakukan transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak ekspor.
Bahkan, Kemenkeu mencatat praktik ini menyebabkan selisih harga mencapai US$84 juta atau setara Rp1,48 triliun.
Sejumlah perusahaan yang mengundang Kementerian Keuangan itu di antaranya PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan hingga PT Energi Unggul Persada yang tergabung ke dalam grup usaha Wilmar.
Selain itu, ada PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sari Dumai Sejati yang tergabung ke dalam grup usaha Royal Golden Eagle. Lalu Musim Mas dan PT Intibenua Perkasatama.
Pemeriksaan transfer pricing lainnya juga menyasar ke Grup Sinar Mas di antaranya Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), PT Sumber Indah Perkasa dan PT Ivo Mas Tunggal.
Saham Drop
Saham Wilmar yang diperdagangkan di Bursa Singapura turun signifikan dalam hampir enam tahun terakhir setelah pemeriksaan transfer pricing tersebut.
Saham yang dijanjikan di Singapura merosot hingga 11% pada hari Kamis, penurunan intraday terbesar sejak 2020, sebelum memangkas kerugian dan pencatatan pada harga S$3,45 per lembar pada pukul 09.45 waktu setempat.
Volume perdagangan saham perusahaan melonjak hingga sembilan kali lipat dari rata-rata 20 hari sebesar 78.988 saham.
Penyelidikan baru ini menandakan tantangan lain bagi Wilmar di Indonesia. Perusahaan tersebut tahun lalu harus menyerahkan jaminan sebesar Rp12 triliun — yang saat itu bernilai US$729 juta — kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penyelidikan terpisah terkait ekspor minyak sawit.
Wilmar mengatakan sedang mempersiapkan pernyataan yang akan dirilis pada Kamis sore untuk menyambut hal tersebut. (Web Warouw)
