Oleh: Herianto, SE. *
RUPIAH Rp18.190/USD bukan soal fundamental lemah, melainkan harga dari inkonsistensi kebijakan. Indonesia 2026 diuji: ikut jalur Brasil 2003 atau Argentina 2001.
Pelemahan rupiah ke level Rp18.190 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2026 memunculkan paradoks ekonomi. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026, tertinggi sejak 2019. Neraca dagang juga surplus delapan bulan beruntun dengan cadangan devisa 142 miliar dolar AS. Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan terkoreksi 42 persen sejak Januari 2025, imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun naik ke 9,8 persen, dan premi risiko Credit Default Swap 5 tahun menembus 310 basis poin.
“Kajian ‘Doom-Loop 2026’ yang kami rilis Juni 2026, menyimpulkan pelemahan tersebut bukan bersumber dari fundamental makro, melainkan dari inkonsistensi kebijakan domestik. Inkonsistensi itu menciptakan ketidakpastian regulasi sehingga investor global menaikkan risk premium terhadap aset Indonesia,” ujar Herianto, S.E., Aktivis 98, Rabu 10/06/2026, di Medan .
Capaian Pemerintah Yang Tetap Terjaga
Di tengah tekanan pasar, sejumlah capaian makroekonomi pemerintah Prabowo tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen yoy, didorong konsumsi rumah tangga dan investasi hilirisasi. Neraca dagang surplus 8 bulan beruntun, terutama dari ekspor nikel olahan, CPO, dan batubara. Cadangan devisa 142 miliar dolar AS setara 6,2 bulan impor, masih di atas ambang aman internasional 3 bulan.
Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke 4,8 persen per Februari 2026, terendah dalam 10 tahun terakhir. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 18 juta siswa, dan investasi hilirisasi nikel tercatat masuk 22 miliar dolar AS sejak 2020.
“Capaian ini penting dan tidak boleh diabaikan. Angka pertumbuhan, surplus dagang, dan cadangan devisa menunjukkan ekonomi riil kita masih kuat. Masalahnya bukan di fondasi, tapi di atapnya: kebijakan yang sering berubah arah membuat investor ragu menaruh uang jangka panjang,” kata Herianto.
Anatomi Inkonsistensi Kebijakan 2024-2026
“Kami memetakan lima kasuistik utama yang menjadi pemicu hilangnya kepercayaan pasar,” kata Herianto.
Pertama, perubahan mandat Bank Indonesia. Pada Januari 2024 pemerintah menegaskan independensi BI dengan mandat tunggal menjaga stabilitas harga. Namun sejak 4 Juni 2026 melalui Revisi UU P2SK yang baru , mandat BI diperluas untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bagi pasar, kombinasi satu instrumen untuk dua target melanggar prinsip Tinbergen dan menurunkan kredibilitas kebijakan moneter. Investor tidak takut BI lemah. Investor takut BI bingung,” jelasnya.
Kedua, perubahan rezim ekspor sumber daya alam. Pemerintah pada 2023 membuka ekspor nikel dan crude palm oil bagi swasta. Investasi masuk dan kontrak jangka panjang ditandatangani. September 2024 skema diubah. Seluruh ekspor wajib melalui Danantara atau badan usaha milik negara khusus. April 2026 Kamar Dagang China menyampaikan keberatan resmi dan proyek investasi nikel senilai 5 miliar dolar AS ditunda.
“Mengubah aturan main di tengah permainan adalah cara tercepat membunuh kepercayaan. Kontrak bukan sekadar kertas. Kontrak adalah janji negara,” tegas Herianto.
Ketiga, inkonsistensi target fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 awalnya menargetkan pertumbuhan 5,2 persen dengan asumsi harga minyak 75 dolar AS per barel. Maret 2026 target pertumbuhan dinaikkan menjadi 5,4 persen meskipun harga minyak justru berada di atas 95 dolar AS per barel. Sementara itu realisasi penerimaan pajak kuartal I hanya tumbuh 4,1 persen, jauh di bawah target.
“Kesenjangan ini memunculkan spekulasi pasar bahwa Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana untuk membiayai defisit, atau quantitative easing. Sekali pasar mencium aroma fiskal mendominasi moneter, exit capital akan dipercepat,” ujarnya.
Keempat, perubahan narasi terhadap investor asing. Tahun 2024 pemerintah menyampaikan pesan “open for business” dan gencar merangkul investor dari China serta Amerika Serikat. Memasuki 2025-2026 narasi bergeser ke “kedaulatan ekonomi” disertai wacana evaluasi kontrak pertambangan.
“Bagi investor institusional dengan horizon 10-15 tahun, perubahan narasi dalam 18 bulan menimbulkan risiko politik yang signifikan. Narasi 180 derajat sama berisikonya dengan perubahan rezim,” kata Herianto.
Kelima, komunikasi krisis yang tidak tunggal. Ketika rupiah melemah tajam, pernyataan resmi disampaikan oleh Presiden, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dengan substansi berbeda dalam 48 jam. Pictet Asset Management kemudian memangkas eksposur saham Indonesia dengan catatan “governance red flags now overshadow valuation”.
“Pasar membutuhkan satu narasi konsisten, bukan banyak suara yang saling bertentangan. Kami menyebutnya ‘Doom-Loop 2026’: lingkaran setan saat sinyal kebijakan berubah-ubah, risk premium melonjak, rupiah terdepresiasi, BI dipaksa menaikkan suku bunga, pertumbuhan melambat, lalu fiskal semakin tertekan,” paparnya.
Pembanding Sejarah: Brasil 2003 & Argentina 2001
“Untuk menguji hipotesis inkonsistensi, kami membandingkan Indonesia 2026 dengan Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva 2003 dan Argentina era Néstor Kirchner 2001. Keduanya populis dan naik saat harga komoditas global menguat. Hasilnya berbeda karena konsistensi institusi.” kata Herianto.
Brasil memisahkan politik dan teknokrasi. Program bantuan sosial Bolsa Familia dijalankan beriringan dengan penunjukan Henrique Meirelles, bankir ortodoks, sebagai Gubernur Bank Sentral Brasil. Mandat inflasi dijaga ketat dan surplus primer 4,25 persen Produk Domestik Bruto dipertahankan. Komunikasi kebijakan ekonomi disampaikan satu suara. Akibatnya, premi risiko Brasil turun dari 2.000 basis poin menjadi 400 basis poin. Investasi asing masuk deras dan 28 juta penduduk lepas dari kemiskinan antara 2005-2010.
Argentina sebaliknya mempolitisasi Bank Sentral, mengontrol ekspor kedelai, dan memanipulasi data inflasi lembaga statistik INDEC. Narasi kedaulatan digunakan untuk membenarkan intervensi. Investor merespons dengan keluar dari pasar. Premi risiko tetap tinggi meski harga komoditas naik. Inflasi 30-40 persen menjadi kronis dan nilai tukar peso merosot dari 1:1 menjadi 60:1 terhadap dolar AS dalam dua dekade.
“Indonesia 2026 kini berada pada persimpangan yang sama. Danantara dapat berfungsi seperti Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Brasil untuk mendorong industrialisasi. Syaratnya, independensi Bank Indonesia dan disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak boleh diganggu. Begitu garis itu dilanggar, kita masuk jalur Kirchner,” ujarnya.
Tiga Langkah Darurat
“Kami merekomendasikan tiga langkah sebelum kuartal III-2026 agar Doom-Loop tidak mengunci ekonomi,” kata Herianto.
Pertama, mengembalikan kredibilitas Bank Indonesia dengan mencabut wacana mandat ganda dan menegakkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Gubernur Bank Indonesia perlu diberi ruang konferensi pers mandiri setiap kali rupiah bergerak volatil lebih dari 2 persen dalam sehari.
Kedua, membekukan perubahan skema ekspor sumber daya alam sampai 2028. Seluruh kontrak yang telah ditandatangani sebelum September 2024 harus dihormati. Perubahan hanya berlaku untuk proyek baru setelah 2028, disertai kompensasi bagi investor terdampak.
Ketiga, membentuk Crisis Communication Desk di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lembaga itu bertugas menjadi satu-satunya juru bicara resmi untuk isu nilai tukar, Surat Berharga Negara, dan investasi asing selama krisis. Presiden, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara diminta menahan diri dari penyampaian narasi paralel.
Catatan Penutup
Rp18.190 per dolar AS bukan takdir ekonomi, melainkan harga dari inkonsistensi kebijakan. Pemerintah sudah membuktikan bisa menjaga pertumbuhan dan hilirisasi berjalan. Tinggal satu pekerjaan rumah: menjaga konsistensi aturan. Brasil membuktikan populisme dapat berjalan beriringan dengan disiplin institusi. Argentina membuktikan sebaliknya. Pemerintah Prabowo Subianto memiliki waktu 12 bulan ke depan untuk menentukan arah. Kepercayaan, setelah hilang, membutuhkan waktu tiga masa pemerintahan untuk dipulihkan.
——————-
*Penulis Herianto, SE, mantan Ketua PRD Sumatera Utara, Ketua Relawan Persatuan Nasioanl.
