JAKARTA- Di tengah gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko melontarkan pernyataan tegas.
Menurutnya, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak boleh dihentikan meski saat ini tengah diterpa berbagai persoalan, termasuk kasus hukum yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Budiman menilai penghentian MBG bukan hanya berdampak pada jutaan penerima manfaat, tetapi juga berpotensi menyalahi komitmen politik yang telah dijanjikan kepada rakyat sejak masa kampanye.
Pernyataan tersebut disampaikan Budiman usai menghadiri dialog bertajuk “Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia” di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro Semarang.
“Itu janji kampanye. Kalau berhenti maka Pak Presiden melanggar janji, melanggar undang-undang,” katanya di Semarang, dikutip dari Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (13/6).
Menurut mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu, program MBG merupakan janji politik yang harus diwujudkan karena berkaitan langsung dengan upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Meski mendukung penuh keberlanjutan MBG, Budiman tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Ia menilai kritik terhadap program tersebut tetap diperlukan, namun seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan di lapangan, bukan menghentikan program secara keseluruhan.
Menurut dia, kebutuhan terhadap program makan bergizi masih sangat besar karena persoalan kekurangan gizi masih ditemukan di berbagai daerah. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara lain.
“Saya katakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang gizi. Masyarakat kita sedang hadapi era baru, dibanding negara lain kita masih ketinggalan,” ujarnya.
Budiman bahkan menilai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kualitas pendidikan dan kemampuan berpikir masyarakat.
Ia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam kemampuan membaca, matematika, ilmu pengetahuan, hingga kemampuan berpikir analogis dibanding banyak negara lain.
“Maka, MBG selain untuk anak sekolah juga untuk para ibu hamil juga. Itu intervensinya,” kata Budiman.
Tak hanya membela MBG, Budiman juga merespons kritik mahasiswa yang menilai program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, tudingan tersebut tidak tepat karena kedua program itu justru dirancang untuk memperkuat prinsip keadilan sosial di tengah masyarakat.
Ia mengaku telah melihat langsung dampak program tersebut di sejumlah daerah. Salah satunya saat mengunjungi Desa Sentolo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengalaman itu membuatnya semakin yakin bahwa MBG memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan asupan makanan berkualitas.
“Kemarin saya ke Sentolo, Kulonprogo, anak-anak desa makan makanan mewah di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu,” imbuhnya.
Pernyataan Budiman muncul saat polemik mengenai efektivitas dan tata kelola MBG terus menjadi perdebatan publik. Namun di tengah kritik yang semakin keras, ia menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan..
Istana Menjawab Demonstran
Sebelumnya, pihak Istana merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjawab tuntutan tersebut. Mulai dari efisiensi anggaran, upaya memperkuat ketahanan energi, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga membenahi struktur ekonomi nasional.
Menanggapi tuntutan penghentian pemborosan APBN, Qodari mengeklaim pemerintah justru telah menjalankan efisiensi anggaran sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Menurut dia, pemerintah memangkas berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial sehingga mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp 300 triliun.
Upaya tersebut, lanjut Qodari, juga dibarengi dengan berbagai kebijakan untuk menutup kebocoran anggaran negara. Salah satunya melalui pembentukan Danantara yang disebut bertujuan memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” kata Qodari.
Soal BBM Naik
Qodari juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi. Menurut dia, perubahan harga dipengaruhi kondisi global dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” kata Qodari.
Dia mengatakan, pemerintah saat ini berupaya mewujudkan ketahanan energi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo,” ucap Qodari.
Qodari menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.
“Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo,” katanya.
Dia pun juga memastikan bahwa gejolak harga minyak dunia tidak memengaruhi BBM bersubsidi.
“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan tidak naik, tetap,” tegas dia.
Tuntutan Setop MBG
Sementara itu, Qodari memastikan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG sebagaimana dituntut mahasiswa.
Menurut dia, program tersebut tetap berjalan sambil terus dievaluasi.
“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” ungkap Qodari.
Dia menegaskan bahwa berbagai kendala dalam pelaksanaan program tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikannya. Sebab, hal terpenting adalah memperbaiki tata kelolanya.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” jelas Qodari.
Qodari pun memaparkan langkah yang telah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Namun, lanjut Qodari, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang tidak boleh makan lagi?” ujar Qodari.
Qodari menambahkan, evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” katanya.
Reformasi jilid II
Qodari mengatakan, berbagai langkah tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah melakukan pembenahan yang lebih luas. Bahkan, Qodari menyebut Prabowo sebagai kepala negara yang sedang memimpin “reformasi jilid II”.
“Beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo,” jelas Qodari.
Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang dinilai sebagai bagian dari reformasi tersebut, di antaranya penegakan hukum di sektor tata niaga minyak dan penertiban kebun sawit ilegal.
“Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” jelasnya.
Qodari juga menyinggung langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang telah menindak jutaan hektar kebun sawit ilegal.
“Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektar. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya,” ucap Qodari.
Respons Soal Demo
Qodari mengatakan pemerintah memandang tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi dan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Mereka menyampaikan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah. (Web Warouw)
