Oleh: Nirmal Ilham
SETELAH reformasi berlangsung lebih dari dua dasawarsa, terlihat jelas bahwa peralihan dari Orde Baru ke Reformasi yang sejatinya adalah peralihan dari otoriter kepada demokrasi, ternyata hanya cover belaka. Yang sesungguhnya terjadi adalah pergantian dari satu oligark ke oligark lain yang lebih liar. Dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan mereka.
International of Encyclopedia of social sciences mendefenisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada ditangan minoritas kecil. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani oligarkhia yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit.
Sedangkan oligark adalah pelakunya. Itu selalu individu. Yang menguasai dan mengendalikan sumber daya material sangat besar dan bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi termasuk posisi sosial politik eksklusifnya. Pemahaman atas oligark atau oligarki didasari pengamatan atas ketidak setaraan material secara ekstrem menghasilkan ketidak setaraan politik secara ekstrem juga. Karena hubungan uang dan kekuasaan nyaris niscaya dalam dunia politik. Itu berlaku di seluruh dunia. Dan praktek oligarki berlangsung di seluruh negara.
Selanjutnya, tujuan utama seorang oligark adalah mengamankan, memelihara dan menambah posisi kekayaan serta kekuasaan agar semakin ekstrem lagi. Hasrat tersebut tidak akan pernah mengendur. Mengingat biaya mempertahankan kekayaan dan biaya mempertahankan status politik, kedepannya semakin mahal.
Dalam mempertahankan kekayaannya tersebut para oligark bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum, ahli hukum, pengacara, dan makelar kasus. Untuk membengkokkan hukum agar berpihak pada mereka. Ditambah lagi kongkalikong dengan aparat negara, mafia pajak, konsultan manajemen dan akuntan. Untuk melindungi keuangan dan harta mereka lainnya.
Ada empat tipe oligarki yaitu, oligarki panglima, oligarki penguasa kolektif, oligarki sultanistik dan oligarki sipil. Di Indonesia istilah Oligarki mulai didengungkan dari sebuah buku berjudul Oligarki, karya Jeffrey A. Winters yang diterbitkan Gramedia pada tahun 2011.
Jeffrey Winters adalah seorang profesor di bidang politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, yang banyak menulis tentang Indonesia. Tinggal lama di Indonesia. Dan fasih berbahasa Indonesia. Membuat banyak pihak mencurigainya sebagai agen CIA.
Sehingga ketika dia menyoroti praktek oligarki yang ada di Indonesia dalam bukunya, maka patut ditelusuri apa motifnya. Karena ketika ada intelijen yang diutus ke suatu negara yang berpotensi menjadi besar, dapat dipastikan operasinya bertujuan membuat negara tersebut menjadi kerdil.
Dengan keahlian khusus yang dimilikinya, Jeffrey Winters tahu bagaimana memecah belah Indonesia secara soft. Yaitu dengan mematahkan tiang-tiang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ditegakkan secara hukum oleh Pancasila, UUD 45, dan undang-undang turunannya serta peraturan dibawahnya. Namun secara praktis, NKRI ditegakkan oleh pemerintahan sipil, TNI, Polri dan para oligark.
Terutama oligarki yang bersemayam di partai politik. Hampir semua pemimpin partai adalah “ketua seumur hidup”. Mereka termasuk oligark. Raja di partainya. Membuat semua anggota partai dan anggota dewan dari partainya baik pusat hingga daerah tunduk, patuh dan “menyembah” pada mereka.
Dengan demikian mereka membajak demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang) menjadi oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang). Disatu sisi itu sangatlah buruk. Tapi di sisi lain Indonesia menjadi mudah dikontrol.
Harus disadari bahwa sangatlah sulit untuk mengontrol Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia. Membentang lebih panjang dari pantai timur ke pantai barat negara Amerika Serikat. Dan membujur melebihi Inggris hingga Turki di benua eropa.
Rakyatnya bersuku terbanyak di dunia. Warganya dipisahkan secara geografis oleh laut, secara bilogis oleh suku dan ras, secara budaya oleh kepercayaan dan agama, serta secara idelogis dan ekonomis oleh antar golongan. Sementara aparat pemerintahan baik sipil maupun militer rasio jumlahnya sangat kecil dibanding penduduk yang berjumlah 270 juta jiwa di tahun 2022 ini.
Oleh sebab itu oligarki akhirnya menjadi alternatif. Sebagai alat kontrol Indonesia. Berfungsi dalam meminimalisir gerakan kesukuan. Bekerja dalam mencegah gesekan keagamaan. Dan bergotong royong menjaga persatuan.
Contoh cara kerja Oligarki dapat dilihat di Pulau Madura. Dimana orangnya memiliki rasa kesukuan yang Kental. Aturan adat yang ketat. Dan Agama Islam yang kuat. Tapi mereka tidak menjadi masalah bagi stabilitas politik Indonesia. Karena kegaduhan politik yang terjadi di sana adalah perebutan kekuasaan antara partai PKB dan PPP.
Contoh lain adalah di Pulau Papua. Warga disana sejak lama terbelah antara yang rasional, membangun kebersamaannya dengan pusat. Dan yang emosional, terprovokasi pihak asing agar menarik keberpihakkannya pada republik. Namun secara perlahan persaingan politik disana berangsur-angsur berubah dari pro integrasi atau anti integrasi menjadi pro Jokowi atau pro Prabowo.
Praktek oligarki di Indonesia memang memiliki sisi gelap yang terlalu pekat. Tapi ada juga sisi terang yang tak akan pernah meredup. Yaitu menjaga NKRI. Sehingga ketika opini publik dimainkan untuk terus menyalakan sentimen permusuhan terhadap oligarki. Sebenarnya itu bertujuan untuk memadamkan semangat persatuan yang dikerjakan para oligark.
Penulis, Nirmal Ilham, Tenaga Ahli di DPR-RI.
