JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengendus adanya dugaan keterlibatan sosok politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini.
BEM Bersatu menduga gerakan penolakan tersebut sudah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.
Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula membeberkan dugaan sosok tersebut adalah politikus PDIP Andi Widjajanto yang ikut di tengah massa aksi.
Selain itu, kata dia, mobil Fortuner yang digunakan pimpinan aksi penolakan MBG Tiyo Ardianto diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Dugaan itu Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
Selain itu, diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi,” kata Rahmat dalam konferesi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Dia menuturkan, adanya jejaring politik praktis yang diduga ikut menunggangi gerakan penolakan MBG. Menurutnya, Tiyo diketahui menghadiri forum yang sama dengan sang purnawirawan di Bandung baru-baru ini.
Jejaring ini dinilai patut dicermati karena mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.
“Keterkaitan dugaan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” kata Rahmat.
Atas dasar temuan tersebut, BEM Bersatu menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dan mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh elite politik demi perebutan kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” pungkasnya.
Bantahan PDIP Terhadap Tuduhan BEM Bersatu
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (17/6) dilaporkan, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menanggapi siaran pers yang dikeluarkan oleh pihak yang menamakan diri BEM Bersatu.
“Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode ‘cocokologi’ yang sangat dipaksakan,” kata Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Selasa (16/6/2026).
Dia menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDIP adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa.
Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan poin-poin bantahan sebagai berikut:
1. Kegilaan Logika “Cocokologi” yang Dipaksakan
Tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan:
Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan.
“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir (fallacy) yang nyata,” ujarnya.
Dalam realitas sosial dan politik, kata Guntur Romli, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisir secara serampangan.
2. PDI Perjuangan Sama Sekali Tidak Terlibat
“Kami menegaskan PDI Perjuangan sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait program MBG,” katanya.
Dia menambahkan, PDI Perjuangan juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut.
“Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa,” jelasnya.
3. Jangan Merendahkan Independensi dan Integritas Mahasiswa
Guntur menilai tuduhan murahan dari “BEM Bersatu” yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa “ditunggangi” atau “disusupi” oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa.
Dia melanjutkan, mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat.
“Menuduh setiap aksi kritis sebagai pesanan politik praktis adalah upaya kuno untuk membungkam suara kritis dan mendegradasi gerakan moral mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkapnya.
4. Menghormati Suara Kritis
Sebagai Bagian dari Demokrasi Dia mengatakan, PDI Perjuangan selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi.
Dikatakannya, mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah (termasuk program MBG) tanpa harus dicap sebagai “alat politik” pihak tertentu.
“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” jelasnya.
5. Jangan Manipulatif
Mendesak semua pihak, termasuk “BEM Bersatu”, untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.
“Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan. Mari kedepankan debat substansi dan adu gagasan yang sehat, bukan justru sibuk mencari-cari kesalahan lewat jalur “cocokologi” kepemilikan mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis kebijakan partai,” pungkasnya. (Web Warouw)
