JAKARTA — Sejumlah resistensi muncul dari kalangan mahasiswa terhadap para mantan aktivis aktivis yang kini berada di lingkaran kekuasaan. Hal itu terlihat dari aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa dalam forum yang dihadiri pejabat dari kalangan mantan aktivis.
Berdasarkan catatan Republika , aksi resistensi mahasiswa tercatat terjadi ketika Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengisi sebuah diskusi di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (12/6/2026).
Ketika itu, terdapat mahasiswa yang menafsirkan idealisme Budiman, yang notabene merupakan mantan aktivis aktivis di masa Orde Baru.
Tak hanya itu, diskusi yang menghadirkan Budiman dan sejumlah mantan aktivis di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) juga berakhir tidak kondusif. Pasalnya, ada sejumlah mahasiswa yang menganggap eks pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan rekannya itu sebagai pengkhianat perjuangan.
Namun Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menolak cap pengkhianat yang dialamatkan kepada para mantan aktivis di dalam pemerintahan. Menurut dia, tidak ada yang berubah dalam perjuangan para aktivis di masa Orde Baru. Hanya saja, arena perjuangannya yang berbeda.
“Gak ada yang berubah, arenanya saja yang berubah. Dulu di jalanan, sekarang di kekuasaan. Justru kekuasaan itulah kita jadikan alat untuk memperjuangkan apa yang dulu kita teriakkan di jalanan, Indonesia yang berdikari, adil, makmur,” kata mantan Ketua Umum PRD itu saat dikonfirmasi Republika , Selasa (16/6/2026).
Ia menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi. Termasuk kritik yang disampaikan para pelajar kepada pemerintah merupakan barang lumrah di negara demokrasi. Namun, perbedaan itu diselesaikan dengan bermusyawarah.
“Ya kalau ada perbedaan pandangan dan sikap, lebih baik dialog, musyawarah, untuk mencari jalan keluar terbaik, kepentingan rakyat harus ditempatkan lebih tinggi dari kepentingan politik maupun kelompok,” ujar Agus.
Budiman juga sempat memberikan keterangannya mengenai aksi penggerudukan yang dilakukan mahasiswa dalam forum diskusi yang dihadirinya di UGM. Mantan aktivis di era Orde Baru itu menyayangkan aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dalam forum diskusi yang diadakan di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM tersebut. Menurut dia, diskusi itu seharusnya bisa dilakukan secara sehat tanpa adanya aksi pencahayaan.
“Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa, tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” kata dia melalui keterangannya yang dikonfirmasi Republika, Senin (16/6/2026).
Sebelumnya, Ketua Serikat Mahasiswa UGM (Sema UGM), Mesa, mengatakan kemarahan mahasiswa dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang semakin sulit, ruang kritik yang dinilai menyempit, hingga sejumlah program pemerintah menjadi alasan utama mahasiswa melakukan aksi.
Dalam aksi geruduk tersebut, kritik paling keras ditujukan kepada Budiman Sudjatmiko. Mantan aktivis yang dahulu dikenal sebagai simbol perlawanan kini justru dianggap berseberangan dengan semangat perjuangan rakyat yang dulu diperjuangkannya.
“Budiman Sudjatmiko merupakan simbol pertanda. Dia dulunya adalah inspirasi, sekarang dia justru hidup adik-adiknya, kami,” ucap Mesa.
Menurut Mesa, mahasiswa juga kecewa karena paparan yang disampaikan kepada narasumber dinilai hanya menampilkan sisi positif pemerintah, sementara kenyataan yang dirasakan masyarakat berbeda. Ia menimbulkan persoalan kemiskinan, beban ekonomi warga, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang menurutnya tidak tercermin dalam data yang dipresentasikan.
“Datanglah ke Universitas Gajah Mada, tapi jangan menggunakan atau membawa data-data yang direkayasa, yang dipilih-pilih agar terlihat positif,” katanya.
Ia menilai masyarakat saat ini justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Bahkan dampaknya telah dirasakan hingga tingkat rumah tangga.
Massa aksi mahasiswa UGM membeberkan pemantik yang membuat mereka menggeruduk panggung acara diskusi kopdar di Joglo GIK UGM, Sleman, Yogyakarta, Senin (15/6) malam.
Kepada Bergelor.com di Jakarta, Rabu (17/6) dilaporkan, acara diskusi Kopdar Bareng Mas Dar ini diisi oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Forum malam itu bertemakan ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’.
Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM melalui akun Instagram resminya membagikan keterangan resmi terkait aksi gerakan kolektif mahasiswa tersebut. Pada halaman terakhir, dijelaskan pemicu aksi naik ke podium adalah ucapan para pembicara perihal kritik.
“Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk ‘mengkritik secara langsung, bukan di media sosial’,” tulis keterangan tersebut, dikutip Selasa (16/6) siang.
SEMA UGM mengingatkan bahwa masyarakat sudah resah terkait kondisi saat ini.
“Jika pemerintah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan masyarakat jika kesabaran ini habis,” demikian keterangan SEMA UGM.
Dijelaskan melalui keterangan itu, para pejabat yang hadir di GIK tak seharusnya berbicara mengenai nilai Pancasila saat masyarakat sudah terlalu sesak dengan cara negara menangani berbagai masalah.
Pemerintah juga dianggap menutup telinga dari beragam tuntutan masyarakat yang sudah sampai turun ke jalan. Mahasiswa menilai para pejabat tersebut tak selayaknya berbicara tentang Pancasila saat suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi dan dianggap gangguan.
Nilai keadilan, kesejahteraan dan kesejahteraan juga tidak sejalan dengan pemerintah yang dianggap telah menghambur-hamburkan uang negara untuk kunjungan ke luar negeri tidak bermanfaat. Belum lagi kebijakan yang tidak menyentuh akar permasalahan dan menyerap habis APBN.
“Siapa sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita berkuasa?” demikian dalam keterangan itu.
Mahasiswa menilai pemerintah tengah mempunyai persoalan serius dalam tata kelola negara dan menyebut perubahan mendasar sebagai jalan keluar atas berbagai persoalan yang terjadi.
Mereka memasukkan relevansi narasi persatuan bangsa ketika suara kritik dari masyarakat dinilai sering diabaikan dan dianggap sebagai gangguan. Mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan yang menurut mereka bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari konflik agraria yang belum terselesaikan, minimnya transparansi pemerintahan, hingga kebijakan pembekuan yang dibebankan kepada masyarakat di tengah dugaan pemborosan oleh elite negara
Dalam forum tersebut, beberapa mahasiswa sempat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepadaNusron sertaSudaryono mengenai tanggung jawab masing-masing terhadap kondisi Indonesia saat ini. (Web Warouw)
