JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan, keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode maupun waktu pembelajaran di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gibran menekankan penyesuaian kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan dengan melihat kondisi udara dan kesehatan siswa di wilayah terdampak.
“Yang paling penting anak-anak tetap aman dan sehat. Penyesuaian metode dan waktu belajar harus mengikuti kondisi udara dan kesehatan siswa,” kata Gibran keterangannya dikutip Bergelora.com, Sabtu (12
/9/2026). Menurut Gibran, sekolah dan pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai skema pembelajaran jika kondisi memburuk akibat karhutla.
“Kalau kondisi memburuk, sekolah dan pemerintah daerah harus siap menyesuaikan kembali kegiatan belajar,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja di Kalimantan, Gibran tak hanya mengecek penanganan karhutla, tetapi juga meninjau SDN 2 Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Secara khusus, Wapres menaruh perhatian pada kesiapan sekolah dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan harus menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
Dia juga mendorong agar asap karhutla jangan sampai mengganggu kesehatan maupun keberlangsungan proses belajar.
Dia juga menekankan pentingnya pemberian edukasi kepada siswa mengenai perlindungan diri selama kondisi kabut asap, termasuk penggunaan masker.
Kemudian, ia juga meminta pihak sekolah memperkuat langkah-langkah perlindungan kesehatan siswa. Salah satunya melalui optimalisasi peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta penguatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
“Aktifkan UKS dan kolaborasikan dengan puskesmas terdekat, agar siswa yang sakit bisa segera tertangani,” kata Gibran.
Kebakaran Hutan Kalimantan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut September masih menjadi fase kritis karhutla. Kondisi kering yang dipengaruhi fenomena El Niño serta tingginya jumlah titik panas meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak terbesar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889 hektare. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar, yakni sekitar 28.680 hektare.
Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pada 3 September, karhutla berdampak terhadap sekitar sembilan hektare lahan yang tersebar di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor. Tim gabungan berhasil memadamkan api pada keesokan harinya dan melanjutkan proses pendinginan di lokasi.
Untuk menekan penyebaran api, pemerintah mengerahkan pemadaman darat dan udara, patroli, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). BMKG melaporkan bahwa OMC di Kalimantan Barat berlangsung sejak 22 Agustus hingga 4 September dengan 27 sorti penerbangan dan sekitar 24,6 ton garam sebagai bahan semai. Operasi tersebut berhasil memicu hujan yang membasahi lahan gambut dan membantu memadamkan titik api di sejumlah lokasi rawan.
Hasil serupa juga tercatat di Kalimantan Tengah. Hujan ringan hingga sedang terjadi di sejumlah wilayah, yaitu Murung Raya, Barito Utara, Kotawaringin Barat, Kapuas, Lamandau, dan Barito Selatan.
Melihat hasil tersebut, pemerintah memperpanjang pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hingga 14 September 2026 dengan dukungan pembiayaan dari Kementerian Kehutanan dan BNPB.
Sejalan dengan hal tersebut, BNPB memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memperkuat penanganan karhutla melalui operasi darat, patroli udara, water bombing, serta OMC. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi meteorologis dan perkembangan titik panas di sejumlah wilayah.
Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Selain pemadaman, petugas juga melakukan pemantauan titik panas, patroli udara, dan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api serta membatasi perluasan kebakaran. Penanganan diprioritaskan pada kawasan gambut dan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran sedang hingga sangat tinggi. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.
113 Ribu Kasus ISPA Akibat Karhutla Di Tujuh Provinsi
Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di tujuh provinsi terdampak hingga mencapai 113.336 kasus per 9 September 2026.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa sebaran kasus ISPA memapar warga di 63 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
“Laporan kasus ISPA terbagi dalam kelompok usia, yakni sebanyak 26.545 kasus menyerang balita usia 0 hingga 5 tahun, serta 86.791 kasus terjadi pada kelompok usia di atas 5 tahun,” kata dia.
Widyawati memaparkan bahwa melonjaknya kasus pernapasan berbanding lurus dengan memburuknya Indeks Standar Pencemar Udara di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat (merah) hingga berbahaya (hitam).
Kualitas udara kategori berbahaya atau warna hitam teridentifikasi mulai dari Kabupaten Kotawaringin Timur hingga Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah. Sementara status sangat tidak sehat atau merah meliputi Baning Kota di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Kabupaten Tebo di Jambi.
Dia mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tidak panik, disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesak napas.
Kementerian Kesehatan selama masa tanggap darurat bencana ini telah menyiagakan sebanyak 1.691 puskesmas serta 360 rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi lonjakan pasien terdampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi itu.
Kemudian juga melakukan mobilisasi SDM kesehatan yang terdiri atas 18.457 dokter umum, 189 dokter spesialis paru, 238 spesialis THT, 280 spesialis mata, serta 212 dokter spesialis lainnya.
Selain tim dokter ahli, dia menambahkan bahwa pihaknya mendistribusikan tenaga bantuan teknis yang mencakup perawat, apoteker, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog, sanitarian, hingga pengemudi ambulans di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan.
Sektor pendukung penanganan disiagakan melalui 87 Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk pengujian kualitas udara secara berkala, serta penyiagaan layanan darurat Public Safety Center/PSC 119.
“Dari sisi pendistribusian logistik, Kemenkes telah menyalurkan 980.315 lembar masker, 277 unit oxygen concentrator, 41.000 pasang sarung tangan, 36 tabung oksigen, 4.908 unit APD, serta ratusan face shield dan air purifier,” kata Widya menegaskan. (Calvin G. Eben-Haezer)
