JAKARTA — Gelombang wacana Presiden yang ingin menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dinilai tak lebih dari sekadar pemanis jualan politik jika tidak dibarengi dengan keberanian membongkar bobroknya akar sistem pendidikan nasional.
Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Andira Yofi Sulendra, menuding negara selama ini mengidap amnesia sistemik. Aturan normatif mengenai pendidikan gratis dari SD hingga SMA lewat skema Wajib Belajar 12 Tahun sejatinya sudah mengendap lama di UU Sisdiknas.
“Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa komersialisasi dan praktik pemerasan berkedok pungutan penunjang operasional tetap mencekik rakyat tanpa ada sanksi tegas,” tegasnya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (25/9).
Menurutnya, aturannya gratis, tetapi praktiknya tetap berbayar; sebuah paradoks memalukan yang membiarkan sekolah dan kampus berubah menjadi pasar komersial.
“Niat Presiden kali ini harus dijadikan pemantik untuk membedah borok tersebut secara menyeluruh, sebab pendidikan bukan sekadar urusan membebankan atau membebaskan angka SPP, melainkan tentang membangun sistem utuh yang secara hakiki mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Kritik tajam juga disuarakan BEM SI terkait alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN yang dianggap sebagai bancakan anggaran yang tidak pernah tepat sasaran.
“Selama ini, dana konstitusi tersebut diacak-acak dan dititipkan pada berbagai program tak berdampak yang dipaksakan berhubungan dengan pendidikan, sementara kualitas fasilitator dan anak didik tetap terbelakang,” tegasnya.
Bahkan carut-marut ini makin diperparah oleh konyolnya tata kelola pendidikan yang terfragmentasi secara ugal-ugalan.
Pengelolaan sekolah madrasah ditarik ke Kementerian Agama, pendidikan dasar dan menengah diurus Kemendikdasmen, lalu perguruan tinggi dilempar ke Kemendikti.
“Fragmentasi absurd ini tidak hanya memicu birokrasi berbelit dan ego sektoral yang kekanak-kanakan, tetapi juga secara nyata memboroskan uang rakyat,” tegasnya lagi.
BEM SI mendesak seluruh kementerian yang berurusan dengan pendidikan segera dilebur dan disatukan ke dalam satu kementerian tunggal yang fokus agar alokasi anggaran 20% tidak terus-terusan bocor dan tercecer tanpa arah jelas.
Pemerintah dan DPR RI didesak untuk tidak bertingkah lugu dan segera melakukan revisi total UU Sisdiknas.
“Tanpa perombakan hukum yang radikal untuk menghentikan komersialisasi, menyatukan tata kelola lembaga, serta menjamin alokasi dana secara efisien hingga jenjang perguruan tinggi, janji pendidikan gratis Presiden hanya akan berakhir sebagai pepesan kosong dan lelucon politik berulang yang membodohi rakyat,” tandasnya.
Daftar 39 Sekolah Kedinasan di Indonesia, Bisa Langsung CPNS
Kepada Bergelora.com di Jakarta pada tahun 2024 dilaporkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu profesi yang diidamkan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Proses seleksi masuk yang tidak mudah membuat sejumlah orang mempersiapkan banyak hal demi bisa menjadi Calon PNS (CPNS), salah satunya dengan memilih perguruan tinggi.
Selain Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), ada banyak sekolah kedinasan di bawah Kementerian atau Lembaga Negara yang bisa dipilih oleh masyarakat Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mendapat peluang tinggi sebagai CPNS.
Sekolah kedinasan pun terbagi menjadi dua jenis, yakni sekolah kedinasan berstatus ikatan dinas dan sekolah kedinasan berstatus non-ikatan dinas. Dua jenis sekolah kedinasan ini penting untuk diketahui agar tidak salah langkah. Lantas, apa perbedaannya?
Sekolah Kedinasan Bersatus Ikatan dinas dan Non Ikatan Dinas
Meskipun demikian, alumni lulusan sekolah kedinasan non-ikatan dinas memiliki peluang besar jika ingin mendaftar sebagai CPNS. Berikut daftar sekolah kedinasan di Indonesia berdasarkan jenis atau kategorinya.
Sekolah Kedinasan dengan Status Ikatan Dinas
- Politeknik Keuangan Negara STAN. Sekolah Kedinasan di bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri
- Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Sekolah Tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS). Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS)
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah naungan Badan Intelijen Negara (BIN)
- Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip). Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Sekolah Kedinasan di bawah naungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Politeknik Imigrasi (Poltekim). Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Sekolah ikatan dinas untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) alias setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- SUPM-Pariaman, Sumatera Barat
- SUPM-Kota Agung, Lampung
- SUPM-Tegal, Jawa Tengah
- SUPM-Bone, Sulawesi Selatan
- SUPM-Pontianak, Kalimantan Barat
- SUPM-Waiheru, Maluku
- SUPM-Sorong, Papua Barat
- SUPM-Kupang, Nusa Tenggara Timur
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI STTD). Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
20 Sekolah Kedinasan dengan Status Ikatan Dinas di Bawah Naungan Kementerian Perhubungan
- Politeknik Pelayaran Malahayati
- Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
- Politeknik llmu Pelayaran Makassar
- Politeknik Pelayaran Surabaya
- Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
- Politeknik Pelayaran Banten
- Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
- Politeknik Pelayaran Barombong
- Politeknik Pelayaran Sorong
- Politeknik Pelayaran Sulawesi
- Politeknik Penerbangan Medan
- Politeknik Penerbangan Makassar
- Politeknik Penerbangan Surabaya
- Politeknik Penerbangan Palembang
- Politeknik Penerbangan Jayapura
- Politeknik Transportasi Darat Bali
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
- Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Palembang
- Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
- Politeknik llmu Pelayaran Semarang
- Sekolah Tinggi llmu Pelayaran Jakarta
Sekolah Kedinasan dengan Status Non-Ikatan Dinas
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Politeknik Pekerjaan Umum Semarang
2. Kementerian Sosial
- Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Sidoarjo, Jawa Timur
- Politeknik KP Bitung, Sulawesi Utara
- Politeknik KP Sorong, Papua Barat
- Politeknik KP Karawang, Jawa Barat
- Politeknik KP Kupang, Nusa tenggara Timur
- Politeknik KP Bone, Sulawesi Selatan
- Politeknik KP Pangandaran, Jawa Barat
- Politeknik KP Jembrana, Bali
- Politeknik KP Dumai, Riau
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
- Akademi Metrologi dan Instrumentasi
- Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas)
7. Kementerian Pertanian
- Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
- Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang (Polbangtan Yoma)
- Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
- Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
- Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari
- Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta
9. Kementerian Kesehatan
- Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Aceh
- Poltekkes Kemenkes Bandung
- Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- Poltekkes Kemenkes Bengkulu
- Poltekkes Kemenkes Banten
- Poltekkes Kemenkes Denpasar
- Poltekkes Kemenkes Gorontalo
- Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Poltekkes Kemenkes Jakarta II
- Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- Poltekkes Kemenkes Jambi
- Poltekkes Kemenkes Jayapura
- Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Samarinda
- Poltekkes Kemenkes Kendari
- Poltekkes Kemenkes Kupang
- Poltekkes Kemenkes Makassar
- Poltekkes Kemenkes Malang
- Poltekkes Kemenkes Maluku Ambon
- Poltekkes Kemenkes Mamuju
- Poltekkes Kemenkes Manado
- Poltekkes Kemenkes Mataram
- Poltekkes Kemenkes Medan
- Poltekkes Kemenkes Padang
- Poltekkes Kemenkes Palangkaraya
- Poltekkes Kemenkes Palembang
- Poltekkes Kemenkes Palu
- Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
- Poltekkes Kemenkes Pontianak
- Poltekkes Kemenkes Pekanbaru Riau
- Poltekkes Kemenkes Semarang
- Poltekkes Kemenkes Sorong
- Poltekkes Kemenkes Surabaya
- Poltekkes Kemenkes Surakarta
- Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
- Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang
- Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
- Poltekkes Kemenkes Ternate
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
10. Kementerian Pariwisata
- Politeknik Pariwisata NHI BandungPoliteknik Pariwisata Bali
- Politeknik Pariwisata Medan
- Politeknik Pariwisata Makassar
- Politeknik Pariwisata Palembang
- Politeknik Pariwisata Lombok
(Web Warouw)
