Rabu, 12 Juni 2024

APAKABAR KEDAULATAN..? Starlink Bidik Puskesmas dan Pendidikan, Terus Satria-1 Buat Apa?

JAKARTA – Starlink telah resmi beroperasi di Indonesia dan CEO SpaceX Elon Musk menyasar puskesmas dan pendidikan di Indonesia. Bagaimana nasib satelit Republik Indonesia atau Satria-1 yang sudah beroperasi?

Sebagai informasi, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Satria-1 pada 18 Juni 2023. Satelit tersebut meluncur di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, menggunakan bantuan roket Falcon 9 milik SpaceX.

Keberadaan Satelit Satria-1 untuk menunjang kebutuhan di 37 ribu titik akses internet bagi fasilitas layanan publik di 3T, seperti puskesmas dan pendidikan.

Adapun, proyek pemerintah itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 8 triliun.

Sementara lain, ketika meresmikan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali, Minggu (19/5) Elon mengungkapkan harapannya Starlink dapat membantu menyediakan akses internet di puskesmas dan pendidikan.

Menurut Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB, Ian Yosef Matheus Edward pemerintah harus berkoordinasi antar lembaga mengenai penyediaan akses internet bagi puskesmas dan pendidikan di tanah air seiring kedatangan Starlink.

“Lokasi yang akan dilayani Satria-1 tetap akan dilayani Satria-1, agar sesuai perencanaan atau boleh saja dengan alternatif sementara dengan Starlink,” ujar Ian.

Lebih lanjut, Ian mengatakan, bila lokasi tersebut sudah dilayani oleh satelit pemerintah, maka bisa dialihkan ke tempat lain.

“Dan jika sudah dilayani Satria-1, tentu harus dialihkan. Kecuali memang belum masuk dalam perencanaan Satria-1. Maka, bandwidth Satria-1 bisa dialokasikan ke tempat lain,” sambungnya.

Jumlah pengguna starlink tembus 3 juta di 100 negara, termasuk indonesia. Ian pun menyoroti kewajiban Starlink yang harus membangun Network Operation Center (NOC) di Indonesia. Hal ini untuk kedaulatan data negara.

“Iya setiap operator yang menyediakan layanan di Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu NOC ada di Indonesia, sehingga konten yang lewat bisa diawasi dan juga masalah kedaulatan data, serta dapat memberikan lapangan pekerjaan utk org Indonesia,” pungkas Ian.

Janji Mengawasi

Kehadiran Starlink mengundang kekhawatiran bagi pelaku industri telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjanjikan pemerintah akan melalukan pengawasan terhadap pengoperasian layanan milik Elon Musk tersebut.

Elon Musk bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi saat meresmikan Starlink di Indonesia. (Ist)

Disampaikannya juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh penyelenggara layanan telekomunikasi di Indonesia.

“Kominfo akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap seluruh penyelenggara telekomunikasi termasuk PT Starlink di Indonesia,” ujarnya dikutip dari siaran pers Kominfo, Kamis (23/5/2024).

Pemerintah juga berkomitmen menjaga penyelenggaraan telekomunikasi selalu menaati regulasi yang ada serta persaingan usaha yang sehat.

Menkominfo menekankan regulasi yang ada sudah mengamanatkan skema kerja sama dengan operator lokal yang mencakup introperabilitas layanan, akses kerja sama jaringan, penelitian, pengembangan teknologi, dan pengembangan kapasitas lokal.

“Jadi kehadiran Starlink justru dapat menjadi mitra bagi operator lokal untuk melakukan kerja sama dengan mekanisme B to B. Selain itu, Starlink Indonesia juga beroperasi dengan menggunakan IP Indonesia sehingga tetap memiliki kontrol atas penyelenggaraan Starlink di Indonesia,” ungkapnya.

Menyikapi atas kekhawatiran akibat adanya potensi ancaman akibat kehadiran layanan internet satelit, Menkominfo mengungkapkan akan melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan sektor telekomunikasi.

“Kita berharap nanti kita akan berkoordinasi terus dan berdiskusi dengan banyak ekoisistem pemangku kepentingan agar kita bisa memberikan regulasi yang fair dan juga bisa mendukung pertumbuhan serta kemajuan transformasi digital di Indonesia,” tandasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Budi menekankan seluruh penyelenggara harus mematuhi pengaturan tersebut beserta regulasi turunan.

“PT Starlink Indonesia wajib memenuhi kewajiban selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi sesuai ijin penyelenggaraan telekomunikasi yang ditetapkan,” tandasnya.

Menurut Menkominfo, sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi juga perlu menyiapkan interoperabilitas serta layanan dan akses pengaduan konsumen serta jaminan pelindungan data pribadi.

“Termasuk interoperabilitas layanan dalam memenuhi kebutuhan yang melengkapi jaringan terestrial nasional dengan jaringan satelit yang mereka miliki. Juga menyediakan layanan yang transparan serta pengaduan yang accessible serta mampu menjamin perlindungan data pribadi,” jelasnya.

Selain itu, Menkominfo menyatakan sesuai regulasi, PT Starlink Services Indonesia juga harus membuka akses kerja sama jaringan atau open acces tanpa diskriminasi berdasarkan kerja sama bisnis (business to business).

“Untuk kebutuhan kapasitas bandwidth nasional, perluasan jangkauan layanan, peningkatan kualitas layanan atau quality of service,” ujarnya.

Menkominfo juga mengingatkan agar penyelenggara layanan telekomunikasi membuka kesempatan kerja sama mitra dengan para penyelenggara jasa multimedia layanan akses internet.

“Namun tidak terbatas pada penelitian dan pengembangan teknologi tapi juga ikut serta dalam pengembangan ahli teknologi dan pembangunan kapasitas nasional kita,” tegasnya.

Punya Pentagon

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan kerjasama erat antara Elon Musk dan Pentagon.

Pentagon telah membeli kemampuan satelit Starlink milik SpaceX untuk membantu komunikasi militer Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Pentagon sebelumnya telah mengungkapkan bahwa terminal dan layanan satelit komunikasi telah dimasukkan dalam paket bantuan keamanan AS untuk Ukraina. Namun, selama ini tak disebut perusahaan yang menyediakannya.

Perangkat Starlink untuk menerima dan mengirim data ke satelit. (Ist)

Seorang pejabat pertahanan mengungkapkan bahwa departemen tersebut mengontrak Starlink, perusahaan yang dimiliki miliarder Elon Musk.

Sejak Orde Baru berdiri Amerika Serikat sangat berkepentingan mengakses sistim kesehatan Indonesia, terbukti dengan keberadaan Namru-2, laboratorium angkatan laut Amerika Serikat. Sejak 1967 Namru-2 telah terlibat dalam pengumpulan dan penelitian berbagai virus di Indonesia.

Lembaga ini terakhir ditutup oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah pada tahun 2009, karena ketahuan dalam pengumpulan sampel virus Flu Burung pada manusia Indonesia yang dikirimkan ke Los Alamos, laboratorium militer Amerika Serikat yang memproduksi berbagai senjata biologi.

“Saya tidak akan rela kalau di wilayah yang berdaulat ini ada penelitian tapi ada militernya, tapi kok tidak jelas. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” demikian Siti Fadilah. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru