UNGARAN– Kaum tani di Jawa Tengah mendukung penuh rencana Gubernur Pranowo menetapkan swasembada beras di Jawa Tengah. Untuk itu perlu segera dilakukan moderenisasi alat pertanian dan memastikan pemerintahan Ganjar menetapkan harga beli gabah dan harga jual beras yang wajib dilakukan oleh Bulog di daerah.
“Agar kaum tani mendapatkan kemudahan untuk bercocok tanam padi sawah. Gimana caranya untuk setiap kelompok tani punya handtraktor dan mesin penggiling sehingga produksi bisa meningkat,” demikian ujarnya kepada Bergelora.com di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (3/4).
Selain itu, menurutnya, harga beli gabah dan harga jual bisa dipatok oleh Gubernur dan dibeli oleh Bulog Daerah kemudian didistribusikan ke pasar-pasar seluruh Jawa Tengah.
“Sehingga petani tetap untung, pedagang pasar juga untung dan konsumen bisa membeli dengan harga terjangkau. Jangan sampai sebaliknya, pedagang yang menentukan harga beli gabah dan harga jual pada konsumen seperti sekarang. Sehingga harga gabah kalah dengan biaya dan harga beras terus semakin mahal tidak terjangkau,” ujarnya.
Importasi beras menurutnya jangan sampai masuk ke Jawa Tengah, oleh karena itu kaum tani di Jawa Tengah harus bersatu bersama pemerintahan Ganjar Pranowo untuk memajukan sektor pertanian.
“Setelah rakyat tani dan pemerintahnya bersatu, maka seluruh pedagang akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Mereka pedagang boleh untung tapi jangan sampai merugikan kaum tani dan konsumen,” jelasnya.
Sebelumnya, ditengah isu derasnya importasi beras dari luar negeri, sebaliknya Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Jawa Tengah akan tetap swasembada beras. Selama ini, produksi beras di Jawa Tengah berlebih sehingga tidak membutuhkan impor dari daerah lain. Swasembada beras adalah salah satu cara untuk menstabilkan harga.
“Jateng ini kan berasnya sisa, tidak perlu beras impor. Harga cenderung stabil,” ujarnya saat Sarasehan Keluarga Besar Pengusaha Beras se-Kabupaten Sragen, di Masaran, Senin (2/4).
Bahkan stok yang ada masih bisa dijual ke daerah lain, sehingga harga beras bisa dibentuk sedari awal. Calon gubernur nomor urut satu itu, mengakui masih menerima laporan mengenai tidak stabilnya harga beras. Namun, hal itu karena dipengaruhi musim panen.
“Januari dan Februari katanya harga lumayan tinggi, ya itu karena belum panen. Saat ini, Maret dan April, harga mulai turun karena sudah panen,” katanya
Pemerintah, lanjutnya, tidak tinggal diam melihat naik turunnya harga beras. “Pemerintah ada mekanisme, harga pembelian pemerintah atau HPP,” paparnya.
Ganjar menegaskan siap memfasilitasi pertemuan antara Bulog dengan petani dan pengusaha besar untuk membicarakan pengendalian harga beras.
“Memang perlu duduk bersama, pengendalian harga butuh peran serta semua,” tukasnya.
Sarasehan diikuti sekitar lima ratus pedagang beras. Salah satunya Sutrisno yang menanyakan soal ketersediaan pupuk sebagai unsur utama pendukung produksi padi.
“Mohon pupuk bersubsidi dipermudah pembeliannya pak Ganjar,” katanya.
Ganjar menyatakan, dirinya memproteksi pupuk bersubsidi dengan kartu tani agar distribusinya tepat sasaran. Jika subsidi dibiarkan terbuka seperti elpiji 3 kilogram, akan tidak tepat sasaran. Terbukti warga kaya pun sekarang bebas membeli gas melon.
“Dulu sebelum ada kartu tani siapapun yang punya duit meski bukan petani bisa beli pupuk subsidi, maka penyelundupan marak,” sebutnya.
Soal kurangnya stok pupuk diakui Ganjar karena jatah dari pemerintah pusat kurang. Jatang Urea untuk Jateng hanya 92,80% dari kebutuhan. Begitu juga dengan SP-36 hanya 48,48%, ZA 62,5%, NPK Phonska 48,5%, dan Organik 24,6%.
“Saya sudah meminta kementerian pertanian menambah. Per 5 April akan dikirim tambahan jatah pupuk subsidi untuk Jateng, petani tidak akan kesulitan lagi,” katanya. (Saraswati)
