SEMARANG- Berbagai penyakit menular kembali mengancam rakyat. Beberapa waktu lalu ditemukan puluhan warga terpapar anthrax di Gunung Kidul, Yogyakarta. Virus Corona juga mulai mengancam, walau belum ditemukan kasus di Indonesia. Hujan lebat dan banjir berpotensi membawa berbagai wabah penyakit. Untuk itu Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah menyerukan agar kader dan relawannya segera kembali mengaktifkan desa-desa siaga.
“Hanya jika rakyat aktif dalam desa-desa siaga, maka berbagai ancaman penyakit dapat terpantau. Segera aktifkan desa-desa siaga dalam pertemuan setiap minggu. Laporkan ke puskesmas terdekat jika ada kasus penyakit menular. Jangan sampai lengah dan kebobolan tanpa bisa diketahui,” demikian Sekretaris DKR Jawa Tengah, Prijo Wasono kepada Bergelora.com di Semarang, Senin (20/1)
DKR Jawa Tengah menurutnya sedang melakukan konsolidasi diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk segera mengantisipasi berbagai persoalan penyakit. Selain tentunya tetap melakukan advokasi pada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan oleh BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit.
“Semua relawan dan kader DKR tidak boleh diam. Selain memastikan keselamatan ibu hamil dan advokasi pasien, pastikan juga kesehatan lingkungan warga disetiap desa. Ini tiga tugas utama kader dan relawan DKR,” tegasnya.
Musyawarah Desa
Sebelumnya, DKR Kabupaten Semarang melakukan musyawarah desa se kabupaten Semarang secara berkala untuk memastikan Jaminan Kesehatan Seluruh Warga Desa.
“Ini dalam rangka mendorong tercapainya target Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat Kabupaten Semarang di tahun 2020,” jelas Ketua DKR Kabupaten Semarang, Enggar Udiyatni kepada Bergelora.com di Bawen beberapa waktu lalu.
Sebelumnya DKR Kabupaten Semarang melakukan serangkaian audiensi dengan stakeholder terkait. Selasa 14 Januari 2020 lalu delegasi DKR mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang.
“Sehingga kedepan, tidak lagi ada cerita warga Kabupaten Semarang yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan ketika masuk Rumah Sakit,” tegasnya.
Ia menjelaskan dari target UHC Kabupaten Semarang di tahun 2019 baru tercapai sekitar 75%. Jadi masih ada sisa sekitar 25% warga Kabupaten Semarang yang belum memiliki BPJS.
“Tentu tidak semua harus masuk PBI, ada kemungkinan masuk kategori Mandiri atau PPU,” ujarnya.
Menanggapi delegasi DKR, Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro menyambut gembira dan mendukung masukan DKR. Heru menjelaskan bahwa sudah saatnya Dana Desa di Kabupaten Semarang untuk tahun 2020 idealnya 59% untuk Pemberdayaan dan 41% untuk infrastruktur.
Kegiatan Musdes yang membahas BDT menurutnya bisa masuk dalam anggaran Pemberdayaan Dana Desa. Pembahasan BDT di tingkat Desa sangat penting mengingat Desa adalah ujung tombak agar data yang muncul untuk di biayai oleh Pemerintah, baik BPJS PBI APBN maupun APBD dapat maksimal dan tepat sasaran.
Sementara untuk mendukung desa siaga, ia meminta Relawan DKR tingkat desa di sarankan agar terdaftar dan di sahkan Kepala Desa, sehingga memungkinkan mendapat insentif dari Desa dalam melakukan kegiatan pendataan ataupun penyuluhan Kesehatan di desa.
Secara teknis, ungkap Heru, Dispermasdes terbuka untuk berkomunikasi setiap saat dengan DKR jika memang ada hal – hal yang butuh penyelesaian bersama di tingkat Kabupaten. Semoga target 100% rakyat Semarang memiliki Jaminan Kesehatan bisa segera tercapai di tahun 2020. (Andreas Nur)
