Kamis, 13 Mei 2021

AYOOOO…..! Romo Benny: Elit Politik Diminta Siap Legowo Menerima Putusan MK

Romo Benny Susetyo, Pr., anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. (Ist)

JAKARTA- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus diterima sebagai putusan hukum dan norma tertinggi dalam mengatasi perselisihan dalam pemilihan Presiden. Diharapkan publik dengan legawa dan mengutamakan kepentingan untuk mengakhiri polomik selama ini mewarnai wajah keadaban politik yang dipenuhui ketidak percayaan. Hal ini ditegaskan Romo Benny Susetyo, Pr dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (26/6).

“Saatnya masyarakat kembali dalam semangat persatuan dan mengakhiri semua pertentangan, silang pendapat  dan konflik kepentingan,” tegasnya.

Menurutnya setelah putusan MK diharapkan masyarakat kembali mewujudkan persaudaran sejati. Karena keputusan MK yang menentukan siapa yang sah menjadi presiden seluruh bangsa Indonesia.

“Semua pihak harus legawa dan memiliki jiwa satria menerima keputusan MK dengan lapang dada demi menjaga roh persatuan dan terwujud demokrasi bermartabat,” tegasnya.

Ia mengingatkan, dibutuhkan keadaban politik berdasarkan nilai konstitusi yang menentukan arah kebijakan bersama. Untuk itu menurutnya dibutuhkan sifat negarawan para elit politik untuk mengakhiri politik pembelaan dan politik kecurigan.

“Dengan keputusan MK diharapkan elit politik kembali untuk bersatu kembali dalam bingkai Pancasila yang menjadi dasar hidup bersama dibumi Indonesia ini,” tegasnya.

Dihadapan bangsa Indonesia menurut Benny terbentang tanah air, bangsa dan rakyat Indonesia yang siap untuk maju bekerja dan berjuang mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia

“Semua polemik di masyarakat harus diakhiri demi terwujud tata keadaban publik berdasarkan nilai konsitusi yang menjadi payung bersama,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB.

Kepala Bagian Humas dan  Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/6) kemarin.

“MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis (27/6),” kata Fajar di lantai 3 Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/6) siang.

Artinya, lanjut Fajar, pembahasan, pendalaman terhadap segala hal terkait perkara akan selesai pada Kamis. Termasuk drafting putusannya untuk diucapkan pada Kamis.

 

Tidak Ada Kaitan

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kabag Humas dan Kerjasama Dalam Negeri MK Fajar Laksono menegaskan, percepatan sidang pengucapan putusan yang waktunya dipercepat tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan kegiatan atau pertimbangan di luar kepentingan MK. Terlebih lagi, tidak ada aturan yang mempermasalahkan percepatan pengucapan putusan ini.

“Tidak ada hubungannya menyesuaikan agenda apa pun di luar kepentingan MK. Ini semata-mata karena Majelis Hakim siap mengucapkan putusan di hari Kamis. Karena secara aturan, tidak jadi masalah mempercepat pengucapan putusan. Tanggal 28 Juni 2019 merupakan tenggat waktu paling akhir putusan diucapkan dalam limitasi 14 hari kerja MK harus menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden,” ungkap Fajar.

Fajar juga menuturkan, 14 hari kerja itu soal manajemen waktu. Yang terpenting, ada persidangan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengarkan keterangan secara adil, seimbang. Kemudian sisa waktu yang ada dimanfaatkan oleh Majelis Hakim, termasuk untuk memutus perkara.

“Bahwa kemudian Majelis Hakim membutuhkan waktu satu, dua atau tiga hari, itu hanya soal manajemen waktu, seberapa cepat Majelis Hakim mempersiapkan dan memfinalisasi putusannya,” urai Fajar.

Fajar pun mengambil ibrah pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Waktu itu juga kurang dari 14 hari kerja. Artinya, putusan diucapkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

“Hal itu bukan karena pertimbangan keamanan. Karena soal keamanan selama persidangan, kami sudah mempercayakan kepada aparat keamanan. Kami sudah berkoordinasi untuk agenda yang ditetapkan MK. Kebutuhan dan strategi di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Fokusnya di  Gedung MK agar persidangan yang digelar berjalan dengan lancar,” tandas Fajar.

Kebijakan-kebijakan yang diambil misalnya pengalihan arus lalu lintas, penutupan jalan di depan Gedung MK, sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Tak hanya itu, pihak Kepolisian juga siap melakukan pengamanan terhadap sembilan Hakim Konstitusi maupun para keluarganya selama pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pengamanan untuk keluarga hakim tidak terbatas hanya keluarga inti, namun juga terhadap keluarga besar yang berada di luar kota.

“Kami melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sampai persidangan selesai. Setelah putusan MK diucapkan, pengamanan terhadap Hakim MK, rumah jabatan Hakim MK maupun rumah Hakim MK di daerah, semua masih dalam kerangka koordinasi dengan pihak keamanan. Sebab setelah Pemilihan Presiden, MK masih akan menyidangkan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif,” pungkas Fajar. (Web Warouw/Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

6FansSuka
7PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terbaru