Kota Solo, yang pernah menjadi titik pusat pergerakan nasional pra-kemerdekaan, kini kembali dipanggil sejarah. Namun pasca-Reformasi, Solo seperti kehilangan napasnya sebagai epicentrum. Gerakan mahasiswa dan rakyat yang semula penuh semangat, perlahan terkooptasi oleh politik transaksional dan fragmentasi kepentingan.
Oleh: Prijo Wasono *
DUA puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, Indonesia masih bergulat dengan pertanyaan mendasar: mengapa perubahan yang begitu dinanti justru meninggalkan rasa kecewa yang mendalam? Bahwa kita telah berhasil meruntuhkan rezim otoritarian Soeharto, tetapi gagal membangun fondasi peradaban baru yang kokoh.
Kegagalan ini bersifat struktural, bukan sekadar kegagalan kepemimpinan atau kebijakan semata. Untuk memahami akar masalah ini, ada baiknya mengkaji ulang pemikiran salah satu tokoh Solo, yakni R.Ng. Ronggowarsita. Sebagai pemikir Jawa, Ronggowarsita menawarkan analisis struktural melalui teori siklus zaman (kalatidha–kalabendu) dan runtuhnya “pangrehing ukara” (fondasi tata krama dan moral) dalam Serat Kalatidha.
Jika disandingkan dengan pemikir modern seperti Michel Foucault dan Louis Althusser dari tradisi Barat, kita mendapatkan kerangka yang saling melengkapi: Foucault menjelaskan kekuasaan sebagai jaringan relasi yang meresap dalam institusi dan wacana, sementara Althusser menyoroti aparatus ideologis negara yang mereproduksi dominasi.
Perpaduan pemikiran Timur dan Barat ini memperkaya pemahaman kita bahwa persoalan Indonesia bukanlah masalah teknis, melainkan kegagalan mengubah struktur kekuasaan, ideologi, dan aparatus peradaban yang terus mempertahankan pembusukan lama.
Relevansinya dengan kondisi sekarang sangat kuat. Di era oligarki, media digital, dan kontrol narasi yang semakin canggih, aparatus ideologis tersebut justru semakin kuat mempertahankan pembusukan peradaban. Inilah yang mendorong kami, bersama Pergerakan Abhipraya Mandala Nusantara dan Komunitas Aktivis Lintas Batas, menggelar Sarasehan Budaya dan Kebangsaan di Rumah Banjarsari pada 10 Juli 2026 lalu.
Kota Solo, yang pernah menjadi titik pusat pergerakan nasional pra-kemerdekaan, kini kembali dipanggil sejarah. Namun pasca-Reformasi, Solo seperti kehilangan napasnya sebagai epicentrum. Gerakan mahasiswa dan rakyat yang semula penuh semangat, perlahan terkooptasi oleh politik transaksional dan fragmentasi kepentingan.
Evaluasi Gerakan Pasca-Reformasi
Reformasi berhasil membuka ruang demokrasi formal. Namun di balik itu, struktur ekonomi dan kekuasaan tetap dikuasai oligarki lama. Korupsi menyebar, ketimpangan membesar, dan kebudayaan direduksi menjadi komoditas. Gerakan pasca-Reformasi terlalu terjebak pada isu-isu sektoral tanpa narasi besar yang menyatukan. Akibatnya, energi rakyat habis untuk melawan gejala, bukan akar penyakit peradaban.
Di sinilah pemikiran Ronggowarsita kembali relevan. Dalam Serat Kalatidha (Pupuh Sinom, bait 1–2) ia melukiskan:
Mangkya derajading praja
Kawuryan wus sunyaruri
Rurah pangrehing ukara
Karana tanpa palupi…
(Sekarang keadaan negeri Sudah tampak kacau balau, Runtuhlah tata krama dan hukum, Karena tidak ada lagi pedoman (teladan) yang baik…)
Lebih jauh, dalam Serat Sabda Tama (Pupuh Gambuh, bait 9–11), ia menggambarkan proses kehancuran yang tak terhindarkan:
Sidhining kalabendu
Saya ndadra hardaning tyas limut…
(Kematian peradaban lama adalah sunnatullah…)
Namun, kehancuran itu sekaligus menjadi syarat penataan ulang) (kalasuba). Ronggowarsita juga memberi peringatan penting dalam Serat Jaka Lodhang (Pupuh Gambuh, bait 1–3):
Jaka lodhang gumandhul
Praptaningpang ngethengkrang sru muwus…
Nanging aywa kaliru Sumurupa kandha kang tinamtu…
(Perubahan besar memang pasti datang, tetapi jika tanpa fondasi yang kuat, peradaban baru akan mudah runtuh kembali).
Dalam Serat Kalatidha, Serat Sabda Tama, dan Serat Jaka Lodhang, ia menegaskan bahwa perubahan besar hanya akan bermakna jika didukung oleh lapis sosial baru — yaitu kekuatan sosial yang mengusung kesadaran, ideologi, dan paradigma berbeda sebagai antitesis terhadap konstruksi sosial lama yang sudah membusuk. Tanpa lapis sosial baru ini, setiap perubahan hanya akan melahirkan rezim lama dengan wajah baru.
Lapis sosial baru yang kami bayangkan bukanlah kelompok elit atau gerakan sektarian. Ia adalah persekutuan lintas batas antara aktivis, seniman, budayawan, intelektual, dan rakyat biasa yang sadar bahwa Indonesia perlu ditata ulang secara mendasar — mulai dari ideologi, struktur, hingga praktik politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Solo Sebagai Panggilan Zaman
Di tengah turbulensi geopolitik dan ekonomi dunia saat ini, Solo kembali mendapat panggilan. Sarasehan di Rumah Banjarsari kemarin adalah langkah awal untuk mengonsolidasikan pikiran-pikiran tersebut. Pesan utamanya jelas: kita tidak boleh lagi hanya reaktif. Harus ada upaya konkretisasi pandangan visioner menjadi strategi jangka panjang, sebagaimana pesan Ronggowarsita: Mbok perawan sangga wang dhuhkiteng kalbu Jaka lodhang nabda malih…Kegelisahan harus menjadi roket pendorong lahirnya pikiran-pikiran konseptual dan langkah-langkah konkret.
Jalan ke Depan
Tentu saja, ini bukan pekerjaan mudah. Tantangan oligarki, intervensi asing, dan pembusukan birokrasi tetap nyata. Namun, sebagaimana Ronggowarsita pernah memperingatkan, perubahan tanpa fondasi yang kuat akan sia-sia.
Solo memiliki peluang untuk menjadi trend setter kembali. Konsolidasi yang kami rintis bukan akhir, melainkan awal. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk ikut serta membangun lapis sosial baru ini.
Sejarah telah mencatat peran Solo. Kini saatnya kita menuliskan bab baru — bukan dengan romantisme semata, melainkan dengan kesadaran bahwa peradaban yang membusuk hanya bisa disembuhkan melalui perubahan radikal yang berakar pada kesadaran kolektif.
Mari kita bangkitkan kembali gerakan visioner dan revolusioner, dimulai dari rakyat bawah di Solo. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh seberapa berani kita menjawab panggilan zaman.
———
*Penulis Prijo Wasono, Ketua Panitia Sarasehan Budaya dan Kebangsaan – Rumah Banjarsari, Solo
