JAKARTA – Inpex Corporation mengumumkan sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pasokan gas bumi melalui pipa dari Proyek Abadi LNG di Blok Masela.
Selain itu, Inpex juga mencapai kesepakatan prinsip dengan sejumlah perusahaan untuk penyerapan LNG dari proyek tersebut, yakni BP, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT PLN Energi Primer Indonesia, dan Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.
Pengumuman ini disampaikan dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 yang digelar di sekitar Jakarta pada 20 Mei 2026.
Berdasarkan keterangan resmi perusahaan dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (24/5/2026), saat ini Inpex diketahui tengah mengembangkan proyek skala besar Abadi LNG sebagai operator melalui anak usahanya, Inpex Masela, Ltd., bersama mitra joint venture PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela Sdn. Bhd..
Ke depan, Inpex akan melanjutkan pembahasan dengan calon pembeli untuk menyelesaikan Sales and Purchase Agreement (SPA) yang diharapkan mencakup sebagian besar volume produksi LNG proyek tersebut.
Kesepakatan prinsip penjualan LNG ini menjadi tonggak penting menuju Final Investment Decision (FID) proyek Abadi LNG. Sementara itu, kesepakatan prinsip terkait pasokan gas pipa diharapkan dapat berlanjut menjadi Gas Sales Agreement (GSA).
Hal ini juga selaras dengan fokus pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas domestik, sekaligus mendukung pertumbuhan kebutuhan energi di kawasan Asia Pasifik.
Lapangan Gas Abadi sendiri memiliki cadangan gas besar yang diharapkan mampu mendukung pengembangan dan produksi LNG serta gas pipa secara stabil dalam jangka panjang.
Proyek Gas Senilai Rp352 T, Ini Daftar Pembelinya
Berikut adalah daftar pembeli gas dari Blok Masela:
Pembeli Domestik
PT PLN (Persero): Mengamankan pasokan LNG untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional, dengan estimasi kontrak pembelian sekitar 640 kargo selama 15 tahun.
PT PGN Tbk: Menyerap gas untuk mendukung infrastruktur jaringan dan kebutuhan pasokan gas industri nasional.
PT Pupuk Indonesia: Mengalokasikan pasokan gas sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara: Mendapatkan dorongan dari pemerintah untuk bertindak sebagai salah satu offtaker (pembeli) gas skala besar.
Diminati Jepang & China
Sebelumnya dilaporkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela telah menerima komitmen pembelian gas atau letter of intent (LoI) jangka panjang mencapai 20 juta ton LNG per tahun (MTPA).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, LoI itu berasal sebagian besar dari pembeli potensial luar negeri sekitar 17 juta MTPA. Sisanya, sekitar 3 juta MTPA berasal dari pembeli domestik, yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
“Permintaan sekarang sudah 20 juta [MTPA] yang menyatakan tertarik ambil LNG Abadi Masela jadi istilahnya mereka kirimkan letter of intent,” kata Tjip, sapaan karibnya, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Tjip menambahkan, pembeli potensial luar negeri itu sebagian besar berasal dari Jepang dan China. Dia memastikan pengembangan Blok Masela bakal ikut terdorong lewat komitmen pembelian yang tinggi dari beberapa perusahaan saat ini.
“Untuk berapa lama kontraknya nanti kita lihat yang penting interest cukup besar jadi tidak ada masalah,” kata dia.
Adapun, Blok Masela merupakan salah satu prospek ladang migas terbesar di Indonesia. Produksinya diestimasikan dapat mencapai 1.600 juta kaki kubik per hari (MMscfd) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA dan gas pipa 150 MMscfd, serta 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).
Proyek Blok Abadi Masela itu bakal menutupi lebih dari 10 persen kebutuhan impor LNG tahunan Jepang nantinya. Di sisi lain, proyek itu juga diharapkan dapat menjaga ketahanan pasokan energi di Indonesia, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya.
Rakyat Maluku Dapat Apa?
Mewakil rakyat Maluku dan Indonesia Timur Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina mempertanyakan rakyat Maluku dapat apa dari proyek Blok Migas Masela. Hal ini terungkap dalam Webinar Nasional “Blok Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa?” yang digelar Archipelago Solidarity Foundation bersama Politeknik Negeri Ambon, Rabu (13/5/2026) lalu.
Menurut Engelina, Maluku memiliki sumber daya alam yang kaya tapi terperosok dalam kemiskinan. Dengan potensi kekayaan Blok Masela sebenarnya kalau dikelola dengan lebih dari cukup untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Maluku, sebab akan menjadi pengungkit ekonomi Maluku dan kawasan.
Menurut Engelina, beberapa waktu lalu, SKK Migas mempublikasikan kalau gas Masela sudah habis terjual, tapi di saat bersamaan tidak terlihat detail rencana hilirisasi atau industrialisasi di Maluku. Pemerintah perlu menjelaskan rencana hilirisasi dan memang harus ada sehingga membawa multiplier effect untuk Maluku.
“Kalau tidak jelas dan tanpa penjelasan, sangat wajar sebagai rakyat mempertanyakan hak. Berapa porsi gas untuk hilirisasi dan industrialisasi di Maluku? Jangan dong, kekayaan diambil tapi Maluku tidak dapat manfaat yang sepadan. Kami akan terus memperhatikan perkembangan di Blok Masela,” tegasnya.
Engelina menjelaskan, jangan bilang Maluku tidak punya modal, justru yang mau mengelola itu yang harus ditanyai. Modal Maluku sangat jelas ada gas. Jadi, tidak benar mereka datang membawa investasi, terus menguasai dan tidak meninggalkan kesejahteraan untuk Maluku. Apalagi kalau mau sekadar jadi penonton
Segera Bangun Industri Petrokimia Di Maluku
Blok Masela harusnya jadi kebangkitan industri petrokimia indonesia timur. Hal ini disampaikan Ir. Haposan Napitupulu, MSc, PhD, Praktisi Migas dalam Webinar yang bertemakan “Blok Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa?” yang diselenggarakan oleh Archipelago Solidarity Foundation beberapa waktu lalu itu
“Maluku memiliki peluang besar menjadi pusat industri petrokimia baru Indonesia. Hanya sebagian kecil produksi gas Masela sebenarnya sudah cukup untuk membangun plant ammonia, methanol, pupuk, maupun industri kimia turunannya,” ujarnya.
Sebagai gambaran, satu pabrik ammonia atau methanol skala besar umumnya membutuhkan sekitar 70–120 MMSCFD gas. Artinya, sebagian alokasi domestik Masela dapat menciptakan basis industri hilir strategis yang sangat besar nilainya. Efek ekonominya juga bersifat berlapis.
Pembangunan industri petrokimia akan mendorong pembangunan pelabuhan, listrik, kawasan industri, logistik, perumahan, jasa, UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Maluku tidak lagi hanya menjadi lokasi penghasil gas, tetapi tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.
Pengalaman global menunjukkan bahwa negara yang berhasil membangun industri petrokimia selalu didukung kebijakan gas yang kompetitif dan fleksibel. Amerika Serikat bangkit melalui revolusi shale gas dengan harga Henry Hub yang murah sehingga memicu ledakan pembangunan industri ammonia dan methanol.
Negara-negara Timur Tengah menggunakan gas murah untuk membangun industri hilir raksasa.
Malaysia melalui PETRONAS juga relatif fleksibel dalam mendukung pengembangan industri strategis. Karena itu, pendekatan harga gas untuk industri petrokimia Indonesia seharusnya tidak menggunakan skema rigid semata. Lebih tepat apabila menggunakan formula fleksibel yang dikaitkan dengan harga produk akhirnya.
Ketika harga ammonia atau methanol dunia tinggi, industri membayar harga gas lebih tinggi sehingga negara dan produsen gas memperoleh windfall profit. Sebaliknya, ketika harga produk turun, harga gas ikut menyesuaikan agar industri tetap hidup dan tidak berhenti beroperasi.
“Pendekatan seperti ini jauh lebih sehat dibanding mempertahankan harga tetap yang pada akhirnya justru menghambat investasi industri baru,” ujar Haposan.
Motor Industrialisasi Indonesia Timur
Haposan mengatakan Masela seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek penghasil devisa LNG ekspor, tetapi sebagai motor industrialisasi Indonesia Timur dan instrumen memperkuat struktur ekonomi nasional.
Apalagi di tengah pelemahan rupiah saat ini, pembangunan industri petrokimia domestik menjadi semakin penting. Semakin besar impor petrokimia Indonesia, semakin besar pula kebutuhan dolar AS untuk membayar impor tersebut. Akibatnya tekanan terhadap rupiah akan terus berulang.
“Artinya, pembangunan industri petrokimia berbasis gas domestik bukan hanya agenda energi atau industri, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya.
Haposan mengingatkan, Indonesia tidak kekurangan gas. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola gas tersebut agar mampu menciptakan nilai tambah maksimal di dalam negeri.
“Karena pada akhirnya, kekayaan gas bumi tidak seharusnya hanya diukur dari berapa besar LNG yang diekspor, tetapi seberapa besar industri nasional, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi yang berhasil dibangun dari gas tersebut untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya Maluku,” tegasnya (Web Warouw)
