JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Aparatur Sipil Negara ( ASN ) muda Kementerian PU tidak menghina program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis ( MBG ).
Arahan itu berkaitan dengan Dody yang beberapa hari lalu memanggil dua ASN Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah.
Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk sering memperlihatkan gaya hidup atau flexing hingga penghinaan program prioritas pemerintah, yaitu MBG.
Dody sejatinya tidak melarang mereka yang ingin flexing , tapi jangan menjadi ASN bila ingin melakukannya. Ia mengingatkan kalau mereka digaji menggunakan pajak dari masyarakat.
“Kalau mau flexing boleh, tapi jangan jadi ASN,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu, (24/5) lalu.
Satu hal yang ditekankan Dody, ASN muda ini jangan menghina program prioritas Prabowo seperti MBG.
Menurut Dody, para ASN muda ini tidak berhak menghina MBG jika mereka tidak mengerti secara detail dari program tersebut yang tujuannya pengentasan stunting.
“Tolong jangan menghina program prioritas pemerintah kecuali adik-adik mengerti dengan detail, apa sih maksudnya Pak Presiden bikin makan bergizi gratis? Mengerti dengan detail loh ya, bukan sekadar ngeerti-ngertian,” ujar Dody.
“Pernah tahu enggak itu (MBG) ada upaya untuk pengetasan stunting ? Ujung-ujungnya cuma satu, bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud,” jelasnya.
Saat ditemui di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5), Dody pernah menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.
“Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya,” ujarnya.
Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dody mengira ASN tersebut akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.
“Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses,” tuturnya.
Menurut Dody, kedua ASN tersebut memperoleh beasiswa yang dibiayai negara. Oleh karena itu, ia menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan kepercayaan masyarakat.
“ASN itu bisa dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah,” katanya.
Kementerian PU, lanjut Dody, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Setelah proses pemeriksaan rampung, menteri akan menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut.
“Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti nanti kita akan ada sanksinya,” ujar dia. (Web Warouw)
