BLITAR- rakyat terus mengeluhkan pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan yang tidak serius. Pasien Atika Zahra Ratifa Dewi dari Desa Kebonduren RT 002, RW 007, Kecamantan Ponggok, Kabupaten Blitar mengidap kanker pembuluh darah. Walaupun oleh bibinya di asuransikan di BPJS kelas 1 sebesar Rp 59.000/bulan, namun Atika tidak mendapatkan pelayanan seperti yang dijanjikan oleh BPJS.
“Saya kecewa dengan BPJS. Saya menyesal mendaftarkan keponakan saya pada BPJS kelas 1. Janjinya akan dilayani semuanya secara cuma-cuma, tapi semua itu bohong, Pelayanan dan obatnya sama dengan kelas 3” ujar Anis, bibi Atika kepada Bergelora.com di Blitar, Minggu (21/9)
Ia menjelaskan bhawa di RSUD Dr Soetomo Surabaya, kamar yang tersedia untuk BPJS kelas 1 hanya 6 Ruangan dan penuh.
“Jadi Atika dirawat dikelas 3. Kalau kelas 3 juga penuh, Atika dirawat di lorong-loorng rumah sakit,” ujarnya.
Anis harus selalu membersihkan luka Atika dan menggantikan perban yang menurutpi benjolan di dada dan bahu sebelah kiri.
“Karena kalau tidak dibersihkan dalam 2 hari lukanya itu akan membusuk dan berbau tak sedap,” ujarnya.
Sementara itu kedua orang-tua Atika Zahra Ratika Dewi,– Anam Baedowi dan Atis Susanti, adalah penyandang tuna wicara dan tuna rungu yang bekerja di kandang ayam milik tetangga. Sedangkan bibinya, Anis bekerja menjual gorengan.
Lempar Tanggung Jawab
Arief Witanto dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur mengatakan bahwa kasus-kasus semacam ini terjadi hampir diseluruh Jawa Timur dan sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Namun menurutnya, Kementerian Kesehatan selalu melempar tanggung jawab.
“Katanya semua sudah dibawah tanggung jawab BPJS. Kementerian sudah tidak berhak lagi. Lah artinya ini pemerintah lepas tangan terhadap rakyatnya yang disia-siakan oleh perusahaan asuransi yang namanya BPJS toh,” tegasnya kepada Bergelora di Blitar.
Arief Witanto menyerukan agar semua keluarga pasien yang menghadapi persoalan dengan BPJS tidak diam dan segera melaporkan ke Dewan Kesehatan Rakyat di kotanya masing-masing.
“Jangan mau kita dibohongi BPJS. Sudah bayarnya mahal tapi kemudian dilayani secara tidak manusiawi. Kalau negara tidak mau urus. Kami DKR bersama rakyat yang akan hadapi BPJS,” tegasnya.
Menurut Arief Witanto, Pemerintahan Jokowi ke depan jangan membiarkan rakyat menjadi korban BPJS.
“Batalkan dan bubarkan BPJS karena mereka menarik dana masyarakat bukan untuk pelayanan kesehatan rakyat tetapi untuk memutar bisnis. Rakyat yang sakit jadi sapi perah,” tegasnya.
Menurutnya negara sesuai dengan perintah Preambule UUD’45 wajib melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya mencelakakan rakyat dalam tipuan BPJS.
“Seluruh rakyat, termasuk buruh, pegawai, prajurit TNI dan Polri harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan cuma-cuma. Jamkesmas bisa tanpa iuran dan co-sharing. Koq sekarang negara mau ditipu BPJS,” tegasnya. (Dendik Rullyanto)
