JAKARTA- Aktivis PDI-P, Beathor Suryadi menyesali klarifikasi mantan Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn) Wiranto yang tidak menjelaskan ada berapa banyak pasukan penculik dan berapa orang yang diculik oleh Kopassus pada tahun 1997.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (20/6) ia menegaskan, Prabowo sudah bertanggung Jawab terhadap 9 aktivis dan sudah dikembalikan.
“Tapi bagaimana dengan 13 orang yang belum kembali hingga saat ini. Pasukan mana yang menculiknya, Jenderal. Ini semua harus diungkap Wiranto yang saat itu bertanggung jawab terhadap ke amanan Negara,”ujar aktivis 1998 yang pernah dipenjara Soeharto di masa Orde Baru itu.
Penjelasan Wiranto itu menurutnya tidak tuntas dan justru meninggalkan pertanyaan besar dihati masyarakat dan aktivis.
“Wiranto bertanggung jawab tapi tidak menjawab kemana WJ Thukul dan kawan kawan sebanyak 13 orang itu. Apa mereka juga bagian tanggung Jawab Prabowo?” ujar.
Ia meminta agar Wiranto menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap 13 orang yang masih hilang sampai saat ini dan dimana mereka saat ini.
“Benar pasukan Team Mawar dengan target yang diculik jenis aktivis kiri (PRD-red). Lalu bagaimana dengan yang lain, pasukan mana aja dengan sasaran aktivis gerakan sejenis apa,” ujar
Sementara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan bahwa klarifikasi terbuka Wiranto atas pemecatan Prabowo Subianto melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menegaskan bahwa Prabowo Subianto memang diberhentikan tidak hormat karena melakukan penculikan atas inisiatifnya sendiri.
“Meskipun Wiranto tidak menyelesaikan kontroversi hukum yang melilit Prabowo Subianto, tetapi cukup menjadi referensi bagi publik untuk bersikap dalam Pilpres 2014. Bahwa salah satu kandidat presiden 2014 adalah orang yang indisipliner dan karenanya diberhentikan dari kesatuannya,” jelasnya kepada Bergelora.com.
Menurutnya, sekali lagi bola ada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuka dokumen DKP dan menjalankan rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM. Demikian juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewajiban meninjau ulang keabsahan pencalonan Prabowo Subianto.
Jika semua berlalu hingga Pilpres mendatang, SBY dan KPU jelas berpolitik dan hanya untuk kepentingan politik pribadi dan partainya. Bukan untuk rakyat. Ini adalah legasi terburuk SBY setelah 10 tahun menjabat.
Bukan Provokasi
Sementara itu politisi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati menyampaikan bahwa klarifikasi Wiranto tersebut bukanlah sebagai bergaining politic.
“Sesungguhnya apa yang disampaikan pak Wiranto bukan berangkat dari sudut bargaining politic belaka. Hal yang membuat beliau akhirnya berbicara itu mengingat memang masalah pelanggaran HAM itu crucial perlu kejelasan,” jelasnya kepada Bergelora.com secara terpisah.
Ia memastikan Wiranto tidak sedang bermanuver politik namun merasa terpanggil menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Karena dalam perkembangnnya banyak salah kaprah.
“Bila ada yang keberatan lalu ingin melaporkan ya itu hak mereka,tapi perlu diketahui bagaimanapun tujuan Pak Wiranto menyampaikan statement tersebut adlaah untuk meluruskan sejarah dan bukan bertujuan memprovokasi,” tegasnya. (Web Warouw)
