Jumat, 12 April 2024

Persoalan HAM Jangan Jadi Bergain Politik Capres

JAKARTA- Ahli Hukum Tatanegara Margarito Kamis menyampaikan bahwa ada kekeliruan dalam menyoroti persoalan-persoalan Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia. Seolah-olah persoalan HAM hanya terbatas tindakan kekerasan, penculikan dan pembunuhan secara langsung pada rakyat oleh militer.

“Persoalan HAM (Hak Azasi Manusia-red) jangan dijadikan bergain politik, tapi seharusnya diselesaikan dari dulu. Koq tiba-tiba sekarang banyak purnawirawan bicara HAM, padahal dulu pelanggar HAM,” ujarnya dalam Forum Publik bertemakan “Ketahanan Bangsa dan Pemilu 2014” yang diadakan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dan Departemen Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (19/6).

Hak azasi manusia menurutnya sudah diatur di dalam konstitusi dan dijamin oleh negara sejak dalam Preambule UUD 1945 yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke adilan sosial.

“Jangan hanya menyoroti masalah penculikan saja tapi gak bisa memenuhi tuntutan UUD’45. Hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan yang layak yang sampai saat ini tidak dipenuhi negara,” ujarnya dalam Forum Publik bertemakan “Ketahanan Bangsa dan Pemilu 2014” yang diadakan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dan Departemen Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (19/6).

Hukum yang baik menurutnya, ditangan orang jahat hasilnya pasti jahat. Hukum yang jelek di tangan orang baik hasilnya pasti baik. Maka bagus pemimpin, akan bagus pula hukumnya.

“Dalam piagam Magna Carta tahun 1215, hanya orang pintar dan berbudi yang diijinkan untuk menjadi polisi dan penegak hukum. Saat ini orang-orang pintar justru jadi bandit. Makanya kalau mereka pegang hukum jadi seperti sekarang,” ujarnya.

Hingga saat ini menurutnya kedua Calon Presiden belum memiliki kejelasan prioritas dalam penegakan hukum apakah akan merubah mental seperti konsepnya capres Jokowi ataukan mengisi pendidikan pada rakyat seperti rencana Prabowo.

“Yang jelas menurutnya sejarah sebuah bangsa adalah sejarah pemimpin. Pemimpin harus punya mimpi dan gagasan besar, yang tidak mungkin bagi orang lain. Bangsa ini butuh ketegasan, otak dan keberanian,” ujarnya. (Tiara Hidup)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru