JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa Cak Imin mengecam penangkapan 23 warga Desa Wadas, Kecamatan bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, oleh kepolisian.
Menurut pria yang karib disapa Cak Imin itu, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, tanpa harus melakukan penyerbuan apalagi penangkapan terhadap rakyat.
“Prihatin dan harus ada solusi. Musyawarah, tolong,” kata Cak Imin, Selasa (8/1).
Wakil Ketua DPR ini menentang cara-cara represif yang dilakukan aparat terkait pembebasan lahan di kawasan Wadas.
Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan aparat keamanan setempat mencari jalan keluar yang lebih manusiawi.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat agar mau menempuh jalur dialogis sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.
“Kekerasan seperti di Wadas harus dihindari. Apapun alasan yang digunakan aparat, tindakan represif tidak bisa dibenarkan. Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan 23 orang diamankan aparat kepolisian saat personil kepolisian melakukan pendampingan.
Menurutnya, mereka yang diamankan adalah warga Desa Wadas yang kontra dengan rencana pembangunan proyek Bendungan Bener di wilayah tersebut.
Sebab, terjadi ketegangan dan adu mulut yang juga disertai pengancaman oleh warga yang kontra terhadap warga yang pro.
“Adu mulut dan ancaman kepada warga yang pro. Aparat kemudian mengamankan warga yang membawa senjata tajam dan parang ke Polsek Bener,” paparnya.
Ia menegaskan, pendampingan oleh aparat gabungan tersebut bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan.
Terkait adanya warga yang kontra terhadap pembangunan bendungan Wadas, Iqbal menegaskan, Polri siap menampung aspirasi warga yang mendukung maupun yang menolak.
Ditambahkan, permasalahan sejumlah warga yang menolak proyek pembangunan Wadas sudah dimediasi oleh Forkompinda Jateng sejak 2018.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, warga kontra pernah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, namun ditolak.
“Meski berdasarkan data, mayoritas warga setempat sangat welcome terhadap proyek pembangunan bendungan Bener. Namun semua asprirasi warga yang pro maupun kontra kita tampung dan salurkan,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
