BANGKALAN- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa negara tidak berhitung untung dan rugi dalam mengambil keputusan untuk membebaskan (menggratiskan) biaya bagi kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu, mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB ini.
“Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meresmikan pembebasan biaya Jalan Tol Suramadu, dari jalur keluar kota Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (27/10) sore.
Presiden meminta agar wartawan tidak membawa hitung-hitungan selalu ke untung dan rugi. Ia menegaskan, negara tidak akan berhitung untung dan rugi, hitungannya makro. Keuntungannya, benefit-nya, menurut Presiden, ada di masyarakat.
Mengenai biaya pemeliharaan Tol Suramadu setelah digratiskan, Presiden Jokowi menyebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Menurut Presiden semula dirinya sempat berpikir biaya yang selama ini ditarik dari kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu memberikan pemasukan hingga triliunan rupiah. Tapi setelah ditanyakan ke Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ternyata kira-kira Rp120 miliar. “APBN masih mampu lah kalau segitu,” tegasnya.
Pariwisata dan Investasi
Presiden Jokowi berharap dengan penggratisan Jalan Tol Suramadu itu maka sektor pariwisata, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.
Mengenai rencana selanjutnya bagi Madura, Presiden mengaku ingin mendorong agar investasi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, baik untuk tebu, baik untuk sektor turisme yang potensi ada dan banyak di Madura.
Adapun terhadap keluhan pengusaha kapal terkait penggratisan itu, Presiden Jokowi mengatakan, setiap keputusan mesti ada plus minusnya. “Saya kira nanti urusan Pak Gubernur, Pak Bupati lah,” ujarnya.
Usulan Tokoh Agama
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan mempertimbangkan kalkulasi dampak dan pertumbuhan ekonomi bagi warga Madura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membebaskan biaya bagi kendaraan yang melalui Jembatan Surabaya Madura atau yang lebih dikenal dengan Jalan Tol Suramadu, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota Bangkalan, Madura, Jatim, terhitung mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB.
Peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di kilometer 4,3 tol Kota Bangkalan, Madura, menuju Kota Surabaya.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pada 2015 atas masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura yang menyampaikan kepada dirinya agar sepeda motor digratiskan, pemerintah telah menggratiskan Jalan Tol Suramadu bagi sepeda motor.
Kemudian di tahun 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50 persen, pemerintah juga memutuskan 2016 yang lalu menjadi separuh.
Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan, menurut Presiden, pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada Madura.
“Kita lihat ketimpangan kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” ungkap Presiden.
Oleh sebab itu, setelah mempertimbangkan usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari IKAMA, dari Bupati, pada hari Sabtu (27/10) ini, Presiden Jokowi memutuskan Jalan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa.
“Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Madura. Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan kelihatan,” ucap Presiden.
Diakui Presiden Jokowi, memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapatkan pemasukan tetapi pemasukan itu dinilai tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dinginkan pemerintah untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura.
“Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura,” tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jatim Soekarwo, dan para bupati se-Pulau Madura. (Ardiansyah Mahari)
