JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D menyebut masalah kesehatan dan penanganannya merupakan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Sebab, pembangunan yang dikatakan sukses dan berhasil tak luput dari masalah kesehatan masyarakatnya. Hal itu dikatakannya dalam acara Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota tahun 2019 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11).
“Masalah kesehatan ini merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di negara maupun Kabupetan/Kota. Khusus kesehatan, Bapak Presiden menggenjot habis-habisan bahkan pas kita kumpul kemarin dalam Rakornas. Presiden juga menekankan betul soal kesehatan ini. Ini harus kita dukung bersama oleh Pemerintah Pusat, Kemendagri juga akan all out dukung Pak Menkes, Pemerintah Daerah juga harus dukung, kita harus 1 visi,” kata Mendagri.
Menurutnya, terdapat empat aspek untuk menunjang sebuah Kabupaten/Kota yang dapat memenuhi kategori sehat, diantaranya street security, infrastructure security, digital security, dan health security. Keempat variabel tersebut juga perlu didukung dengan kemauan dan kemampuan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.
“Street security yaitu keamanan jalannya, apakah banyak copet atau begal; infrastructure security berkaitan dengan infrastrukturnya apakah memadai atau tidak, misalnya ketersediaan listrik, air yang memadai, dan lainnya; Digital Security berkenaan dengan adakah sistem digital yang mengamati; kemudian health security ini banyak sekali variabelnya dari mulai kebersihan, apakah terbebas dari sampah, gedung-gedungnya seperti apa kebersihan toiletnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ditekankan Mendagri, pencegahan atau upaya preventif sangat diperlukan dan lebih baik dari penindakan. Untuk itu, berkaitan dengan health security, kepala daerah diminta untuk melakukan kegiatan dan pengecekan kebersihan dan kesehatan sebagai upaya preventif.
“Berikutnya preventif menjadi salah satu variable health security, ketersediaan dokter, RS, Puskesmas, kemudian ada ukuran-ukuran preventif yang lain dari mulai sistem kebersihan kota, keamanan, ada taman, tempat berolahraga, sehingga masyarakat bisa berolahraga, lari, jalan kaki, dan ini mengurangi ongkos kesehatan, intinya mencegah lebih baik dari mengobati,” terangnya.
Tak hanya itu, Kepala Daerah juga diminta memiliki leadership, kemauan dan kemampuan yang mumpuni untuk mengelola Kabupaten/Kotanya menjadi lebih sehat dan ramah untuk warga masyarakatnya.
“Banyak aspek pencegahan yang menjadi variabel untuk mengatakan kota adalah kota yang sehat, namun Ini semua membutuhkan leadership kepala daerah, apakah memiliki kompetensi, dalam berinovasi dan berimprovisasai, dan memiliki kemampuan, dan kemauan, banyak yg memiliki kemampuan tapi tak memiliki kemauan, ada juga yang punya kemauan tapi gak ngerti caranya, lebih parah lagi yang gak punya kompetensi dan gak punya kemauan, dan ini tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk mulai peduli terhadap restoran dan penjual makanan yang berada di ruang publik. Menurutnya, hal ini kerap luput menjadi perhatian kepala daerah.
“Yang lain adalah infeksi terhadap restoran dan makan yang dijual di ruang publik, kita kayanya belum ada, masih bebas sebebas-bebasnya, ‘gak tau bakso yang kita makan isinya bahan kimia, ikannya juga dikasih formalin supaya tahan lama, akhirnya berujung pada penyakit, kanker, dan penyakit lainnya, akibatnya biaya negara dan perorangan jauh lebih tinggi,” imbuhnya.
Penghargaan Swasti Saba
Sebelumnya diberitakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019. Acara yang digelar Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11) itu turut dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota peraih penghargaan. Penghargaan tersebut merupakan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan apresiasi terhadap Pemda yang berkomitmen dan berhasil menjadikan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019.
“Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas kesehatan dan atas lingkungan yang sehat sebagaimana menjadi amanat Undang-Undang Kesehatan. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat secara harmonis, integrasi antar sektor untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif,” kata Menkes.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, topik kesehatan merupakan isu strategis dan sentral dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam menghadapi bonus demografi.
“Topik kesehatan ini menarik karena visi pertama Presiden untuk lima tahun ke depan, yaitu kesehatan. Tempat kita bermukim yang sehat dan sejahtera termasuk Pembina yang sehat dan sejahtera adalah di Kabupaten/Kota tempat kita berada. Oleh karenanya kesehatan merupakan aspek yang penting untuk pembangunan SDM, terutama dalam menghadapi bonus demografi,” ujar Mendagri.
Berdasarkan hasil pleno antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Kementerian Kesehatan dicapai kesepakatan untuk diberikan penghargaan kepada: 177 Kabupaten/Kota yang telah lolos verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan; 6 (enam) provinsi sebagai Tim Pembina Provinsi terbaik; dan 3 (tiga) orang sebagai influencer yang berdedikasi dalam penyelenggaraan KKS di tingkat provinsi.
Kepada Bergelora.com dilaporkan para penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
Pertama, kategori penghargaan baru pada Tahun 2019 yang diberikan kepada influencer atau orang-orang yang berdedikasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat di tingkat Provinsi yaitu: Muslimin (Forum KKS Provinsi Sulsel), satu-satunya provinsi yang membentuk forum provinsi di luar kelembagaan yang ada; Jenne Mandu (ASN Dinkes Sulut); dan Suroso (ASN Dinkes Jambi).
Kedua, dari 13 Tim Pembina KKS Provinsi yang mengusulkan dokumen untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pusat, didapat hasil 6 (enam) Provinsi sebagai Tim Pembina KKS Provinsi Terbaik yaitu: Tim Pembina KKS Provinsi Sulawesi Selatan; Tim Pembina KKS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Barat.; Tim Pembina KKS Provinsi Sulawesi Utara; Tim Pembina KKS Provinsi Jambi; dan Tim Pembina KKS Provinsi Sumatera Barat.
Kedua kategori penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan, Terawan kepada masing-masing peraih peghargaan
Ketiga, 60 Kabupaten/Kota penerima penghargaan kategori Swasti Saba Padapa. Adapun 6 (enam) Kabupaten/Kota diberikan simbolis yaitu: Kabupaten Way Kanan; Kabupaten Bangka Tengah; Kota Ternate; Kota Pangkal Pinang; Kota Pematang Siantar; Kota Sibolga; Kabupaten Musi Banyuasin; dan Kota Lubuk Linggau.
Keempat, 29 Kabupaten/Kota penerima penghargaan kategori Swasti Saba Wiwerda. Adapun 6 (enam) Kabupaten/Kota diberikan simbolis yaitu: Kota Mojokerto; Kabupaten Minahasa; Kabupaten Kulon Progo; Kabupaten Nganjuk; Kota Batu; Kabupaten Klungkung.
Kelima, 88 Kabupaten/Kota penerima penghargaan kategori Swasti Saba Wistara. Adapun 6 (enam) Kabupaten/Kota diberikan simbolis yaitu: Kota Tangerang; Kota Bitung; Kota Pare-Pare; Kota Semarang; Kabupaten Lamongan ; dan Kota Solok.
Ketiga kategori penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada masing-masing peraih penghargaan.
Dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat, bahwa setiap dua tahun sekali akan diberikan penghargaan Swasti Saba bagi Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan dan mengikuti verifikasi Kabupaten/Kota Sehat. Penyelenggaraan verifikasi Kabupaten/Kota tahun 2019 telah dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2019 di 202 Kabupaten/Kota pada 29 Provinsi dan menghasilkan peraih pengharagaan sebagaimana disebutkan di atas. (Calvin G. Eben-Haezer)
