LDENPASAR – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menilai perundungan yang dialami Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang sudah sangat berlebihan. Budi mengungkapkan Aulia selama menjalani PPDS tidak hanya mengalami perundungan, tetapi juga pelecehan secara psikologis, seksual, hingga pemerasan yang berujung pada kematian.
“Perundungan ini sudah keterlaluan, ada kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, hingga permintaan uang,” ucap Menkes di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah, Denpasar, Bali, Senin (2/9/2024).
Situasi ini semakin diperburuk dengan meninggalnya ayah Aulia, Moh Fakhruri.
Menkes menyebut kasus perundungan Aulia menunjukkan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Diungkapkannya, perundungan di dalam kampus telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa evaluasi dan perbaikan dari pihak kampus.
Selama menjabat, Menkes Budi telah tiga kali meminta agar masalah perundungan di lingkungan kampus diselesaikan agar tidak mempengaruhi kesehatan mental calon dokter yang sedang menempuh pendidikan.
“Perundungan ini sudah terjadi selama puluhan tahun dan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, karena kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan. Ini sudah kali ketiga saya meminta agar perundungan dihilangkan,” kata Menkes Budi.
Menkes Budi menolak anggapan bahwa perundungan dapat membentuk dokter spesialis yang tangguh. Ia membandingkannya dengan pendidikan TNI-Polri dan pelatihan pilot yang berfokus pada latihan keras, bukan perundungan. Menurutnya, pandangan keliru seperti itu harus dihapuskan dari dunia pendidikan.
“Tidak benar bahwa perundungan digunakan sebagai alasan untuk menciptakan tenaga profesional yang tangguh,” tegas menkes.
Dipalak Puluhan Juta
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Denpasar dilaporkan, Kementerian Kesehatan menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada mahasiswi PPDS Anestesi Undip, dokter Aulia Risma Lestari.
“Permintaan uang ini berkisar antara Rp 20–Rp 40 juta per bulan,” ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/9/2024).
Syahril mengatakan, berdasarkan kesaksian, permintaan ini berlangsung sejak almarhumah masih di semester 1 pendidikan atau di sekitar Juli hingga November 2022.
Aulia Risma ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya dan juga menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik. Kebutuhan non-akademik itu meliputi membiayai penulis lepas untuk membuat naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya.
“Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu,” kata Syahril.
Syahril menyebut, bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses lebih lanjut.
“Investigasi terkait dugaan bullying saat ini masih berproses oleh Kemenkes bersama pihak kepolisian,” kata dia.
Terkait dengan penghentian sementara PPDS anastesi UNDIP berpraktik di RS Kariadi sejak 14 Agustus 2024, kata dia, Kemenkes mengambil kebijakan tersebut antara lain karena adanya dugaan upaya perintangan dari individu-individu tertentu terhadap proses investigasi oleh Kemenkes. (Ngurah)
