JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak tegas mafia di lingkungan pelabuhan. Diduga, banyak permainan kotor pada pelabuhan di Indonesia.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan dan polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK, Kamis (11/11).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ia menyampaikan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu, Pemerintah saat ini sedang membangun sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project. Di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” ungkap Luhut.
Menurut Luhut, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah banyak pihak-pihak yang bermain. Menurutnya, mafia tetap memaksa sistem untuk tidak efisien.
“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok,” ucap Luhut.
Hal ini yang diminta Luhut agar KPK, Kejaksaan maupun Polri mengusut dugaan praktik koruptif di pelabuhan. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah di pelabuhan.
“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Red), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” pungkas Luhut. (Calvin G. Eben-Haezer)
