JAKARTA – Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, gerakan publik menjadi satu-satunya upaya mengintervensi dan menginterupsi proses rekayasa sekaligus pembajakan Pemilu 2024 .
Saat ini, rakyat tidak memiliki kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi Pemilu, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang nantinya akan mengadili sengketa Pemilu.
“Jadi, hanya gerakan publik yang bisa mengintervensi dan menginterupsi proses rekayasa serta pembajakan kedaulatan rakyat yang kini berlangsung,” ujar Halili, Minggu (18/2/2024).
Kekecewaan rakyat terhadap rezim yang berkuasa saat ini sudah ada sejak lama. Sehingga, menjelang Pemilu 2024 para elemen kampus seperti mahasiswa dan guru besar melakukan gerakan moral mengkritisi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga menyatakan pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024) mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan capres Prabowo Subianto yang didampingi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka,” kata Halili yang juga Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis.
Penegakan HAM Semakin Suram
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Halili Hasan mengkhawatirkan penegakan HAM akan semakin suram ke depannya jika sampai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.
Sejak awal Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis pun menilai, Prabowo dan Gibran adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998.
Penculikan aktivis telah diakui dan membuat Prabowo dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998 silam.
“Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi,” ujarnya, Minggu (18/2/2024).
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu menerangkan, tidak ada kepentingan rakyat yang diwakili Gibran. Pasalnya, kepentingan utamanya adalah mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Joko Widodo.
Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa penegakan HAM lima tahun ke depan akan suram jika Prabowo presiden lantaran memiliki rekam jejak terduga pelanggar HAM. (Wen Warouw)
