JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan sejumlah cara untuk menambah pendapatan negara. Hal itu disampaikannya merespons berbagai masukan soal keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk melaksanakan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hashim menyebut, salah satu sumber tambahan kas negara adalah menagih pajak dari para pengusaha “nakal” yang menunggak pajak dalam jumlah besar.
Ia bilang, secara total ada Rp 300 triliun pajak yang belum dibayar oleh ratusan pengusaha perkebunan.
“Bapak-bapak, Ibu-ibu ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin ada yang saya sudah sebut, kmarin saya dengar sendiri, sudah ada Jaksa Agung sudah siap. Jaksa agung muda Sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal,” ujar Hashim dalam diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2024).
“Ada 300 lebih pengusaha nakal. Beberapa tidak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), 25 tidak punya NPWP Bapak-bapak, Ibu-ibu, 15 tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba ya, Tidak punya NPWP, tidak punya rekening bank di Indonesia,” jelasnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, ia menyebutkan, temuan itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan tunggakan pajak itu bisa dibayar dalam waktu dekat. Hanya saja pembayaran dilakukan bertahap.
“Nah ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan dalam waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp Rp 120 triliun lagi. Sehingga 300 triliun Itu masuk ke kas negara. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal . Itu satu,” papar Hashim.
Kemudian, Hashim juga mengungkap sumber penerimaan lain yang bisa menambah pemasukan negara. Yakni potensi hutan Indonesia untuk karbon kredit sebesar 577 juta ton dengan nilai minimal 10 Dollar AS per ton.
Menurut Hashim, nantinya potensi karbon kredit itu akan ditawarkan kepada dunia. Utamanya untuk negara-negara penghasil emisi tinggi.
“Kalau (Arab) Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat. Semua negara-negara penghasil emisi, berminat kita jual minimal 10 Dollar AS. Berarti apa? Berarti itu 5,8 miliar Dollar AS. Anggaran, saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono Wakil Menteri Keuangan. Dia sudah konfirmasi di APBN itu (karbon kredit) tidak dihitung, belum dihitung. Berarti apa? Kita bisa dapet tambahan (anggaran) Rp 90 triliun rupiah. Kurang lebih, dana baru,” jelasnya.
“Nah, ada berita baik lagi. Sedang dilakukan sekarang untuk tahun 2021, 2022, 2023, oleh UN Didukung oleh Bezos Foundation, Jeff Bezos Foundation dan Kementerian LHK, 600 juta ton lagi (potensi karbon kredit) kita bisa tawarkan dalam beberapa bulan lagi. Kita bisa dapat 6 miliar Dollar AS lagi,” tambah Hashim.
Sehingga, apabila dijumlahkan potensi pemasukan dari karbon kredit sebesar sekitar Rp 190 triliun. Kemudian, jika pemasukan dari karbon kredit dan penagihan pajak dari pengusaha nakal digabungkan, maka akan ada lebih dari Rp 400 triliun dana baru bagi APBN.
Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan, dalam waktu dekat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan sejumlah langkah untuk peningkatan penerimaan negara.
“Dari Pak Anggito Abimanyu Wakil Menteri Keuangan akan lakukan peningkatan dan langkah-langkah peningkatan penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa, yang pakai internet, dari kegiatan legal, semi legal dan ilegal kita akan dapet ratusan triliun lagi,” jelas Hashim.
“Kita sudah hitung bisa sampai Rp 300 triliun sampai Rp 600 triliun lagi. Setiap tahun, dan ini belum termasuk di APBN. Ini nanti akan dilakukan Akan dilaksanakan, akan ditindaklanjutkan. Saya sangat-sangat optimis. Kita ada dana. Bakal ada dana yang belum dihitung, yang akan masuk dan sudah real, kita bisa dapet untuk APBN kita,” lanjutnya.
Dengan demikian, kata Hashim, iya meyakini program makan bergizi gratis bisa dilakukan tanpa khawatir mengenai ketersediaan anggaran. Selain itu, program pengadaan perumahan sebanyak 15 juta unit dalam lima tahun juga bisa terlaksana. (Web Warouw)
