Kamis, 25 Juli 2024

BPJS Kesehatan: Antara Akal Sehat dan Nafsu Kekuasaan

Protes sebuah rumah sakit atas utang BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu. (Ist)

Persoalan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berlarut larut tak kunjung selesai malahan semakin ruwet membebani rakyat, pasien, rumah sakit dan dokter serta petugas kesehatan lainnya. Kali ini pandangan dokter Agung Sapta Adi, spesialis anastesi dari Gerakan Moral Dokter Indonesia Bersatu (DIB) dimuat Bergelora.com (Redaksi)

 

Oleh: dr. Agung Sapta Adi sp.An

CAPEK dan melelahkan bicara tentang BPJS Kesehatan (JKN), sudah terlalu sering momen-momen untuk memperbaiki  terlewati begitu saja. Masalah Defisit BPJS Kesehatan sepertinya masih jalan panjang tanpa kejelasan arah, profesi dokter hampir habis kesabarannya, kalau tidak ingat masalah JKN menyangkut keselamatan pasien mungkin sudah frustasi memikirkannya.

Mengapa negara tidak mampu menyehatkan rakyatnya ?

Masalah dan solusinya jelas, defisit disebabkan karena faktor hulu penetapan nilai fundamental premi yang tidak sesuai (mismatch) dengan nilai keekonomian. Hal  tersebut berdampak langsung pada  penentuan tarif kapitasi dan INA CBGs sebagai sistem tarif paket  berbasis resiko pada pelayanan kesehatan juga menjadi lebih rendah dari nilai keekonomian biaya pelayanan kesehatan yang seharusnya.  Dampak langsung terhadap penurunan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sudah pasti terjadi.  Premi yang rendah masih terbebani dengan iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang lebih rendah dari premi kelas III. Perhitungan PBI tidak ditetapkan berdasarkan perhitungan realistis tapi berdasarkan “maunya kami”. Pemerintah dan DPR masih belum menyadari penuh bahwa perintah amandemen ke-4 UUD 1945 mengharuskan perubahan kebijakan fiskal.  JKN seharusnya dinilai sebagai tanggung jawab negara bukan sekedar program asuransi nasional. JKN merupakan Asuransi publik dimana pada UU SJSN pasal 48 : Pemerintah Menjamin Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan. Iuran PBI BUKANLAH subsidi Pemerintah ke BPJS tetapi kewajiban Pemerintah. Besar iuran Pemerintah (lewat PBI) HANYA Rp 25 Trilyun untuk 92,4 juta rakyat termiskin jauh dibawah subsidi PLN dan Pertamina. Jika Pemerintah TIDAK MAU menaikkan iuran tentunya PEMERINTAH WAJIB MENANGGUNG SEMUA DEFISIT BPJS

Rendahnya Komitmen Politik dan Anggaran Pemerintah

Ungkapan Presiden Jokowi pada Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) tentang urusan pembayaran hutang BPJS Kesehatan ke RS sampai ke Presiden menjadi terasa aneh.  Ini kebangetan sebetulnya,”. “Kalau tahun depan masih diulang kebangetan”. Teguran terbuka kepada Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris “kebangetan” tidak mampu menyelesaikan permasalahan defisit hingga urusannya sampai presiden memang tidak salah karena mereka memang bawahan presiden secara langsung. Kucuran Rp 4,9 T dari APBN tidak akan berarti dibanding defisit lebih Rp 16 T apalagi bisa dipastikan akan terus berlanjut bilamana tidak ada solusi atas permasalahan mendasar.

 Jangan salahkan BPJS Kesehatan karena tugasnya cuma operator bukan regulator. Jangan salahkan Menkes atas ketidakmampuan mengendalikan defisit  karena toh sebenarnya BPJS Kesehatan langsung di bawah komando Presiden. Jangan salahkan juga Kementerian Keuangan kalau tidak menganggarkan dana talangan untuk JKN karena memang tidak ada perintah Presiden. Dan nantinya jangan salahkan rumah sakit dan dokter kalau tidak dapat memberikan pelayanan yang berkualitas karena sudah dari “sononya” kesemrawutan JKN terjadi. Jangan sampai dokter dan RS dituduh menelantarkan pasien karena dokter juga bingung bagaimana mengakali agar pasien dapat selamat dengan keuangan RS yang makin menipis akibat dihutangi BPJS Kesehatan. Kalau RS tidak bisa berinvestasi untuk pengembangan pelayanan kedokteran yang lebih baik harap maklum karena bisa bayar tagihan farmasi dan cicilan hutang bank sudah hebat.

JKN menderita penyakit kronis kurang dana. RS swasta dipaksa melaksanakan program negara dengan dana sangat sedikit disisi lain rakyat tahunya dapat menggunakan KIS (Kartu Indonesia Sehat) dengan kemanfaatan maksimal. Kontradiktif ini menyebabkan JKN KIS saat ini hanya sebatas program populis.

Banyak pihak menjadikan problem JKN ini menjadi bagian nafsu kekuasaan. Menkes tidak berani jujur atas kondisi JKN yang sebenarnya membahayakan kelangsungan hidup bangsa, BPJS Kesehatan pun malu-malu mengakui kesulitan mengelola keuangan. Alih-alih menyatakan tidak mampu malah justru membuat berbagai aturan akal-akalan agar defisit bisa ditekan walau sebenarnya melanggar kewenangan. Begitupula DPR dengan berbagai  rapat & sidang hanya menjadikan problem JKN sebatas komoditas politik. Tidak sedikit pula yang ikut-ikutan numpang tenar dengan bersikap dan berbicara kritis tentang JKN di publik. Akibatnya penyelesaian problem JKN sebatas retorika dan kompromi kekuasaan yang berkepanjangan. Tidak heran kalau kemudian nafsu kekuasaan mengalahkan akal sehat dalam penyelesaian problem JKN.

Kamis, 25 Oktober 2018 bertempat di Samarinda, Presiden akan membuka Muktamar IDI XXX. Semoga Presiden bisa memberikan pandangan terbaiknya tentang profesi dokter di tengah kesemrawutan JKN. Dan semoga IDI di usia 68 tahun pengabdian selalu setia berjuang mengutamakan profesionalisme  dan membela kepentingan rakyat.

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru