JAKARTA- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berharap vaksin COVID-19 buatan peneliti dalam negeri, yakni Vaksin Merah Putih maupun Vaksin Nusantara, bisa diproduksi dan digunakan di tahun depan.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penanganan Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, produksi dalam negeri ini dilakukan karena pemerintah tak ingin bergantung pada produsen luar negeri.
“Untuk Vaksin Merah Putih atau pun Vaksin Nusantara yang merupakan produksi dalam negeri, saat ini sebagian besar masih dalam uji klinis. Diharapkan 2022 ini sudah bisa produksi dan bisa digunakan untuk program vaksinasi COVID-19,” ujar Nadia dalam webinar Spectaxcular 2021, Senin (22/3).
Untuk saat ini, pemerintah telah mengamankan kebutuhan vaksin untuk 181 juta penduduk Tanah Air. Vaksinnya pun berasal dari berbagai produsen asing, di antaranya Sinovac dari China, AstraZaneca dari Inggris, hingga Pfizer dari AS.
Nadia menjelaskan, saat ini jumlah masyarakat yang telah mendapatkan vaksin pertama sebanyak 5,7 juta orang. Sedangkan yang telah lengkap mendapatkan vaksin corona hingga dosis kedua sebanyak 2,4 juta orang.
“Kita bangga, karena kalau dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia negara dengan nomor 8 terbanyak yang berkomitmen memberikan vaksin untuk masyarakat. Kita tidak tertinggal,” jelasnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa mengatakan, saat ini total anggaran vaksin corona mencapai Rp 58,18 triliun. Anggaran ini meliputi pembelian vaksin, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi.
Untuk tahun depan, Kunta menjelaskan, pemerintah kemungkinan masih akan melakukan program vaksinasi. Namun, ia tak merinci berapa yang akan dianggarkan pemerintah.
“Meskipun nanti mungkin di tahun 2022 kita juga perlu ada vaksinasi lagi, tapi secure dengan total dana Rp 58,18 triliun. Dana tadi dibiayai oleh pajak kita,” tambahnya.
Soal vaksin Nusantara gagasan eks Menkes Terawan Agus Putranto, para peneliti mesti melengkapi sejumlah persyaratan dari BPOM sebelum lanjut ke uji klinis II. Beberapa di antaranya adalah memperbaiki standar produksi hingga mencantumkan data efikasi dan imunogenisitas secara lengkap.
Tim peneliti dari RSUD Kariadi sebagai pun telah meminta penelitian dihentikan sementara. Guna melengkapi dan memperbaiki penelitian seperti disampaikan BPOM. (Calvin G. Eben-Haezer)
