PALU- Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar segera mensosialisasikan konsep dan konstruksi bangunan ramah terhadap gempa khususnya bagi bangunan rumah warga.
Sosialisasi konsep desain ini sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya merekonstruksi wilayah Sulawesi Tengah terutama di wilayah yang terpapar langsung bencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018.
“Bencana gempa, tsunami dan likuifaksi tersebut jadi pelajaran berharga bagi semuapihak. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua informasi dan hasil riset yang dulunya hanya sekadar dijadikan bahan informasi bagi pemerintah, kini sudah jadi fakta,” sebut Masykur kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (19/10).
Pasca tanggap darurat, di masa rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan implementasi secara merata ke warga sampai ke pelosok daerah mengenai konstruksi bangunan yang tidak lagi dibuat suka-suka.
“Ini penting baik untuk bangunan fasilitas publik maupun bangunan hunian milik warga, termasuk lokasi aman untuk bangun rumah,” kata Masykur.
Menurutnya saat ini tugas pemerintah daerah tidak hanya sebatas mendata berapa rumah warga yang rusak akibat bencana. Sebagaimana tercatat saat Ini, akibat gempa sebanyak 68.451 rumah warga rusak di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi dan 400-an lebih bangunan milik negara dan fasilitas rumah ibadah yang hancur, kata Masykur.
“Tidak cukup sampai di kerja pendataan dan maping wilayah layak aman hunian. Tetapi yang juga urgen dilakukan adalah segera desain dan konstruksi bangunan yang tahan terhadap gempa. Jadi tidak hanya sampai pada soal pemberian izin IMB dan sebagainya sembari berharap pendapatan asli daerah (PAD) dari sana,” tegasnya.
Kata Masykur, saat ini menjadi momentum yang pas bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah memulai melakukan perubahan paradigma model pembangunan yang terintegrasi dalam sistem mitigasi bencana. (Lia Somba)
