JAKARTA – Pengembangan infrastruktur digital, terutama di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Untuk pengembangan ini, diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 20 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 313 triliun (asumsi kurs Rp 15.690 per dollar AS) dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Hal itu sebagaimana ditunjukkan dari hasil laporan yang dibuat AC Ventures, bekerja sama dengan Boston Consulting Group (BCG), dan unit desain serta teknologi BCG X, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), yakni laporan “Harnessing the Power of (Gen)AI in Indonesian Financial Services”.
Pendiri AC Ventures Pandu Sjahrir mengatakan, infrastruktur yang memadai akan memungkinkan AI berkembang pesat di Indonesia.
Hal ini pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menarik lebih banyak investor ke Tanah Air.
“Salah satu rekomendasi dari Kadin adalah mempermudah investasi di bidang-bidang yang berkaitan dengan infrastruktur digital,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Pandu yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology Kadin Indonesia bilang, investasi mencapai lebih dari Rp 300 triliun itu diperlukan untuk kebutuhan kapasitas data center. Pasalnya, data center dengan kebutuhan khusus untuk AI mencapai setara dengan 8 juta hingga 10 juta megawatt.
“Maka dari itu, kita harus bisa menarik lebih banyak lagi investasi di Indonesia, dan pembangunan infrastruktur digital ini menjadi satu langkah untuk bisa mencapai angka 8 persen (pertumbuhan ekonomi) tadi,” tuturnya.
Dengan pemerintahan yang akan datang berencana membangun Kedaulatan Digital (Sovereign AI), Pandu menambah, ada dorongan untuk memperbaiki kerangka regulasi dan mempercepat investasi dalam infrastruktur lokal untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif, atau biasa disebut GenAI.
“AI dan GenAI memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dengan mentransformasikan tidak hanya sektor swasta, tetapi juga perusahaan milik negara dan lembaga pemerintah,” ujarnya.
Menurut Pandu, implementasi yang efektif memerlukan pusat data yang berkelanjutan yang didukung oleh energi terbarukan, undang-undang privasi yang ketat, dan kemitraan publik-swasta yang kuat.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, untuk mendukung kebutuhan tersebut, laporan yang dirilis AC Ventures bersama pihak lain memberikan panduan strategis untuk sektor swasta dan publik, sambil menekankan pentingnya keamanan siber untuk melindungi aset data nasional.
“Laporan ini juga menjadi bahan masukan untuk White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029 yang tengah disusun oleh Kadin Indonesia,” ucapnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
