JAKARTA- Kebijakan penundaan aktivasi kartu BPJS Keseahtan selama 14 hari menjadi ladang petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memungut biaya dari peserta baru BPJS Kesehatan. Modusnya dengan memakai jasa calo untuk mengumpulkan masyarakat yang mau membuat kartu BPJS. Hal ini disampaikan oleh Bujang Effendi, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Tangerang kepada Bergelora.com di tengah aksi 500 relawan DKR sejabodetabek di Kantor BPJS Pusat, Kamis (29/10).
“Mereka minta Rp 2-3 juta. Kalau mereka tahu pasien darurat maka ditembak Rp 5 juta untuk mengurs dan mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan dalam sehari. Pasti ada orang dalam yang membuatkan dan mengaktifkan. Kami punya rekamannya lengkap, sebagai bukti,” ujarnya.
Direktur BPJS Kesehatan menolak menemui DKR dan menugaskan kepala humas Irfan untuk menemui Ketua DKR Jabodebek, Roy Pangharapan bersama Ketua DKR Banten Putra Bani Argo beserta delegasi.
“Kami meminta agar BPJS segera menghapus tenggang aktivasi kartu BPJS baru setalah 14 hari. Kami juga menuntut mempermudah aktivasi bagi peserta BPJS Bayi,” demikian Ketua DKR Banten Putra Bani Argo menjelaskan pada Bergelora.com.
Roy Pangharapan meminta agar setiap kali rumah sakit menolak pasien karena penuh, maka petugas BPJS lah yang bertugas mencarikan rumah sakit rujukan lainnya.
“Kami juga menyampaikan agar semua fasilitas kesehatan puskesmas agar terbuka menerima pasien 24 jam. Selama ini jam 2 siang, puskesmas sudah tutup,” ujarnya.
Bujang Effendi kepada Bergelora.com juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Tangerang serta Tangerang Selatan masih memberlakukan Jamkesda. Kota Tangerang dengan kartu Multi Guna.
“Cukup dengan KTP dan KK, rakyat sakit ditanggung pemda setempat. Tapi masyarakat kemakan janji BPJS dan mendaftar jadi sasaran pemerasan oknum-oknum BPJS,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pada 1 Desember 2015 pemerintah kota Tangerang harus menanggung Rp 418 Milyar untuk seluruh rakyat Kota Tangerang yang akan dijalankan oleh BPJS.
“Jadi rakyat tidak perlu bayar iuran lagi. Kalau sakit tidak bayar lagi karena sudah ditanggung pemerintah kota,” jelasnya. (Web Warouw)
