Pengejawantahan konstitusionalisme ini harus menjadi pathline tegas bagi pengelola BPI Danantara dengan berbagai program yang telah di canangkan untuk segera dijalankan berbasis pengetahuan, pengalaman dan benchmark tata Kelola yang berstandar internasional
Oleh: Arief Poryuono, SE., M. Kom *
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan. pengelolaan yang benar dan tepat terhadap aset negara akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang. Danantara merupakan bentuk dana kedaulatan negara di mana kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan tepat ,benar dan transparan.
Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi kekuatan dan kedaulatan untuk masa depan generasi Indonesia di masa mendatang Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar.
Pengelolaan dana ataupun asset negara selama ini sering menjadi bancaan dan sumber mega korupsi dan tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita mengalir entah kemana setelah 81 tahun kita merdeka. Kehadiran Danantara yang dalam 18 bulan pertama telah berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN. hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan sehingga mendorong kinerja skala ekonomi bagi rakyat Indonesia.
Hingga Akhir 31 Juli ini Danantara sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 entitas usaha berkurang 250 BUMN. Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN dapat berkurang signifikan hingga maksimal 350 BUMN pada akhir 2026.
Merupakan langkah awal dalam melakukan konsolidasi sejatinya tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga menghasilkan penghematan besar dan pemasukan bagi negara. bahwa konsolidasi 250 BUMN menghemat dan menyelamatkan biaya rutin atau overhead sebesar Rp 50 triliun lebih.
Diperkirakan nilai penghematan tersebut masih dapat terus meningkat seiring berlanjutnya proses reorganization dan konsolidasi BUMN. Namun demikian kebijakan tersebut bukan hanya sekedar mengurangi jumlah BUMN tetapi bagaimana menjadi BUMN sebagai sumber pendapatan yang utama untuk memperkuat dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Politik Moral dan Etis untuk membangun tata kelola aset negara berupa BUMN yang lebih modern, efisien, produktif dan memberikan keuntungan. diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat daya saing nasional dan Internasional sekaligus menjadi warisan ekonomi bagi generasi Indonesia di masa depan.
Secara kontektuals kondisi terkini negara tercinta kita, maka Kita mulai dari belajar dari sejarah Belanda pada saat bokek dan tidak punya uang karena berbagai macam perang dan korupsi menguras kas Belanda sampai jebol.
Belanda gak punya duit dan harus memutar otak supaya punya penghasilan yang banyak lagi. Akhirnya terwujud program tanam paksa atau cultuur stelsel yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal van Den Bosch. Intinya, saat itu masyarakat Hindia dipaksa untuk menanam berbagai komoditas yang akan diekspor. Sehingga semua keuntungannya buat Belanda.
Berkat tanam paksa ini, Belanda berhasil mengumpulkan uang sebanyak 187 juta gulden saat itu. Sementara banyak petani Hindia yang saat itu ditemukan meninggal karena sangat keletihan dan kelaparan akibat menjalankan program tanam paksa ini.
Pada akhirnya Conrad Theodor van Deventer, seorang politisi dan ahli hukum Belanda. menulis pemikirannya, salah satunya lewat tulisan berjudul “Een Ereschuld” atau Hutang Kehormatan yang dimuat di harian De Gids tahun 1899.
Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan.
Sejarah ini bisa menjadi dasar dimana setelah 81 tahun Indonesia merdeka namun rakyat masih miskin dan negara Indonesia masih dibawah kemajuan ekonomi negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia yang berhasil mengelola BUMN mereka yaitu Temasek holding Singapore dan Khazanah Nasional Bhd.
Model sovereign wealth fund (SWF) dari Singapore Malaysia ini, Sebagai contoh SWF terbesar di dunia, yang menjadi mesin ekonomi yang sangat efektif memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat mereka.
Kita sudahi bagaimana tata Kelola dana dan asset negara yang ada di BUMN selama ini yang hanya menjadi bagi bagi zirah kekuasaan dan nadi ekonomi negara yang ada di BUMN selalu disedot dikuras oleh para elit tanpa mempedulikan kondisi rakyat semesta negri ini.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu tugas Politik Etik untuk menjadi salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan. pengelolaan yang benar dan tepat terhadap aset negara akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang.
Danantara merupakan bentuk dana kedaulatan negara di mana kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan tepat benar dan transparan.
Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi kekuatan dan kedaulatan untuk masa depan generasi Indonesia di masa mendatang Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering menjadi bancaan dan sumber mega korupsi dan tidak bisa kita pantau.
Sering kita tidak mengerti kekayaan kita mengalir kemana selama ini, setelah 81 tahun kita Merdeka. Danantara yang dalam 18 bulan pertama telah berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN. hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan.
Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat daya saing nasional dan Internasional sekaligus menjadi warisan ekonomi bagi generasi Indonesia di masa depan.
Pengalaman Politik Etis Belanda
Politik etis memberikan kontribusi besar dalam pembebasan suatu bangsa dari imperialism dan kolonialisme. Politik etis seperti pisau bermata dua dan secara tak langsung memberi keuntungan bagi pribumi.
Secara empiris hubungan timbal balik antara pendidikan dan nasionalisme dapat terlihat dalam satu episode perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20 ketika Belanda menjalankan politik etis, politik balas budi.
Politik etis atau balas budi yang disuguhkan Belanda waktu itu, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti Hollandsche-Inlandsche School (HIS), sekolah Belanda untuk bumiputera, Meer Uitgebred Lager Onderwijs (MULO) dan School tot Opleiding Van Indische Arisen (STOVIA).
“Dari sekolah inilah, muncul kesadaran pada peserta didik akan nilai-nilai kebangsaan. Para peserta didik menyadari akan kondisi penderitaan bangsanya sebagai akibat penjajahan Belanda,” seperti diungkap Heni Lestari ketika mempertahankan disertasinya bertajuk “Pendidikan Agama dan Nasionalisme (Studi pada Sekolah Islam Terpadu di Jakarta)” dalam ujian Doktoral yang digelar di Ruang Auditorium SPS, pada Kamis, 14 Desember 2017.
Di hadapan para penguji Prof. Dr. Husni Rahim; Prof. Dr. Zulkifli, MA; Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag; dan Prof. Dr. Masykuri Abdillah. Sedangkan selaku Promotor adalah Prof. Dr. Dede Rosyada, MA dan Prof. Dr. Abuddin Nata, Heni berhasil meraih prestasi Sangat Memuaskan dengan IPK 3,48.
Heni menjelaskan lebih jauh, bahwa politik etis merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kolonial Belanda terhadap pribumi, rakyat Indonesia, yang mengalami penderitaan luar biasa akibat politik tanam paksa kolonial Belanda.
“Politik etis ini dipelopori Pieter Brooshooft dan C Th Van de Venter, yang membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi,” tegas Heni menjawab pertanyaan Prof Dr Dede Rosyada.
Menurut pandangannya dalam konteks Indonesia dan negara-negara Islam saat itu, membangun nasionalisme melalui kesadaran intelektual dan kembali kepada nilai-nlai agama, merupakan pandangan yang menguatkan bahwa cinta tanah air, merupakan semangat utama nasionalisme.
“Semangat nasionalisme tak sekadar perjuangan fisik dengan memangul senjata. Tapi aura nasionalisme juga dengan menanamkan nilai-nilai luhur yang bersifat educative, seperti kesdaran akan penderitaan bangsanya,” tegas Heni.
Dari dasar akademis tersebut, maka perspektif BPI Danantara harus menjadi jawaban kepada rakyat oleh negara/pemerintah dalam memberikan kembali politik etis balas budi dengan mendorong skala ekonomi di level bawah rakyat sehingga terwujudnya amanah konstitusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Tugas Konstitusi
Pengejawantahan konstitusionalisme ini harus menjadi pathline tegas bagi pengelola BPI Danantara dengan berbagai program yang telah di canangkan untuk segera dijalankan berbasis pengetahuan, pengalaman dan benchmark tata Kelola yang berstandar internasional.
Maka langkah BPI Danantara dalam menjalankan tugas konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus didukung penuh oleh seluruh alat negara mulai dari presiden sebagai panglima tertinggi pemerintahan dan para penegak hukum mulai dari POLRI, KEJAKSAAN dan KPK.
Sehingga model-model pengembangan skala ekonomi dari Danantara lewat BUMN BUMN mendapatkan kepercayaan penuh dari para stake holder yang terlibat terutama dalam pemberantasan korupsi di BUMN yang selama ini terkesan jamak lumrah sehingga merobek menggerogoti struktur konstruksi ekonomi rakyat secara menyeluruh.
———-
*Penulis Arief Poryuono, SE, M.Kom, Komisaris PT Pelindo (Persero)
