JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut Retno, hal itu kemungkinan bisa terjadi apabila Israel memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara.
“Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel,” ujar Retno dalam acara “Sapa Indonesia Malam” sebagaimana dilansir YouTube KompasTV, Sabtu (13/4/2024).
“Dan saya sampaikan kita tidak menutup diri. Tetapi ada syaratnya, (yakni) kalau two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel,” katanya.
Maka, menurutnya, di titik itulah Indonesia siap melakukan normalisasi dengan Israel. Akan tetapi, jika tak ada solusi kedua negara dan tak ada pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina, Retno menegaskan, Indonesia belum saatnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Tetapi in the absence of two state solutions, in the absesnce of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan alasan mengapa Indonesia terus memperjuangkan keadilan terhadap Palestina di dunia internasional.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ia menekankan soal menjaga keadilan dan melindungi hak asasi masyarakat Palestina yang sama sekali tidak dihormati oleh Israel. Selain itu, ada persoalan kemanusiaan yang harus diprioritaskan.
“Dalam situasi apa pun masalah kemanusiaan harus diletakkan di prioritas nomor satu. Karena sekali lagi, kalau kita tidak meletakkan masalah kemanusiaan di prioritas nomor satu, maka saya rasa kebijakan-kebijakan kita dapat dengan mudah menjadi keluar dari rel,” tambahnya.
Keanggota OECD
Sebelumnya dilaporkan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menepis isu bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel demi keanggotaan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).
“Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” sebut juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).
“Terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini, posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution,” tambah dia.
Ia menegaskan, Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina.
Berkaitan dengan OECD, Iqbal menegaskan, proses keanggotaan Indonesia dipastikan memakan waktu cukup panjang. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan Indonesia dalam roadmap menuju keanggotaan OECD yang rencananya mulai diadopsi pada Mei 2024.
“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda,” kata Iqbal.
“Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu tiga tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari lima tahun,” lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, Israel dan Indonesia dilaporkan situs berita Ynet telah mengadakan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan antara kedua negara selama tiga bulan terakhir. Namun, laporan yang tidak bersumber tersebut mengatakan bahwa sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan dengan Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi Indonesia untuk bergabung dengan OECD, organisasi ekonomi yang saat ini mencakup 38 negara dengan perekonomian terkemuka di dunia.
Dikutip dari The Times of Israel pada Kamis (11/4/2024), laporan tersebut mengatakan, OECD juga terlibat dalam pembicaraan tersebut. Baca juga: Media Israel Klaim Indonesia Setuju Menormalisasi Hubungan Diplomatik demi OECD Seorang pejabat Israel kemudian mengonfirmasi laporan tersebut kepada Times of Israel. Israel dilaporkan telah berupaya untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia, bersama dengan Arab Saudi dan negara-negara lain.
Namun, upaya itu telah dilakukan sebelum Israel perang dengan Hamas pecah pada 7 Oktober, yang sebagian besar membuat langkah tersebut kemudian terhenti. Akan tetapi, pada hari Selasa, sebuah pesawat Indonesia mengambil bagian dalam penerjunan bantuan ke Gaza, yang menandai pertama kalinya sebuah pesawat Indonesia terbang melalui wilayah udara Israel.
Selain Times of Israel dan Ynet, media Israel lain yakni Yedioth Ahronoth juga memberitakan kabar mengenai kesepakatan Israel dan Indonesia tersebut.(Web Warouw)
