BANDAR LAMPUNG – Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya tidak mendiamkan fitnah atas dirinya terkait dengan pembubaran Petral (Pertamina Energy Trading Limited), anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam trading migas. Seharusnya SBY segera lapor ke Polisi. Demikian Juru Bicara Jaringan ’98 Lampung Ricky Tamba, kepada Bergelora.com, Jumat (22/5), menyikapi perseteruan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri ESDM Sudirman Said.
Ricky berharap polemik tersebut dihentikan, dan SBY mengambil tindakan hukum, bila tuduhan saat menjabat Presiden RI keenam (6) seakan-akan SBY tidak setuju pembubaran Petral dan penataan sektor migas, adalah fitnah.
“NKRI negara hukum. Kalau SBY merasa difitnah, perkarakan saja Sudirman Said. Kan bisa bikin laporan pidana ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Bila tidak, persepsi publik bisa berbalik memojokkan SBY. Jangan cuma cuap-cuap di akun twitter dengan jutaan followers. Biar clear,” saran dia.
Di sisi lain, lanjutnya, Sudirman Said harus buktikan serius membenahi masalah migas Indonesia, jangan hanya kambinghitamkan rezim SBY, dan peralihan Petral ke ISC Pertamina tidak menjadi bahan bancakan baru seperti pesimisme sebagian kalangan.
“Polemik pembubaran Petral masalah serius, karena migas itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak,” ujarnya.
Sebelumnya Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan sangat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan dirinya, ketika menjadi Presiden. Sudirman Said, melalui lewat sebuah media mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY.
“Saya harap Pak Menteri ESDM melakukan klarifikasi apa yg dimaksud, karena justru saya ingin penyimpangan apapun diberantas. Saya bahkan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apapun,” jelas SBY lewat akun twitternya Senin (18/5) lalu
SBY menjelaskan bahwa tidak pernah ada usulan pembubaran Petral yang masuk pada dirinya selama berkuasa.
“Tidak ada yg mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius. Saya tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya,” ujarnya
SBY juga sudah mengecek apakah pernah ada usulan pembubaran Petral yang masuk pada mantan menteri-menterinya.
“Hari ini saya berbicara dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan 5 mantan Menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. Berita ini saya pandang sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Saya masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan,” jelasnya.
SBY juga menegaskan bahwa selama jadi Presiden, dirinya tidak pernah mengintervensi BUMN manapun. Termasuk urusan tender dan bisnisnya.
“Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri ESDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain,” tegasnya. (Ernesto A. Goevara)
