JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo diminta mengalokasikan dana penghematan Migas setelah pembubaran Petral (Pertamina Energy Trading Limited) untuk membebaskan biaya kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Agar seluruh rakyat termasuk buruh, PNS, prajurit TNI dan Polri, serta rakyat miskin tidak perlu lagi dibebeni dengan iuran Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dan co-sharing yang dibebankan pada pasien yang berobat. untuHal ini ditegaskan oleh Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tutut Herlina kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (19/5).
“Sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak perlu repot-repot lagi mengurus rakyat yang ditolak di rumah sakit karena BPJS tidak menanggung semua biaya pelayanan kesehatan pasien,” ujarnya.
Menurutnya setiap hari keluhan masyarakat terhadap BPJS semakin bertambah di setiap pengurus tingkatan kota dan kabupaten DKR di seluruh Indonesia. Sebelum diberlakukannya BPJS, rata-rata masuk 5 laporan pasien setiap hari dan bisa ditangani, kalau sekarang menjadi 15 laporan pasien setiap hari dan tidak bisa ditangani semua.
“BPJS mengeluh terus kekurangan dana. Kami usulkan agar dana penghematan dari PT Petral itu jangan masuk ke BPJS tapi lewat departemen keuangan dibayarkan langsung ke rumah-rumah sakit sesuai tagihan yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
DKR menurutnya keberatan kalau dana penghematan tersebut diserahkan ke BPJS karena sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS, semua dana yang masuk ke BPJS akan diprioritaskan untuk bisnis diberbagai usaha ekonomi, bukan untuk Jaminan Kesehatan.
“Dana sebesar apapun yang masuk ke BPJS tidak akan pernah cukup karena pasti diprioritaskan untuk diputar dalam bisnis investasi. Bukan untuk membiayai kesehatan rakyat. Itu perintah undang-undang yang mereka bikin,” jelasnya.
Soal Keberanian
Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Petral (Pertamina Energy Trading Limited) pada Rabu (13/5), Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari.
“Transaksi (impor minyak) yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per hari. Setelah pembubaran (Petral), Pertamina menghemat 22 juta dollar Amerika (setara Rp 250 miliar),” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Jakarta, Minggu (17/5).
Dia mengatakan, pembubaran Petral bukanlah hal yang sulit karena yang dibutuhkan pemerintah adalah keberanian dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih.
“Ini suatu yang sederhana hanya soal keberanian memberantas yang mau menyogok. Bukan enggak boleh jualan, hanya saja harus mengikuti tata kelola yang berlaku,” kata Sudirman.
Meskipun banyak pihak yang tidak setuju dengan pembubaran Petral, Sudirman tidak takut jika kebijakan tersebut mengancam jabatannya.
“Mandat saya pertama menertibkan Kementerian ESDM, orang-orang yang melawan dan bikin repot adalah orang-orang yang tidak mau ESDM tertib. Perkara menteri diganti penertiban ESDM harus tetap jalan,” kata Sudirman. (Web Warouw)
