BANDUNG- Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Provinsi Jawa Barat, membantah merencanakan aksi demonstrasi di kantor gubernuran pada Rabu (8/4) lalu. Sebetulnya agenda tersebut telah berupa audiensi bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Provinsi Jawa Barat.
“Namun terjadi pembatalan sepihak dari pihak kantor gubernur karena dilarang pihak Dinas Kesehatan Provinsi, agar bidan PTT tidak diperbolehkan menghadiri acara tersebut,” demikian Ketua Forum Bidan PTT Se-Indonesia, Lilik Dian Ekasari menjelaskan kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (10/4)
Audiensi sudah dipersiapkan jauh hari bersama pihak kantor gubernuran.
Kepanitiaan sudah mengirimkan undangan kepada kepala-kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupapten se Jawa Barat.
“Sayangnya acara tersebut terganggu tersebab ulah oknum dinas kesehatan propinsi Jabar yang menyebarkan isu akan ada unjuk rasa para bidan PTT ke kantor gubernuran,” jelasnya.
Maksud dan tujuan beraudiensi dengan pemerintahan Jawa Barat adalah menyampaikan langkah perjuangan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia. Pada 31 Maret 2015 lalu Forum Bidan Desa telah menemui Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan setelah bertemu dengan Wantimpres pada 18 Februari 2015. Hal ini dilakukan setelah gagal menemukan jalan keluar di Kementerian Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN dan RB.
“Dalam waktu dekat Forum Bidan Desa sedang mempersiapkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuke mencari penyelesaian dalam masalah bidan PTT. Sebanyak 13 ribu bidan desa PTT (Pusat) dengan dukungan 50 surat rekomendasi kepala daerah disampaikan kepada Kepala Staf Presiden, Luhut Binsar Panjaitan, Jelasnya.
Akhirnya Rabu (8/4) siang seluruh peserta audiensi juga ditemui Asisten Daerah (Asda) III Pemda Jawa Barat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar. Asda III akan menyampaikan secara khusus pesan agar Forum Bidan mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Barat.
Jadi PNS
Sebanyak 42.000 bidan PTT (pegawai tidak tetap) angkatan 2005-2012 menuntut pemerintah untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para bidan desa itu menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 7/2013 yang menyebutkan para bidan PTT, bisa perpanjang tetapi masa kerja dinolkan.
Sebelum ada Permenkes itu, para bidan otomatis diangkat. Pengangkatan terakhir dilakukan pada 60 ribu bidan dari seluruh Indonesia oleh Menkes Siti Fadilah tahun 2004. Setelah itu sampai saat ini, belum ada pengangkatan PNS lagi.
Para bidan PTT yang ditugaskan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan-red) sudah bekerja mengabdi selama 9 tahun seharusnya mendapatkan kepastian kerja dari pemerintah pusat.
Bidan adalah petugas kesehatan yang terdepan dalam melayani masyarakat dalam memastikan kesehatan ibu dan anak di tingkatan desa-desa. Pada tahun 2012, angka kematian bayi pada 1.000 kelahiran hidup sebanyak 40 orang bayi. Target Milllenium Development Goal’s (MDGs) pada tahun 2015 adalah menurunkan menjadi 32 orang bayi. Sementara angka kematian ibu pada 100.000 kelahiran hidup sebanyak 259 orang. Target Milllenium Development Goal’s (MDGs) pada tahun 2015 adalah menurunkan menjadi 102 orang ibu. (Eka Pangulimara H)
