JAKARTA- Kedua kubu dalam Partai Golongan Karya (Golkar) yang sedang berkonflik diminta sama-sama menahan diri menunggu hasil perundingan islah partai berlambang beringin ini. Apabila perundingan gagal diharapkan jalur hukum bisa menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta Rabu (24/12).
“Mulai saat ini, tidak ada lagi politik burung onta, burung Garuda, Golkar hitam atau Golkar Putih.Kami setuju, semua pihak harus menahan diri untku tidak berkomentar yang dapat mengganggu proses perundingan,” tegasnya.
Semua pihak diminta untuk sama-sama menghormati perundingan menuju islah yang sedang berlangsung.
“Kami sendiri akan puasa bicara untuk menghormati para juru runding yang tengah bernegosiasi guna mencapai islah,” katanya.
Ia berharap pada bulan Januari, paling lama Februari tahun depan Golkar sudah bersatu kembali tanpa ada hambatan.
“Dengan demikian, dorongan untuk Munas rekonsilasi tidak diperlukan lagi,” jelasnya.
Namun menurut bambag Soesatyo, apabila perundingan deadlock atau menemui jalan buntu, jalan terbaik yang dimungkin untuk ditempuh adalah pengadilan.
“Agar ada kepastian hukum bagi masa depan Partai Golkar dan dipatuhi oleh kader dan anggota seluruh Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan dalam jalur hukum, jika pengadilan memenangkan kubu Munas Bali, maka kubu Ancol Jakarta harus patuh dan tunduk serta ikut Kubu Munas Bali.
“Begitu juga sebaliknya. Jika Kubu Ancol Jakarta yang dimenangkan, maka kubu Bali yang harus ikut,” jelasnya.
Sehingga menurutnya para kader di tataran akar rumput tidak dibingungkan dengan pilihan ‘siapa ikut kemana’. (Enrico N. Abdielli)
