“Agresi terhadap Venezuela terjadi dalam konteks yang lebih luas dari itikad buruk global dari pemerintah AS dan sekutunya dalam serangan mereka terhadap tatanan internasional baru”
Oleh: Stephen Sefton *
PENCULIKAN kriminal terhadap Presiden Nicolás Maduro Moros dan Pejuang Pertama Cilia Flores terjadi pada peringatan pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani atas perintah Donald Trump pada tahun 2020. Dengan setiap kejahatan yang mereka lakukan, pemerintah AS dan kaki tangannya di Eropa membuktikan bahwa mereka tidak layak untuk diajak bernegosiasi atau diulurkan tangan perdamaian. Serangan terhadap Venezuela menunjukkan dengan cara yang paling keras kejahatan dan kepalsuan sistem pemerintahan AS. Fakta bahwa satu atau lebih tokoh politik dari kelas penguasa AS menjadi presiden negara tersebut tidak mengubah esensi fasisnya yang menjijikkan. Semua pemerintah AS mempromosikan militerisme kriminal sebagai kebijakan luar negeri sementara di dalam negeri memprioritaskan kekayaan korporasi di atas aspirasi sah rakyatnya.
Masalah mendasar bagi mayoritas dunia adalah keuntungan besar yang dinikmati oleh kelompok kriminal Barat dibandingkan dengan sebagian besar pemerintah dunia yang mematuhi hukum internasional, dengan tulus mempromosikan perdamaian, dan berupaya menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Praktik konsisten pemerintah kriminal Barat, selama beberapa dekade, adalah berpura-pura bersedia berdialog hanya untuk mendapatkan ruang, waktu, dan kesempatan untuk melakukan agresi barbar lainnya. Cara beroperasi ini telah jelas sejak berakhirnya Perang Dingin dan perang di bekas Yugoslavia. Kemudian, hal itu disempurnakan melalui penipuan Perjanjian Minsk tentang Ukraina dan sekali lagi selama negosiasi dengan Iran sebelum serangan Zionis dan AS pada Juni tahun lalu. Sekarang, sementara Presiden Maduro mengandalkan dialog, AS telah menyerang Venezuela untuk menculik dia dan istrinya, Cilia.
Agresi terhadap Venezuela terjadi dalam konteks yang lebih luas dari itikad buruk global dari pemerintah AS dan sekutunya dalam serangan mereka terhadap tatanan internasional baru. Pernyataan bahwa pemerintahan Donald Trump berupaya mencapai perdamaian di Ukraina dan menjauh dari Eropa untuk memfokuskan perhatiannya pada Asia dan Amerika Latin adalah salah. Kini CIA secara terbuka mengakui bahwa mereka mendukung serangan pesawat tak berawak teroris terhadap penduduk sipil dan infrastruktur di Rusia. Pasukan AS mendukung serangan teroris di Ukraina dengan informasi intelijen dan satelit untuk penargetan. Dengan persetujuan pemerintah mereka, perusahaan-perusahaan AS terus menjual sejumlah besar persenjataan ke negara-negara perantara Eropa dengan tujuan eksplisit untuk dikirim ke Ukraina.
Wakil Menteri Pertahanan Polandia, Cezary Tomczyk , baru-baru ini mengumumkan bahwa pemerintah AS akan menginvestasikan US$500 juta untuk pengembangan infrastruktur di pangkalan militer AS di negara tersebut. Ini merupakan bagian dari rencana modernisasi pangkalan militer tersebut hingga tahun 2035 dengan investasi tandingan dari pemerintah Polandia sebesar US$250 juta per tahun. Jadi, tidak ada niat dari pihak AS untuk meninggalkan sikap militer agresifnya di Eropa terhadap Rusia maupun penempatan senjata nuklirnya di sana. Mereka hanya akan menuntut agar rakyat Eropa menanggung biaya kehadiran militer AS. Selain itu, pengangkatan simpatisan Nazi Kyrylo Budanov sebagai wakil presiden de facto Volodymyr Zelensky di Ukraina baru-baru ini menandai semakin dalamnya perang kotor melawan Rusia karena Budanov adalah aset CIA yang diakui dengan karier militer di pasukan khusus.
Tidak ada batas bagi kebohongan dan kemunafikan kelas penguasa AS dan sekutu-sekutu Eropanya dalam upaya mereka untuk membalikkan perkembangan dunia multipolar. Mereka berbohong kepada rakyat mereka dan berbohong kepada mitra internasional mereka sedemikian rupa sehingga mustahil untuk mempercayai bahkan perjanjian dan kesepakatan formal yang paling khidmat sekalipun. Bahkan, selama bertahun-tahun pemerintah AS telah memastikan berakhirnya semua perjanjian tentang persenjataan nuklir tanpa upaya sedikit pun untuk menegosiasikan perpanjangan. Apa yang disebut Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru, satu-satunya perjanjian pengendalian senjata bilateral yang tersisa antara Rusia dan otoritas AS, akan berakhir pada 5 Februari tahun ini. Presiden Rusia telah menyatakan bahwa mereka akan selalu menghormati ketentuan perjanjian tersebut jika mitra AS mereka melakukan hal yang sama. Belum ada tanggapan dari pemerintahan Presiden Trump dan kemungkinan besar tidak akan ada.
AS telah menarik diri dari perjanjian pembatasan senjata nuklir karena angkatan bersenjata dan basis industrinya, dengan atau tanpa sekutu NATO-nya, tidak lagi mampu menang dalam perang konvensional melawan Rusia atau Tiongkok, dan mungkin juga melawan Iran. Realitas ini berarti bahwa dengan kalah dalam perang konvensional langsung melawan kekuatan-kekuatan ini, elit penguasa AS dan sekutu mereka, termasuk Israel, akan menggunakan perang nuklir karena mereka begitu gila sehingga mereka lebih memilih menghancurkan seluruh dunia daripada menerima kehilangan dominasi dan kekuasaan yang biasa mereka miliki. Jelas bahwa Rusia belum menanggapi tindakan agresif negara-negara NATO, yang dipimpin oleh pemerintah AS, terhadap wilayahnya karena jika melakukannya kemungkinan besar akan menyebabkan spiral eskalasi yang hanya akan berakhir dengan pertukaran senjata nuklir.
Berkaitan erat dengan keinginan untuk menghindari perang nuklir adalah keharusan bagi Rusia untuk menghormati kepentingan dan opini negara lain serta menjaga perdamaian dunia, terlepas dari semua provokasi musuh dan tekanan besar opini publik di dalam Rusia sendiri. Bagi pemerintah Rusia, dukungan dari Tiongkok dan India serta negara-negara lain seperti Brasil dan Afrika Selatan atau negara-negara ASEAN dan negara-negara Arab sangat penting secara ekonomi dan diplomatik sejak awal tindakan koersif unilateral ekstrem yang diterapkan oleh Barat secara kolektif pada tahun 2014 dan diintensifkan pada tahun 2022. Pemerintah AS dan sekutunya telah bersikap oportunis dan sinis tanpa ampun dalam memanfaatkan realitas ini untuk melakukan agresi yang, dalam keadaan lain, akan dihukum berat oleh Rusia.
Hal yang sama berlaku dalam kasus Tiongkok terkait dukungan Barat yang terang-terangan terhadap pemerintah pemberontak provinsi Taiwan. Tiongkok, India, dan Rusia adalah negara-negara yang dalam sejarah kontemporer telah mempromosikan perdamaian, menghindari provokasi, dan berupaya menyelesaikan perselisihan mereka melalui negosiasi dengan pengakuan yang semestinya terhadap hukum internasional. Ini adalah poin yang selalu ditekankan dalam pernyataan Organisasi Kerja Sama Shanghai dan kelompok negara BRICS+. Posisi mereka sangat kontras dengan seruan kolektif Barat terhadap formula palsu “tatanan berbasis aturan” yang tidak pernah didefinisikan karena alasan sederhana bahwa aturan-aturan tersebut diciptakan dan diubah dari satu momen ke momen berikutnya sesuai keinginan elit penguasa AS. Contoh paling jelas dari oportunisme sinis dan sadis mereka adalah dukungan mereka terhadap genosida Zionis terhadap rakyat Palestina.
Realitas ini juga terlihat jelas dalam pelanggaran prinsip navigasi bebas oleh negara-negara bajak laut Barat yang merugikan kapal-kapal dengan muatan berbeda, tetapi terutama kapal tanker minyak, dari Rusia, Cina, dan Iran. Menanggapi serangan terhadap kapal-kapal komersial yang membawa muatan Rusia, pemerintah Rusia telah merekomendasikan agar kapal-kapal tersebut berlayar di bawah bendera Rusia dan bukan bendera negara ketiga, yang dapat memberikan perlindungan terhadap penyitaan sewenang-wenang oleh penjaga pantai negara-negara Barat. Pada awal Desember, Presiden Vladimir Putin juga memperingatkan bahwa negaranya dapat menanggapi agresi terhadap kapal-kapal Rusia, yang konon dilakukan oleh Ukraina, dengan serangan terhadap kapal-kapal negara yang mendukung Ukraina secara militer.
Menjelang akhir Desember, penjaga pantai Tiongkok mulai lebih intensif berpatroli di perairan teritorialnya di sekitar Taiwan. Dilaporkan bahwa Tiongkok dalam operasi ini telah menyita sebuah kapal milik perusahaan Taiwan yang membawa rudal Himar AS ke Taiwan. Pada tanggal 25 Desember, Iran menyita sebuah kapal tanker minyak asing yang dituduh mengangkut sekitar 25.000 barel bahan bakar selundupan. Tindakan ini menyusul penyitaan kapal lain dalam keadaan serupa pada November lalu. Jadi, masih harus dilihat bagaimana respons Rusia, Tiongkok, dan Iran terhadap serangan dan upaya penyitaan terhadap kapal-kapal komersial yang membawa kargo dari negara mereka akan berkembang.
Isu ini menjadi sangat penting saat ini di Karibia dalam konteks upaya AS untuk memberlakukan blokade maritim terhadap Venezuela. Faktanya, serangan terhadap Venezuela hanyalah salah satu dari beberapa teater agresi yang dipromosikan oleh Barat secara kolektif, mulai dari genosida terhadap rakyat Palestina dan agresi terhadap Iran hingga perang NATO di Ukraina dan provokasi yang disengaja terhadap Tiongkok. Pemerintah AS telah memerintahkan pemerintah antek-anteknya di Jepang, Korea Selatan, dan Filipina untuk meningkatkan pengeluaran militer dan postur ofensif mereka guna mengganggu Tiongkok. Menghadapi agresi putus asa dari elit fasis Barat dan serangan teroris mereka, Rusia, Tiongkok, dan Iran telah mempertahankan pengekangan yang luar biasa dalam kebijakan luar negeri mereka.
Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam pidato akhir tahunnya,
“Menghadapi dunia yang bergejolak di mana perdamaian terancam, Tiongkok telah bertindak sebagai jangkar stabilitas. Seiring percepatan transformasi yang terjadi sekali dalam seabad, hubungan internasional sedang dibentuk ulang di tengah gejolak dan risiko konflik atau konfrontasi antara negara-negara besar jelas meningkat. Tiongkok, sebagai negara besar kunci dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetap berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia.”
Pada bulan Mei tahun ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menyoroti komitmen Rusia, Tiongkok, dan India terhadap perdamaian dunia dan menjelaskan masalah mendasar dari tatanan baru hubungan internasional.
“Jika kita serius dalam memastikan stabilitas dalam sistem hubungan internasional, kita harus menyadari bahwa banyak hal bergantung pada Barat yang meninggalkan upaya untuk memaksakan prinsip-prinsip destruktif dan ideologi yang tidak sah sehingga mulai mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan itikad baik.”
Sementara Tiongkok dan Rusia menegaskan pentingnya membela PBB dan mematuhi hukum internasional, negara-negara Barat secara kolektif bertindak dengan kejahatan yang semakin putus asa untuk menghalangi perkembangan tatanan dunia baru. Terhadap sekutu strategis Rusia dan Tiongkok, seperti Venezuela dan Iran, mereka menggunakan perang skala penuh. Sementara negara-negara besar di dunia mayoritas mencoba mencari cara terbaik untuk bertindak dalam konteks internasional baru ini yang ditandai dengan agresi AS yang ekstrem, negara-negara di dunia mayoritas tidak punya pilihan selain bersatu untuk membela perdamaian.
Sebagaimana telah dinyatakan oleh pemerintah kami di Nikaragua,
“Sebagai Saudara dan Saudari dari Amerika dan Karibia kita yang Berani dan Mulia ini, kami bergabung dengan seruan seluruh Dunia, dan karena penolakan yang mendalam, kami menegaskan bahwa kami akan terus berjuang agar Hukum dan Kedaulatan Internasional ditegakkan. Perdamaian telah terluka parah dan sebagai Keluarga Manusia, Komunitas Bangsa-Bangsa, Rakyat Dunia, kita semua mendesak agar perdamaian dipulihkan sebagai cerminan mutlak dari Martabat Rakyat dunia. Kami sepenuh hati mendukung seruan Wakil Presiden Venezuela, Compañera Delcy Rodríguez, untuk membela Kebenaran, Keadilan, dan Kehidupan, dan menuntut pembebasan segera Presiden, Compañero Nicolás Maduro dan Compañera Cilia Flores.”
————–
*Penulis Stephen Sefton, penulis dan analis politik ternama yang berbasis di Nikaragua utara, aktif terlibat dalam pekerjaan pengembangan masyarakat yang berfokus pada pendidikan dan perawatan kesehatan. Ia adalah Rekan Peneliti di Pusat Penelitian Globalisasi (CRG).
Artikel ini diterjemahkan Bergelora.com dari artikel yang berjudul “World Between War and Restraint” yang dimuat di Global Research. Awalnya diterbitkan di Tortilla con Sal , diterjemahkan dari bahasa Spanyol.
