JAKARTA- Pemerintah Amerika Serikat diminta segera menghentikan sementara kegiatan perusahaan Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua, diikuti dengan pemeriksaan terhadap skandal suap yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas pad pejabat Indonesia yang telah melanggar Undang-undang Indonesia dan Amerika Serikat Sendiri. Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi Fuad Bawasir kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (2/11)
“Selama pemeriksaan terhadap skandal tersebut, seharusnya pemerintah Amerika Serikat menghentikan sementara kegiatan penambangan Freeport tersebut, sampai ada keputusan hukum yang berlaku tetap terhadap skandal Freeport tersebut,” ujarnya.
Mantan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan dimasa Orde Baru ini menjelaskan penghentian kegiatan penambangan Freeport tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena telah terikat kontrak sampai 2021.
“Target kita menghentikan Freeport pada tahun 2021. Penambangan diambil alih oleh pemerintah Indonesia, bukan lagi oleh Freeport” ujarnya.
Fuad Bawasir sebelumnya mewanti-wanti, skenario lain penyelesaian penambangan emas di Papua itu yang sekarang sedang dihembuskan yaitu dengan membeli saham Freeport.
“Untuk apa beli saham Freeport. Itu tambang kita sendiri. Kan kalau dia (Freeport) sudah angkat kaki, maka saham perusahaan itu tidak ada harganya karena sudah tidak memiliki dan mengelola tambang lagi,” ujarnya.
Ia mengatakan setelah Freeport angkat kaki, Pemerintah bisa mengambil alih penambangan dengan mendirikan perusahaan baru milik Pemerintah Indonesia, tanpa harus dibebani oleh persoalan Freeport sebelumnya.
“Dengan perusahaan sendiri, Indonesia akan lebih untung, Saham perusahaan baru tersebut akan melonjak tinggi dan penghasilan dari penambangan bisa langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua,” ujarnya.
Menteror Bangsa Sendiri
Ia mengingatkan agar elit politik dan para akademisi berhenti menteror dan menakut-nakuti bangsa sendiri dengan mengatakan bahwa kalau Freeport dipaksa angkat kaki, maka Amerika Serikat akan dukung Papua merdeka dan Marinir Amerika di Darwin, Australia akan segera menyerbu Papua.
“Apakah Amerika tidak terikat dengan hukum Internasional sehingga bisa memaksakan kehendaknya. Apakah pemerintahan Obama akan melanggar kedaulatan negara lain,” ujarnya.
Isu teror semacam itu menurutnya dibuat oleh sekelompok elit politik Indonesia untuk memperpanjang dan mempertahankan keberadaan Freeport di Indonesia, karena selama ini sudah menguntungkan dirinya.
“Mereka tidak ingin kehilangan penghasilan dari perusahaan Amerika ini, makanya menakut-nakuti dan menteror bangsa sendiri,” ujarnya (Web Warouw)
