JAKARTA – Presiden Joko WIdodo (Jokowi) selama pemerintahannya yang sudah berjalan hampir 10 tahun, disebut telah membangun 6.000 kilometer jalan nasional baru. Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja dalam webinar berjudul “Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur” yang disiarkan kanal Youtube FMB9ID_IKP pada Senin (2/9/2024).
“Jalan nasional kita bertambah 6.000 km ya, kondisinya bagus sekarang, artinya kita aspal dalam kondisi kemantapan yang baik di atas 95 persen,” ujarnya.
Kendati tidak merinci secara detail ruas jalan nasional mana saja yang telah dibangun beserta panjangnya, Endra menyebut salah satunya yakni Jalan Trans-Papua.
“6.000 kilometer itu terutama di Trans-Papua, perbatasan Papua, perbatasan Kalimantan, perbatasan NTT, kemudian di Lintas Selatan Jawa,” tandasnya.
Sementara untuk tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga masih menjadikan penyelesaian pembangunan jalan nasional baru sebagai program utama. Salah satunya termasuk Lintas Selatan Jawa atau bisa disebut Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang sejauh ini baru tersambung dari Banten hingga Malang di Jawa Timur, ditargetkan dapat selesai sampai Banyuwangi.
“Kemudian di beberapa wilayah juga kita terus lanjutkan, misalkan di Trans-Kalimantan, jalan perbatasan Kalimantan juga kita lanjutkan,” tutup Endra.
Berkuasa 9 Tahun, Jokowi Bangun 70% Tol di Indonesia
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Jalan tol merupakan proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.
Pada masa Presiden Soekarno misalnya, pembangunan infrastruktur di awal kemerdekaan sangat sulit dilakukan terutama karena masih terjadinya perang fisik. Pembangunan jalan tol baru dimulai pada 1978 atau 33 tahun setelah Indonesia merdeka.
Presiden Soeharto mengawali pembangunan jalan tol di Indonesia yakni Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Jalan tol ini dibangun pada 1973 dan diresmikan pada 1978. Untuk membangun jalan ini, pemerintah membentuk PT Jasa Marga sebagai BUMN pengelola tol.
Total konstruksi jalan tol Jagorawi menghabiskan dana sekitar Rp 16 miliar dengan ruas jalan sepanjang 52 kilometer. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, panjang jalan tol yang beroperasi sepanjang 564,88 Km. Di antaranya adalah jalan Tol Prof Sedyatmo di Jakarta-Tangerang, Tol Cawang-Tomang; Tol Semarang, Tol Jakart-Tangerang; Tol Surabaya-Gempol, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), dan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci) di Cirebon.
Namun Indonesia justru kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur terutama pembangunan tol setelah Soeharto lengser. Sepanjang 1999-2001, Indonesia berganti pemimpin sebanyak tiga kali mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri.
Jalan tol baru yang beroperasi di era Presiden BJ Habibie sepanjang 12,79 km. Pembangunan jalan tol tersendat-sendat pada awal reformasi karena kondisi politik yang stabil serta persoalan dana.
Setelah itu tidak ada jalan tol baru yang beroperasi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun akhirnya berkuaasa.
Stabilitas politik, booming komoditas seperti batu bara dan sawit membantu pemerintahan SBY dalam membangun infrastruktur. SBY juga melahirkan Undang Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini menjadi penting karena selama ini pembebasan lahan menjadi proses tersulit dalam pembangunan jalan.
Sepanjang dua periode memerintah Indonesia, panjang jalan tol yang beroperasi di era SBY 355,72 km. Di antara jalan tol yang dibangun di era Presiden SBY adalah Tol Sadang-Cikamuning dan Tol Benoa di Bali. Tol Benoa merupakan tol d atas air kedua yang dibangun pemerintah Indonesia setelah Suramadu.
Kemudian berlanjut ke era Presiden Joko Widodo. Nah di era Jokowi ini pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dilakukan. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar Rp 177,9 triliun rupiah di era akhir Presiden SBY menjadi Rp 391,7 triliun pada era Jokowi (2023).
Pemerintahan Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional atau PSN sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa. Jokowi juga giat membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan.
Hingga awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
Anggaran Infrastruktur Tol Era Jokowi
Panjangnya jalan tol di era Jokowi tak bisa dilepaskan dari besarnya anggaran infrastruktur, termasuk jalan. Merujuk data Rencana Strategis (Renstra) KemenPUPR, pendanaan penyelenggaraan jalan pada masa Jokowi menjabat secara penuh (2015-2023) mencapai Rp 489,31 triliun.
Pendanaan tersebut di antaranya adalah untuk preservasi jalan, jembatan, peningkatan kapasitas jalan, dan pembangunan jalan tol.
Pada lima tahun pertama Jokowi menjabat secara penuh (2015-2019), pendanaan penyelenggaraan jalan menembus Rp 278 triliun. Pendanaan tersebut naik 65,34% dibandingkan pada lima tahun terakhir era PresidenSBY (2010-2014) yakni sekitar Rp 168,24 triliun. (Web Warouw)
