JAKARTA- Perusahaan tambang tambang emas Amerika Serikat, Freeport Mc Moran telah sukses mengeruk kekayaan alam Indonesia di Papua sejak 1967 sampai saat ini. Belakangan perusahaan pendukung Partai Republik di Amerika Serikat ini sukses lagi memperpanjang kontraknya dengan cara mengadu domba pejabat Indonesia. Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak lagi memperpanjang dan menasionalisasi tambang emas yang dikelola PT Freeport Indonesia. Hal ini ditegakan oleh Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Djoko Heriyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (7/12)
“Stop Eksploitasi sumberdaya alam oleh kepentingan asing dan agen-agen neoliberalis kaki tangannya di dalam negeri. Stop eksploitasi sumberdaya manusia dengan politik upah murah. Tutup Freeport dan selamatkan bumi Papua dari kerakusan imperialisme. Tangkap dan usut Menteri Sudirma Said dan Ketua DPR-Ri Setya Novanto,” tegasnya.
Ketua SPN Bidang Advokasi ini menjelaskan bahwa perusahaan Freeport Mc Moran sangat berkepentingan untuk segera mendapatkan lampu hijau perpanjangan kontrak dari pemerintah RI karena di Amerika sendiri sedang terjadi persiapan pertarungan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik dalam merebut kursi kepresidenan.
“Freeport Mc Moran adalah pendana utama dari calon Partai Republik di Amerika. Mereka membutuhkan kepastian kontrak operasinya tetap berjalan di Indonesia. Sebagian besar keuntungan Freeport adalah dari Papua. Makanya mereka nekad menggunakan segala cara di Indonesia,” ujarnya.
Djoko Heriyono mengingatkan bahwa, semenjak berdiri, semua pejabat tinggi Indonesia menerima saham dan fee dari perusahaan Amerika ini sehingga negara tidak mendapatkan pemasukan dan rakyat khususnya di Papua tidak merasakan manfaat kehadiran Freeport di Indonesia.
“Untuk itu, pemerintah Joko Widodo kalau konsisten dengan Tri Sakti maka sudah waktunya menutup perusahaan Amerika itu. Karena menjadi ladang korupsi, perusak lingkungan dan provokator perpecahan kebencian rakyat Papua terhadap Indonesia,” ujarnya.
Prioritas Untuk Papua
SPN menurutnya menyerukan agar seluruh gerakan buruh Indonesia konsentrasi menuntut pemerintah untuk menutup PT Freeport Indonesia, agar Presiden Joko Widodo tidak lagi ragu untuk menasionalisasi tambang emas itu.
“Hasil bumi tanah Papua harus diprioritaskan untuk rakyat Papua, sisanya baru baru dibagi dengan nasional. Bukan sebaliknya. Dengan demikian pembangunan di Papua bisa mengejar ketertinggal selama ini,” tegasnya.
Untuk itu menurutnya, pemerintah Indonesia Widodo tidak perlu membeli saham Freeport apalagi menuntut divestasi saham. Karena tambang itu milik negara, bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua.
“Tutup Freeport, bikin BUMN baru. Otomatis saham BUMN itu akan melejit. Jadi modal untuk mengelola dengan menggunakan sumber daya dalam negeri. Tehnologi untuk smelter bisa bikin di Papua. Bukan di Jawa,” tegasnya.
Penghasilan bersih PT Freeport Indonesia per hari mencapai 20 juta dolar AS, dan bila dikalikan dalam 31 hari menjadi 620 juta dolar AS. Keuntungan ini setara dengan Rp 5,5 triliun/bulan
“Penghasilan bersih Freeport pertahun kurang lebih Rp 70 triliun. Dan bila dikalikan dengan 44 tahun, maka keuntungan bersih Freeport mencapai Rp 3.000 triliun,” demikian anggota DPR-RI, Masinton Pasaribu kepada Bergelora.com secara terpisah di Jakarta, Senin (7/12)
Keuntungan Freeport ini menurutnya, bisa untuk menutupi utang luar negeri Indonesia. Selama ini, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 1.700 triliun dibebankan dan ditanggung oleh rakyat Indonesia.
Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu. Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. (ZKA Warouw)
