JAKARTA- Skandal tambang emas di Papua yang dieksploitasi oleh perusahaan tambang Amerika Serikat, Freeport Mc Moran adalah bentuk proxy war yang asimetrik dengan mengadu domba, politisi elit dalam negeri. Hal ini dikemukakan oleh putri proklamator, Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (7/12)
“Skandal Freeprot adalah contoh gamblang pola proxy war, memakai modus devide et impera. kepentingan asing memakai ‘our local agent’ karena perang asimetric. Skandal Freeport adalah kesuksesan politik adu domba Amerika, ” ujarnya.
Menurutnya, pelajaran penting bagi rakyat dari Skandal Freeport adalah keberhasilan pihak asing dalam menciptakan konflik antar pejabat tinggi negara di eksekutif dan legislatif dalam perebutan saham Freeport untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan negara apalagi rakyat, khususnya rakyat Papua.
“Telah terjadi perang antar geng sesama anak bangsa. Perang kepentingan. Ada TO (target operasi) sasaran targetnya dan melibatkan nama-nama pejabat pemerintah. Publik- publik digiring pembentukan opini bahwa ada permufakatan jahat sebelum para pihak diperiksa yang berwenang. Praduga tak bersalah diabaikan. Trial by the press oleh pihak lawan. Ini operasi intelejen!” tegasnya.
Rachmawati Soekarnoputri meminta agar penegak hukum mengusut tuntas skandal Freeport demi kebenaran dan kepentingan rakyat Indonesia.
“Usutlah setuntas-tuntasnya demi keadilan dan kebenaran, bukan demi penguasa tapi demi rakyat pemilik hak atas bumi Indonesia bukan asing! Stop pemberian konsesi Freeport pada asing!” tegasnya.
Bongkar Skandal BLBI
Sebelumnya juga Rahmawati menyambut gembira pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di depan forum ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang menginginkan agar kasus BLBI yang merugikan negara ratusan triliun kembali diusut. Menurutnya pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini sangat mengejutkan karena selama ini kasus BLBI berusaha ditutup-tutupi oleh penguasa.
“Pernyataan JK di depan ISEI agar mengusut BLBI sangat mengejutkan. Negara yang dirugikan tiap tahun bayar utang obligor hitam 100 triliun tiap tahun, sudah mencapai 600 triliun merupakan skandal mega korupsi pada waktu Megawati berkuasa,” ujarnya.
Menurut Rahmawati kasus BLBI merupakan skandal besar yang melibatkan elit-elit besar di Indonesia, sehingga setiap kali ada upaya untuk diusut selalu saja dibabat.
“KPK 2014 akan mengusut langsung dibabat, sementara Polri dan kejagung dipegang bos partai pendukung, bahkan sampai Luhut pun ikut-ikut menyatakan kasus BLBI tutup buku,” ujarnya.
Ketika tahun 2006-2007 Rachmawati Soekarnoputri sebagai anggota Wantimpres mengusulkan agar Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusut BLBI. Menurut Rachmawati SBY pun enggan mengusut karena banyak kalangan mengatakan akan membuka Kotak Pandora khususnya keterlibatan pemerintahan Megawati.
“Ekonom nasionalis senior Kwik Kian Gie pun menyatakan kekecewaannya dengan mega skandal korupsi BLBI. Ini korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dibanding waktu Soeharto hanya Rp 4.4 triliun. Itu saja kena Tap MPR No 1998 dan diusut,” katanya.
Rahmawati Soekarno Putri meminta Jusuf Kalla konsisten dan konsekwen dengan pernyataannya, sebab menurutnya jika Jusuf Kalla konsekwen untuk usut mega korupsi BLBI maka hal ini merupakan terobosan besar hukum di Indonesia.
“Jika Jusuf Kalla konsekwen untuk usut mega korupsi BLBI maka akan merupakan terobosan besar hukum pemberantasan Korupsi. BLBI Berbanding 500 perkara korupsi yang ada! Jadi rakyat boleh nafas lega sedikit tidak menanggung beban hutang seumur hidup!” tegasnya. (Enrico N. Abdielli)
