JAKARTA – Pemerintah memberikan sinyal akan memperpanjang lagi izin ekspor konsentrat tembaga, khususnya pada PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperpanjang izin ekspor konsentrat ini hingga 31 Desember 2024.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, produksi smelter Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember 2024.
Dia mengatakan, hal itu akan tergantung dengan kondisi pabriknya. Jika pabrik itu tak mengolah 100% konsentrat maka dibutuhkan waktu 1-2 bulan.
“Konsentrat tembaga itu nggak bisa diekspor lagi. Tetapi kalau Freeport, peaknya itu kan diagendakan itu kan tanggal, Desember. Nah kalau peak-nya itu lihat pabriknya gimana? Kalau pabriknya itu katakanlah belum bisa mengcover 100% karena ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan, kita mungkin molor, mungkin paling tinggi 1-2 bulan,” katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Dia mengatakan, perpanjangan izin ekspor itu Freeport dan Amman. Dia mengatakan, perpanjangan itu diberikan karena perusahaan membangun smelter.
Kembali, pihaknya akan melihat apakah smelter itu bisa mengolah 100% konsentrat tembaga atau tidak. Menurutnya, jika dipaksakan maka akan berisiko. Lanjutnya, kelonggaran ini diberikan karena perusahaan telah berinvestasi besar.
“(Bangun smelter) Iya dong, kan gini loh. Bangun smelter itu kan kemarin baru COD. Kan langsung pabriknya kan nggak bisa ditekan 100%. Nah lihat 2-3 bulan ke depan ini pabriknya udah bisa 100% belum? Kalau dipaksa meledak itu pabrik. Nah, kemudian kalau kita nggak kasih ekspor, nggak fair dong kita, dia kan sudah bangun investasi gede,” paparnya.
Dia mengatakan, tak seluruh konsentrat akan diekspor. Saat ini, pihaknya juga menghitung penyerapan industri.
“Tapi itu kan ekspornya bukan totalnya dia ekspor. Antara produksi dengan kapasitas tampung di industri mereka, selisihnya itu yang diekspor. Tapi lagi dihitung, belum ada sampai ke sananya belum. Kita lagi hitung ko,” katanya.
Jokowi Minta Bahlil Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera merampungkan negosiasi penambahan 10 persen saham PT Freeport. Jokowi mengatakan saat ini proses perundingan masih terus dilakukan.
“Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan, karena smelternya juga sudah jadi. Dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September.
Jokowi mengatakan proses negosiasi tidak mudah. Sama halnya saat Indonesia mengambil 51 persen saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 2018.
“Itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan, tahunan, alot. Bukan hal yang gampang. Dan saat itu memang banyak yang sudah pesimistis, tapi saya (saat itu) optimistis,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara mengatakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih diproses oleh Bahlil. Kontrak yang bakal selesai pada 2041 akan diperpanjang 20 tahun, hingga 2061.
“Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih diproses di ESDM,” kata Jokowi. Pada Senin sore, Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik. Chairman Freeport-McMoran Richard C. Adkerson, President & Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas turut hadir.
Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.
Sebelumnya, Bahlil mengklaim negosiasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia sudah hampir rampung. Namun, kata Bahlil, pihak Freeport sendiri masih lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.
Mantan Menteri Investasi ini menegaskan salah satu kendala utama dalam proses ini adalah Freeport belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Negosiasi antara Freeport dan BUMN juga masih berlangsung dan belum mencapai titik final.
“Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai,” ucap Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Jokowi menegaskan PT Freeport Indonesia sudah menjadi milik Indonesia. Ia menyebut PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) sudah menguasai 51 persen saham Freeport, dari yang sebelumnya hanya 9 persen.
“Hati-hati kalau kita bicara, Freeport sekarang bukan milik Amerika,” kata Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta, Kamis, 19 September 2024, dipantau Tempo melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.
Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham, Jokowi berujar, pemerintah bakal menambah penguasaannya hingga 61 persen dalam waktu dekat. “Pokoknya kita terus ambil,” kata dia.
Menurut Jokowi, menguasai Freeport bukan perkara mudah. Ia mengaku banyak mendapat bisikan dari pihak lain ketika berupaya mengambil alih perusahaan tersebut.
“Hati-hati, Pak, Papua bisa lepas. Hati-hati, Pak, Bapak bisa digulingkan,” ucap Jokowi menirukan bisikan pihak lain itu.
Penambahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport hingga 61 persen sudah beberapa kali disampaikan Jokowi. Bahkan, saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024, Jokowi mengatakan penguasaan saham itu berhasil dalam waktu dekat.
Saat itu, Jokowi mengatakan bahwa melalui penambahan kepemilikan saham Freeport, 70 hingga 80 persen keuntungan Freeport bakal masuk kas negara. Bentuk pemasukan itu berupa royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar.
Dalam kesempatan itu, kepala negara juga mengatakan bahwa proses pengambilalihan sebagian saham Freeport dilakukan secara diam-diam. Proses ini disebut memakan waktu sekitar 3,5 tahun. Ia juga mengklaim proses pengambilalihan kendali Freeport dilakukan secara bisnis.
“Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi, dikutip dari Antara.(Web Warouw)
