JAKARTA – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menyatakan hampir semua BUMN yang pailit (bangkrut) memiliki akar masalah yang sama.
“BUMN itu mati selalu karena dua hal. Pertama, karena kesalahan pengelolaan daripada manajemen, sudah pasti itu hampir yang tutup itu semua karena pengelolaan yang tidak baik. Baik itu pasti ujungnya ada yang korupsi, ada yang rekayasa, overinvestment, itu pasti karena pengurusnya,” kata Dony dalam acara IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (21/6)
Ia menjelaskan, kegagalan perusahaan pelat merah menjalankan operasionalnya terlihat dari rekayasa laporan keuangan signifikan dilakukan agar perusahaan terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Padahal kondisi yang sebenarnya tidak seperti itu yang dilaporkan.
Penyebab lain BUMN pailit, menurut Dony, adalah karena perseroan tidak memiliki visi dalam jangka panjang, serta pengawasan dalam operasional yang lemah.
“Makanya saya selalu menyampaikan, saya tidak terlalu suka laba yang dibesar-besarkan, biaya yang ditunda-tunda hanya untuk mendapatkan bottom line yang bagus, kemudian diikuti dengan tantiem,” tuturnya.
“Menurut saya, itu ada manipulasi yang menyebabkan perusahaan itu jatuh.”
Berangkat dari pengalaman itu, kata Dony, Danantara Indonesia akan terus mengevaluasi perusahaan-perusahaan pelat merah untuk menghindari terjadinya kebangkrutan (pailit). Evaluasi itu akan dilakukan terhadap pasar dari BUMN itu sendiri, yang meliputi analisis daya saing, jenis produk dan layanan yang dijual apakah masih relevan, hingga struktur keuangan dan kapabilitas manajemennya.
“Karena CEO lah nanti akan mempresentasikan ke kami sejauh mana business plan yang mereka buat dan roadmap perusahaannya,” tutur Dony.
Danantara nantinya tidak menyebutkan seperti apa proyeksi suatu BUMN. “Tetapi kita harapkan, tentu saja kalau mereka mampu menjadikan industri ini kemudian jadi industri yang kompetitif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dony mengatakan, Danantara Indonesia saat ini memiliki wewenang untuk memberikan suntikan modal kepada perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga tidak akan ada lagi mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kepada perusahaan BUMN.
Dalam memberikan suntikan modal, ia menjelaskan Danantara Indonesia akan menilai rencana bisnis dari perusahaan BUMN terkait, termasuk dengan proyeksi industrinya. Adapun pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN akan melewati proses yang berlapis dan ketat, serta melakukan kajian terkait sektor mana saja dan seberapa besar modal yang akan disuntikkan.
Tak Ada Lagi Penugasan Negara untuk BUMN
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, selaku Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa tidak ada lagi penugasan langsung dari negara kepada BUMN.
Menurutnya, terdapat beberapa pengelolaan perusahaan yang tidak eksis lagi karena tak memiliki visi jangka panjang, serta lemahnya pengawasan di masa lalu. Oleh karena itu, terdapat ketentuan terbaru yang menekankan profesionalisme dan daya saing perusahaan BUMN.
“Tetapi kalau dia (BUMN) menjadi penugasan (negara), kan saya sudah sampaikan di undang-undang itu tidak ada lagi penugasan. Dulu kan mungkin di-inject APBN dan lain sebagainya. Tapi kalau itu penugasan, tentu itu menjadi kewenangan pemerintah,” ucap Dony dalam dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad), Rabu (18/6).
Ia menyebut bahwa pendekatan ke depan akan berbasis pada kemampuan dan rencana bisnis perusahaan. Penilaian terhadap masa depan suatu BUMN akan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari struktur keuangan hingga kekuatan manajemen.
“Saya masih menunggu dari tim dari manajemen yang baru, dari PDDI untuk mempresentasikan bisnis modelnya seperti apa, bisnis plan-nya akan sejauh mana,” ujarnya.
Selain itu, BUMN juga akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang secara bisnis. Bila tidak mampu menunjukkan potensi, maka akan berisiko terhadap iklim investasi.
“Kami ini sejak awal profesional, tentu akan menilai berdasarkan kemampuan dari perusahaan itu untuk survive ke depannya. Kalau nggak, sayang kan, akan menarik lagi investment yang lainnya atau perusahaan-perusahaan yang lainnya,” ujarnya.
Dony juga menekankan pentingnya peran CEO dalam membawa arah perusahaan. Menurutnya, banyak CEO dari berbagai BUMN sudah mulai datang untuk memaparkan rencana transformasi, termasuk dari sektor kesehatan.
“CEO penting. Kemudian CEO yang datang ke kami hari ini banyak, misalnya Bio Farma, perusahaan kebanggaan Bandung juga. Itu tentu akan menjadi prioritas buat kita karena sektor kesehatan ini menjadi penting bagi kita,” katanya.
Dony berharap BUMN tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
“Kita ingin tidak hanya stuck di situ, tapi menjadi pusat,” tambahnya.
Dony juga menyoroti posisi Danantara yang juga bebas dari penugasan negara.
“Bahwa memang secara undang-undang itu sangat jelas bahwa Danantara beroperasi secara komersial. Itu jelas bahwa tidak ada penugasan negara,” katanya.
Namun, ia juga menekankan bahwa jika pun ada bentuk penugasan dari pemerintah, maka sesuai undang-undang hal tersebut wajib dibiayai oleh negara.
“Tetapi di dalam undang-undang itu dijelaskan setiap penugasan yang diberikan oleh negara wajib dibiayai oleh negara. Ini adalah proteksi terhadap investment yang akan dilakukan oleh Danantara,” tegas Dony. (Web Warouw)
